Sebelum menyusun nama, ada satu pergeseran istilah yang perlu dipahami. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tim yang dibentuk calon kepala desa untuk meyakinkan pemilih disebut pelaksana kampanye. Istilah tim sukses, timses, atau sebutan lokal lain memang dipakai sehari hari, tetapi tidak muncul sebagai istilah hukum. Perbedaan ini bukan soal penamaan semata, karena pelaksana kampanye memikul kewajiban yang tidak dikenal oleh sebutan sehari hari.

Kewajiban yang paling sering dilewatkan adalah pendaftaran. Tim dibentuk oleh calon, lalu didaftarkan kepada panitia pemilihan, dan setiap kegiatan kampanye diberitahukan secara tertulis sebelum dilaksanakan. Banyak calon menyusun tim hanya lewat kesepakatan lisan di rumah, kemudian baru menyadari kewajiban ini ketika panitia menanyakan susunan resminya. Pandangan redaksi kami sederhana, mendaftarkan tim adalah cara termurah untuk melindungi pencalonan, karena tim yang tercatat lebih mudah dipertanggungjawabkan ketika muncul tuduhan.

Inilah bagian yang paling banyak dilewatkan oleh contoh susunan tim yang beredar. Permendagri 112/2014 secara tegas melarang pelaksana kampanye mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Larangan itu diperkuat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang melarang kepala desa dan perangkat desa terlibat dalam kampanye, lengkap dengan rangkaian sanksinya.

Persoalan praktisnya berat, karena di banyak desa justru orang orang inilah yang paling dikenal warga dan paling sering diminta membantu. Godaan untuk memakai mereka secara diam diam sangat besar. Risikonya juga besar, sebab keterlibatan mereka bukan hanya membahayakan pencalonan Anda, tetapi juga jabatan mereka sendiri.

Kebanyakan contoh yang beredar menyajikan bagan bergaya kepanitiaan, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, lalu deretan seksi. Bagan seperti itu enak dipandang, tetapi tidak menjelaskan siapa mengerjakan apa setiap hari. Studi lapangan tentang pemilihan kepala desa justru menemukan pola yang berbeda, yaitu tim yang disusun berlapis menurut kedekatan dengan pengambilan keputusan, lalu disebar menurut wilayah.

Rujukan paling rinci yang kami temukan adalah studi pengorganisasian tim sukses pada pemilihan kepala desa serentak 2021 di Kabupaten Aceh Tenggara, yang terbit di Jurnal Perspektif Universitas Negeri Padang pada 2022. Studi itu mencatat tim inti berjumlah 24 orang dalam 3 lapis, dibentuk sekitar 3 bulan sebelum hari pemungutan suara, dengan rapat koordinasi setiap 2 pekan. Angka ini berlabel praktik lapangan, artinya bukan ketentuan yang harus diikuti, melainkan contoh nyata yang bisa Anda sesuaikan.

Pertanyaan berapa orang tidak bisa dijawab dengan satu angka, karena desa di Indonesia berbeda jauh ukurannya. Data Potensi Desa Badan Pusat Statistik 2024 mencatat 75.753 desa di seluruh Indonesia, dari desa yang pemilihnya kurang dari seribu sampai desa yang pemilihnya hampir sepuluh ribu. Karena itu yang bisa disamakan bukan jumlah orangnya, melainkan cara menghitungnya.

Ada tiga angka yang menjadi pengali. Pertama jumlah dusun, yang menentukan kebutuhan koordinator wilayah. Kedua jumlah RT, yang menentukan simpul terdekat dengan pemilih. Ketiga jumlah tempat pemungutan suara, yang menentukan kebutuhan saksi. Untuk angka ketiga ada acuan yang bisa dipakai, yaitu keterangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan pada 2026 bahwa satu tempat pemungutan suara idealnya melayani sekitar 500 pemilih. Jumlah pastinya tetap diusulkan panitia desa dan ditetapkan pemerintah daerah.

Kelemahan terbesar contoh susunan tim yang beredar adalah uraian tugasnya berupa definisi. Koordinator lapangan disebut bertugas mengoordinasikan lapangan, dan itu tidak memberi tahu apa pun. Karena itu delapan posisi berikut kami tulis dalam bentuk pekerjaan yang bisa dicek selesai atau tidak pada akhir hari. Ketuk tiap posisi untuk membuka rinciannya.

Semua kerja tim selama berbulan bulan diuji dalam satu hari, dan penjaganya adalah saksi. Aturannya sederhana tetapi ketat. Saksi hadir atas nama calon dengan surat mandat tertulis, dan tanpa surat itu kehadirannya bisa ditolak. Ia berhak mengajukan keberatan bila penghitungan berjalan tidak sesuai aturan, dan ia mengikuti proses sampai berita acara penghitungan suara ditandatangani.

Kesalahan yang paling merugikan justru terjadi pada menit terakhir. Saksi yang merasa ada kejanggalan sering langsung menolak menandatangani berita acara, lalu meninggalkan ruangan. Padahal berita acara tetap dibuat, dan keberatannya menguap tanpa bekas. Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Sunny Ummul Firdaus menjelaskan bahwa menolak menandatangani adalah hak saksi dan tidak ada sanksinya, tetapi berdampak pada nilai pembuktian bila memang ada cacat yang ingin dipersoalkan.

Tim yang aman bukan tim yang paling sopan, melainkan tim yang tahu persis di mana garisnya. Permendagri 112/2014 memuat daftar larangan kampanye yang cukup panjang, mulai dari menghina calon lain sampai menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye. Yang perlu dipahami calon adalah bahwa satu perbuatan bisa menimbulkan akibat pada tiga jalur berbeda, dan ketiganya kerap dianggap satu.

Satu koreksi penting terhadap informasi yang beredar. Ancaman pidana untuk politik uang dalam pemilihan kepala desa tidak sama dengan pemilihan kepala daerah. Yang lazim dipakai adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 149 dengan ancaman maksimal sembilan bulan, sedangkan ancaman 36 sampai 72 bulan yang sering dikutip berasal dari Pasal 187A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak otomatis berlaku di pilkades. Sejumlah daerah menambah sendiri pasal pidana lewat peraturan daerah, misalnya Karawang yang mengancam kurungan dan denda bagi perbuatan curang dalam pemilihan kepala desa.

Tim sukses lebih sering runtuh dari dalam daripada dikalahkan dari luar. Dari bahan yang kami telusuri, empat sebab berikut muncul paling berulang. Urutannya disusun menurut seberapa sering sebab itu muncul dalam studi dan pemberitaan yang kami periksa, bukan menurut angka survei, karena survei tentang kegagalan tim sukses di tingkat desa tidak tersedia.

Satu gambaran tentang besarnya risiko konflik bisa dipinjam dari studi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan. Dari 189 desa yang menggelar pemilihan pada tahap pertama, 16 desa mengalami konflik, yang antara lain dipicu keberpihakan penyelenggara desa dan keterlibatan tim sukses. Angka itu bukan tingkat kegagalan tim, melainkan penanda bahwa konflik di tingkat desa bukan kejadian langka.

Bagian penutup ini memisahkan saran menurut siapa yang berwenang mengerjakannya. Tingkat pertama bisa Anda kerjakan sendiri minggu ini juga. Tingkat kedua butuh persiapan satu sampai tiga bulan. Tingkat ketiga berada di luar jangkauan calon, karena menyangkut kewenangan pemerintah daerah. Saran pada dua tingkat pertama diambil dari praktisi kampanye desa dan dari studi pengorganisasian tim, bukan karangan kami sendiri.

Bila seluruh isi artikel ini diringkas menjadi satu kalimat, kalimat itu berbunyi begini. Tim yang baik bukan tim yang paling ramai, melainkan tim yang tahu siapa mengerjakan apa, tercatat namanya, dan mengerti di mana batas yang tidak boleh dilewati. Tiga hal itu bisa Anda kerjakan sebelum satu spanduk pun dicetak.

Susunan yang kami sajikan bukan cetakan yang harus diikuti huruf demi huruf. Yang perlu dibawa pulang adalah cara berpikirnya, yaitu jumlah orang ditentukan oleh jumlah dusun, RT, dan tempat pemungutan suara di desa Anda, sedangkan isi tugasnya ditentukan oleh pekerjaan harian yang bisa diperiksa selesai atau belum. Desa Anda mungkin punya kebiasaan yang tidak muncul dalam studi mana pun, dan kebiasaan itu justru layak dijadikan pertimbangan utama.

Satu hal terakhir sebagai pandangan redaksi. Godaan terbesar dalam pemilihan kepala desa bukan melanggar aturan besar, melainkan menganggap aturan kecil tidak penting, misalnya lupa mendaftarkan tim, membiarkan seorang perangkat desa membantu diam diam, atau menganggap catatan pengeluaran bisa dirapikan belakangan. Justru dari hal hal kecil itulah persoalan besar biasanya bermula, dan biayanya jauh lebih mahal daripada kerepotan mengurusnya sejak awal.

Dua belas pertanyaan berikut kami kumpulkan dari pertanyaan nyata seputar tim sukses pemilihan kepala desa, lalu dijawab singkat beserta dasar hukumnya bila ada. Bila sebuah pertanyaan tidak punya jawaban tunggal secara nasional, hal itu kami nyatakan terbuka.