Berdiri

5 Januari 1973, sebagai fusi empat partai Islam pada masa Orde Baru

Asas dan ideologi

Islam, dengan posisi Islam moderat dan kebangsaan

Ketua umum

Muhamad Mardiono, disahkan Kementerian Hukum pada awal Oktober 2025 untuk periode 2025 sampai 2030

Pengurus inti

Agus Suparmanto wakil ketua umum, Taj Yasin sekretaris jenderal

Status badan hukum

Sah dan berjalan, tidak ada persoalan legalitas

Kapasitas digital

Situs resmi dan media sosial aktif, tanpa aset media penyiaran sendiri. Liputan media nasional tinggi karena sejarah panjangnya. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

PPP adalah satu satunya partai dalam laporan ini yang pernah menjadi kekuatan besar. Sepanjang lima pemilu Orde Baru ia selalu berada di posisi kedua. Titik baliknya bukan 2024, melainkan satu dekade sebelumnya. Pada 2014 PPP masih meraih 8.157.488 suara atau 6,53 persen dengan 39 kursi DPR. Pada 2019 turun menjadi 6.323.147 suara atau 4,52 persen dengan 19 kursi, artinya lebih dari separuh kursinya hilang dan jaraknya dari ambang batas menyusut menjadi 0,52 persen. Pada 2024 turun lagi menjadi 3,87 persen dan seluruh kursinya hilang.

Yang perlu dicatat, penurunan suara dari 2019 ke 2024 sebenarnya kecil, sekitar 444 ribu. Yang berubah total adalah akibatnya, karena kali ini berada di sisi yang salah dari satu garis. Ada catatan pahit di baliknya, yaitu PPP termasuk pihak yang menyetujui kenaikan ambang batas menjadi empat persen dalam pembahasan Undang Undang Pemilu 2017, sebagaimana tercatat dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Achmad Baidowi pada 13 Juli 2017. Partai itu tersingkir oleh aturan yang ia dukung sendiri.

Titik balik kedua terjadi pada Muktamar X, 27 sampai 28 September 2025, yang berujung dua klaim kepemimpinan antara kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Persoalan itu diselesaikan lewat rekonsiliasi dengan formula berbagi jabatan, dan kepengurusannya disahkan Kementerian Hukum pada awal Oktober 2025.

Tokoh formal

Muhamad Mardiono sebagai ketua umum, juga menjabat Utusan Khusus Presiden bidang ketahanan pangan sejak 22 Oktober 2024

Tokoh penyeimbang

Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan, yang pada muktamar 2025 diklaim terpilih sebagai ketua umum oleh sebagian peserta lalu menerima posisi wakil ketua umum

Tokoh generasi baru

Taj Yasin sebagai sekretaris jenderal, satu satunya nama muda pada jajaran inti

Jaringan sosial

Jaringan kiai dan pesantren, terutama di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Jaringan ini bersifat historis dan tidak dibangun ulang, sehingga menua bersama pemilihnya

Yang tidak dimiliki

Tidak ada tokoh nasional muda dengan elektabilitas sendiri. Ini kekosongan paling menentukan pada profil PPP

Provinsi terkuat

Sulawesi Selatan dengan 8 kursi DPRD provinsi, disusul Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah

Sebaran

Hadir di DPRD 29 provinsi dari 38, sebaran terluas di antara kesepuluh partai

Klasifikasi basis

Nasional dan organik. Inilah satu satunya partai dalam laporan ini yang basisnya benar benar layak disebut nasional, bukan regional maupun personalistik

Catatan metode

Kursi DPRD dipakai sebagai perkiraan karena rincian suara DPR per provinsi tidak diterbitkan sistematis untuk partai kecil

PPP adalah partai paling tidak bergantung pada satu tokoh dalam laporan ini, dan itu keunggulan yang jarang disebut. Bila ketua umumnya berganti, mesin daerahnya tetap berjalan. Ketergantungannya justru bersifat lain, yaitu pada satu segmen pemilih keagamaan tradisional dan pada satu aturan main, yakni besaran ambang batas. Kerapuhannya sedang, bukan tinggi.

Diuntungkan bila PPP masuk DPR

Ribuan legislator daerah PPP yang jalur karier nasionalnya kembali terbuka, jaringan kiai dan pesantren yang memperoleh saluran resmi, serta seluruh anggota Sekber GKSR karena keberhasilan PPP membuktikan tuntutan mereka masuk akal

Dirugikan bila PPP tumbuh

PKB dan PKS yang berebut ceruk pemilih sama, serta PAN dan Demokrat yang posisinya paling dekat dengan ambang batas di antara partai parlemen sehingga paling terancam oleh tambahan pesaing

Titik awal terbaru

Survei SMRC 5 sampai 19 Juli 2026 mencatat PPP pada 1,3 persen mentah atau sekitar 1,8 persen setelah golput dikeluarkan, turun 2,6 poin dari hasil 2024. Inilah penurunan paling tajam di antara seluruh partai dalam survei tersebut. Skenario di bawah dihitung dari titik ini, bukan dari angka 3,87 persen pada 2024

Minimum realistis

Sekitar 1,5 persen, bila penurunan berlanjut dan legislator daerah berpindah

Skenario dasar

Sekitar 2 sampai 2,8 persen, yaitu memulihkan sebagian suara yang lepas tetapi tidak seluruhnya

Skenario atas

Sekitar 3,5 persen, bila rekonsiliasi solid, satu tokoh baru muncul, dan pemilih yang kini belum menentukan pilihan kembali

Skenario terobosan

Sekitar 4,5 persen, bila menjadi pusat penggabungan partai Islam kecil dan mewarisi sebagian suara PBB serta Partai Ummat

Skenario terburuk

Di bawah 1,2 persen, bila perpecahan terulang menjelang tahapan pemilu sementara suara yang lepas pada 2026 tidak pulih

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi. Titik awalnya bersumber pada survei SMRC Juli 2026, dan hitung ulang tanpa golput adalah analisis kami. Perlu dicatat, margin kekeliruan survei tersebut 3,7 persen, lebih besar daripada perolehan PPP, sehingga angka itu harus dibaca sebagai rentang.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dan mendorong ambang batas turun. Sebagai partai yang pernah menjadi peserta pemilu berturut turut sejak 1973, PPP tidak menghadapi persoalan legalitas maupun verifikasi administrasi, sehingga seluruh tenaganya dapat diarahkan ke konsolidasi dan bukan ke pengurusan berkas. Ini keunggulan struktural dibanding empat partai baru yang dibahas pada bagian kedua laporan ini.

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Menahan seluruh legislator daerahnya tetap di partai sampai 2029, sambil memunculkan satu tokoh nasional berusia di bawah lima puluh tahun. Kombinasi mesin utuh ditambah magnet baru akan membuat PPP kandidat terkuat untuk kembali

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Membiarkan konflik kepemimpinan kambuh pada 2027 atau 2028. Perpecahan menjelang tahapan pemilu akan mengirim legislator daerahnya ke partai lain, dan bersama mereka pergi pula satu satunya keunggulan PPP

Satu

Program penahanan kader terarah untuk 849 legislator kabupaten kota, karena merekalah aset yang paling mudah diambil partai lain

Dua

Membuka satu jalur kepemimpinan untuk kader di bawah lima puluh tahun, dengan jabatan nyata bukan simbolik

Tiga

Mengunci satu isu kebijakan yang belum bertuan, misalnya perlindungan pekerja migran atau tata kelola pendidikan keagamaan, agar partai punya alasan disebut di luar musim pemilu

Empat

Menjadi tuan rumah pembicaraan penggabungan partai Islam kecil, dan menawarkan pembagian yang jelas ketimbang menunggu didekati

Lima

Menerbitkan laporan keuangan ringkas secara sukarela, karena partai dengan sejarah konflik internal paling membutuhkan bukti keterbukaan

Yang harus dihentikan. Berhenti menjadikan kedekatan dengan pemerintah sebagai kartu utama komunikasi. Dua tokoh puncaknya sudah berada di lingkaran Presiden, dan itu tidak menaikkan suara pada 2024. Yang menaikkan suara adalah alasan memilih PPP dan bukan partai lain, dan alasan itu belum tersedia.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami memakai kursi DPRD sebagai bukti mesin yang bekerja, padahal sebagian kursi itu bisa jadi hasil popularitas pribadi calon, bukan kerja partai. Bila benar demikian, kekuatan organisasi PPP kami nilai terlalu tinggi. Kedua, kami menilai rekonsiliasi Oktober 2025 sebagai penyelesaian, padahal bisa jadi hanya penundaan, dan kami tidak memiliki akses ke dinamika internal untuk memastikannya. Ketiga, data keuangan publik PPP tidak memadai, sehingga faktor pendanaan pada papan skor adalah bagian paling lemah dari penilaian ini.

Kami tidak menemukan survei elektabilitas PPP terkini dengan metodologi terbuka, tidak menemukan laporan keuangan partai yang dapat diperiksa publik, dan tidak menemukan angka jumlah anggota terdaftar yang dapat diverifikasi. Ketiganya kami nyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.

Berdiri

2014, memosisikan diri sebagai partai anak muda dan antikorupsi

Asas dan ideologi

Pancasila, dengan penekanan keberagaman, tata kelola, dan modernitas

Ketua umum

Kaesang Pangarep, terpilih kembali pada Kongres di Solo, 20 Juli 2025, lewat pemungutan suara elektronik

Pengurus inti

Raja Juli Antoni sekretaris jenderal, dengan pelantikan pengurus pusat pada 26 September 2025

Perubahan identitas

Logo berubah dari tangan menggenggam mawar menjadi gajah, diumumkan pada penutupan kongres 20 Juli 2025

Kapasitas digital

Terkuat kedua setelah Perindo, tanpa aset penyiaran tetapi dengan infrastruktur digital yang benar benar dipakai, termasuk pemungutan suara elektronik dan kartu tanda anggota digital. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

PSI adalah partai termuda di kelompok ini dan satu satunya yang suaranya naik dari pemilu ke pemilu. Titik baliknya terjadi pada 2023, ketika Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden ketujuh, menjadi ketua umum hanya beberapa hari setelah resmi menjadi anggota. Sejak itu identitas PSI berubah dari partai anak muda yang kritis menjadi kendaraan yang lekat dengan satu keluarga politik.

Pada 2024 PSI meraih 2,80 persen, kenaikan dari pemilu sebelumnya tetapi tetap di bawah ambang batas. Titik balik berikutnya adalah Kongres Solo 20 Juli 2025. Kaesang terpilih kembali dengan 102.868 suara atau 65,28 persen dari 157.579 suara sah, mengalahkan Ronald A. Sinaga dengan 22,23 persen dan Agus Mulyono Herlambang dengan 12,49 persen. Pemungutan suaranya dilakukan secara elektronik selama 12 sampai 18 Juli 2025, dengan 187.306 pemilih terdaftar sehingga tingkat partisipasinya 84 persen. Pada kongres yang sama logo partai diganti menjadi gajah, yang menurut Kaesang melambangkan kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas.

Sepanjang 2026 PSI menjalankan safari politik bersama Presiden ketujuh ke beberapa provinsi. Partai ini juga menarik dua tokoh dari NasDem, yaitu Ahmad Ali dan Bestari Barus.

Tokoh formal

Kaesang Pangarep sebagai ketua umum, dan menyatakan akan maju sebagai calon anggota DPR pada 2029

Tokoh yang terindikasi paling berpengaruh

Presiden ketujuh Joko Widodo. Dasar penilaian ini adalah rangkaian safari politik bersama partai sepanjang 2026 dan pernyataan terbukanya soal target PSI masuk Senayan. Tingkat keyakinan sedang, sebab tidak ada jabatan formal yang ia pegang di partai

Pengurus inti

Raja Juli Antoni sebagai sekretaris jenderal, dengan pengalaman di pemerintahan

Rekrutmen dari luar

Ahmad Ali dan Bestari Barus, keduanya dari NasDem, menunjukkan kemampuan menarik politisi berpengalaman

Catatan penting

Kami tidak menemukan bukti yang dapat diverifikasi mengenai sumber pendanaan partai, sehingga tidak ada tokoh finansial yang kami sebutkan. Data finansial publik tidak memadai

Provinsi terkuat

DKI Jakarta dengan 8 kursi DPRD provinsi, jumlah terbanyaknya di satu provinsi

Sebaran

Hadir di DPRD 15 provinsi, dengan kekuatan tambahan di Nusa Tenggara Timur

Klasifikasi basis

Urban dan personalistik. Kekuatannya terkonsentrasi di kota besar dan sangat bergantung pada figur, bukan pada jaringan sosial yang berdiri sendiri

Ketimpangan yang menentukan

Suara nasional PSI hanya 27 persen lebih rendah daripada PPP, tetapi kursi kabupaten kotanya hanya seperlima. Artinya suara PSI tersebar tipis dan tidak menumpuk cukup di satu daerah pemilihan untuk menghasilkan kursi

Ketergantungan PSI adalah yang tertinggi di antara sepuluh partai peserta Pemilu 2024, dan bertumpuk pada satu titik yang sama. Ia bergantung pada satu keluarga untuk akses, pada satu figur untuk perhatian media, dan pada wilayah perkotaan untuk suara. Kerapuhannya tinggi, dan ini kesimpulan yang tidak berubah meski skor kelayakannya tertinggi. Kelayakan tinggi dengan kerapuhan tinggi berarti partai ini bisa melesat maupun runtuh dalam waktu singkat, tergantung peristiwa yang tidak dikendalikannya.

Diuntungkan bila PSI masuk DPR

Lingkaran politik keluarga Presiden ketujuh yang memperoleh kendaraan resmi berbadan hukum dan berpengalaman pemilu, serta kader muda partai yang jalur kariernya terbuka

Dirugikan bila PSI tumbuh

Golkar, Gerindra, dan PAN pada segmen muda perkotaan, serta partai parlemen yang posisinya paling dekat ambang batas. Pada tingkat yang berbeda, juga partai non-parlemen lain, sebab keberhasilan PSI akan dibaca sebagai bukti bahwa akses kekuasaan lebih menentukan daripada kerja organisasi

Titik awal terbaru

Survei SMRC 5 sampai 19 Juli 2026 mencatat PSI pada 4,1 persen mentah atau sekitar 5,5 persen setelah golput dikeluarkan, naik 1,3 poin dari hasil 2024. Ini menempatkan PSI sebagai satu satunya partai non-parlemen yang berada di zona genting bersama NasDem, PKS, dan PAN, yaitu zona tempat nasib partai ditentukan oleh angka ambang batas yang sedang dirundingkan

Minimum realistis

Sekitar 2,5 persen, bila hubungan dengan lingkaran kekuasaan berubah dan liputan menyusut

Skenario dasar

Sekitar 4 sampai 5 persen, yaitu mempertahankan posisi survei Juli 2026

Skenario atas

Sekitar 6 persen, bila mesin daerah dibangun serius dan pencalonan dikunci

Skenario terobosan

Sekitar 7,5 persen, bila menjadi kendaraan resmi satu figur berelektabilitas tinggi pada pencalonan presiden 2029

Skenario terburuk

Di bawah 1,5 persen, bila terjadi keretakan politik di lingkaran pendukungnya dan partai kehilangan sumber perhatian sekaligus sumber daya

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dan mendorong ambang batas turun. Sebagai peserta Pemilu 2019 dan 2024, PSI tidak menghadapi persoalan legalitas. Yang membedakannya dari partai lain adalah infrastruktur administratifnya sudah digital, mulai dari kartu tanda anggota sampai pemungutan suara internal, sehingga penyiapan berkas verifikasi seharusnya lebih murah dan lebih cepat dibanding partai yang masih bekerja dengan berkas kertas.

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Mengubah 187 ribu anggota terdaftar menjadi mesin daerah yang menghasilkan kursi, khususnya di daerah pemilihan berpenduduk besar di Jawa. Bila keanggotaan digital itu berubah menjadi kursi, PSI berhenti menjadi partai citra dan menjadi partai dengan akar

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Terus mengandalkan kehadiran figur besar sebagai pengganti kerja organisasi. Strategi itu sudah diuji pada 2024 dan hasilnya 2,80 persen, dan mengulanginya pada 2029 dengan hasil serupa berarti kehilangan lima tahun

Satu

Ubah 187 ribu anggota terdaftar menjadi penugasan nyata, misalnya target pertemuan warga dan penambahan anggota per orang, lalu umumkan capaiannya

Dua

Pilih sepuluh daerah pemilihan berpenduduk besar dengan persaingan renggang, dan hentikan penyebaran tenaga secara merata

Tiga

Bangun satu isu kebijakan yang menjadi milik partai dan tidak bergantung pada nama siapa pun, misalnya biaya hidup pemilih muda atau keterbukaan anggaran daerah

Empat

Rekrut calon legislatif dengan basis pemilih sendiri di daerah, bukan hanya figur yang terkenal secara nasional

Lima

Terbitkan laporan keuangan ringkas secara sukarela, karena tuduhan sebagai partai dinasti hanya dapat dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan bantahan

Yang harus dihentikan. Berhenti memakai kehadiran figur besar sebagai ukuran keberhasilan konsolidasi. Foto pertemuan yang penuh tidak sama dengan pemilih yang datang ke bilik suara, dan perbedaan itu sudah terbukti mahal pada 2024.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami memberi nilai tinggi pada angka 187.306 pemilih terdaftar sebagai bukti keanggotaan hidup, padahal kami tidak dapat memeriksa sebaran geografisnya. Bila mayoritas terkonsentrasi di beberapa kota saja, nilai aset itu lebih rendah daripada penilaian kami. Kedua, kami menempatkan hubungan dengan lingkaran kekuasaan sebagai keunggulan sekaligus kerapuhan, padahal bisa jadi hubungan itu jauh lebih tahan lama daripada dugaan kami, sehingga skor risiko 64 terlalu tinggi. Ketiga, kami menilai kenaikan suara sebagai tanda pertumbuhan organik, padahal sebagian kenaikan itu bisa berasal dari perhatian sesaat pada 2024, dan bila demikian skenario dasar kami terlalu optimistis.

Kami tidak menemukan sebaran geografis anggota terdaftar PSI, tidak menemukan laporan keuangan partai yang dapat diperiksa publik, dan tidak menemukan survei elektabilitas terkini dengan metodologi terbuka. Ketiganya dinyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.

Berdiri

7 Februari 2015, didirikan Hary Tanoesoedibjo

Asas dan ideologi

Pancasila, dengan penekanan kesejahteraan, kewirausahaan, dan pemberdayaan usaha kecil

Ketua umum

Angela Tanoesoedibjo, menerima jabatan dari pendiri pada 31 Juli 2024

Pengurus inti

Andi Yusli Pattawari sebagai sekretaris jenderal. Hary Tanoesoedibjo menjadi Ketua Majelis Persatuan Partai dan menyatakan tetap aktif menuju 2029

Status badan hukum

Sah, peserta Pemilu 2019 dan 2024

Kapasitas digital dan media

Terkuat di kelompok ini dan tidak ada pembandingnya. Satu satunya partai non-parlemen yang pemiliknya menguasai jaringan penyiaran nasional, yaitu grup MNC dengan stasiun televisi bebas siar dan portal berita. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

Perindo lahir dari organisasi masyarakat yang dibentuk lebih dulu, lalu diubah menjadi partai pada 2015. Sejak awal ia dikenal lewat pendekatan bantuan langsung, terutama pembagian gerobak dan modal usaha kecil, yang membuatnya melekat di kalangan pedagang mikro sekaligus melekat pada citra transaksional.

Pada Pemilu 2019 Perindo meraih sekitar 2,67 juta suara dan gagal masuk DPR. Pada 2024 perolehannya justru menurun menjadi 1.955.154 suara. Inilah fakta paling penting pada profil Perindo dan paling sering terlewat, yaitu ia satu satunya partai di kelompok ini yang gagal dua kali berturut turut dengan tren menurun, padahal sepanjang periode itu ia memiliki akses siaran televisi nasional yang tidak dimiliki partai lain.

Titik balik terbesarnya bersifat kelembagaan, bukan elektoral. Pada 31 Juli 2024 Hary Tanoesoedibjo menyerahkan jabatan ketua umum kepada putrinya, Angela Tanoesoedibjo, lalu menempati posisi Ketua Majelis Persatuan Partai. Pergantian ini membuat Perindo menjadi satu dari beberapa partai dalam laporan ini yang kepemimpinannya berpindah di dalam satu keluarga.

Tokoh formal

Angela Tanoesoedibjo sebagai ketua umum sejak Juli 2024, dengan pengalaman sebagai wakil menteri pada periode sebelumnya

Tokoh pendiri dan yang terindikasi paling berpengaruh

Hary Tanoesoedibjo. Dasar penilaian ini adalah posisinya sebagai pendiri, pemilik jaringan media yang menopang visibilitas partai, dan pernyataannya sendiri bahwa ia tetap aktif menuju 2029. Tingkat keyakinan tinggi, dan ini satu satunya kasus dalam laporan ini di mana pengaruh finansial serta pengaruh media berada pada satu orang yang sama secara terbuka

Pengurus inti

Andi Yusli Pattawari sebagai sekretaris jenderal

Jaringan utama

Pedagang mikro dan pelaku usaha kecil penerima program bantuan, serta jaringan karyawan dan mitra grup usaha pendirinya

Catatan

Laporan keuangan partai yang dapat diperiksa publik tidak tersedia. Yang dapat dinyatakan hanya bahwa kapasitas pembiayaannya jelas berada di atas rata rata kelompok ini, tanpa angka

Provinsi terkuat

Papua Pegunungan dengan 4 kursi DPRD provinsi, tertinggi di antara seluruh partai non-parlemen di provinsi tersebut

Sebaran

Hadir di DPRD 17 provinsi, dengan kekuatan bertumpu di Indonesia bagian timur

Klasifikasi basis

Regional dan patronase. Kekuatannya nyata tetapi berada di wilayah berpenduduk relatif kecil, sehingga tidak efisien untuk mengejar persentase suara nasional

Ketimpangan yang menentukan

Perindo memiliki 349 kursi kabupaten kota, lebih dari dua kali milik PSI, tetapi suara nasionalnya kurang dari separuh PSI. Ini menunjukkan mesinnya bekerja di tempat yang salah bila diukur dengan satuan ambang batas nasional

Perindo bergantung pada satu keluarga sekaligus satu grup usaha, dan keduanya adalah sumber yang sama. Namun kerapuhannya justru lebih rendah daripada PSI, karena sumber ketergantungannya berada di dalam kendali partai sendiri, bukan pada pihak luar yang bisa berubah sikap. Selama grup usaha itu berjalan dan tetap berminat pada politik, pasokan sumber daya Perindo relatif pasti. Kerapuhannya sedang, dan risiko utamanya bukan politik melainkan komersial.

Diuntungkan bila Perindo masuk DPR

Keluarga pendiri yang memperoleh saluran politik formal atas jaringan usaha dan medianya, 349 legislator kabupaten kota yang jalur kariernya terbuka, serta wilayah Indonesia timur yang memperoleh tambahan perwakilan di Senayan

Dirugikan bila Perindo tumbuh

Partai parlemen yang bersaing di Papua dan Maluku, serta pesaing di dunia usaha media yang menghadapi pemain dengan akses politik lebih besar

Titik awal terbaru

Survei SMRC 5 sampai 19 Juli 2026 mencatat Perindo pada 2,2 persen mentah atau sekitar 3,0 persen setelah golput dikeluarkan, naik 0,9 poin dari hasil 2024. Arahnya membalik setelah dua kegagalan berturut turut

Minimum realistis

Sekitar 1,3 persen, bila kenaikan pada survei ternyata bersifat sesaat

Skenario dasar

Sekitar 2 sampai 2,8 persen, yaitu mempertahankan sebagian kenaikan 2026

Skenario atas

Sekitar 3,5 persen, bila menambah titik kuat di Jawa dan mengganti pendekatan bantuan langsung dengan isu kebijakan

Skenario terobosan

Sekitar 4,5 persen, bila sistem pemilu berubah menjadi campuran atau ambang batas turun sehingga Perindo memperoleh kursi lalu memakai panggung DPR untuk tumbuh

Skenario terburuk

Di bawah 1 persen, bila prioritas grup usaha pendirinya bergeser dari politik

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, dan salah satu yang paling banyak menyampaikan usulan teknis. Perindo mengusulkan ambang batas dihapus atau diturunkan menjadi satu persen, sistem pemilu campuran, penguatan rekapitulasi elektronik, serta verifikasi berklaster agar partai yang sudah dua periode menjadi peserta dan tercatat di sistem informasi partai politik tidak perlu menjalani verifikasi faktual ulang. Sebagai peserta dua pemilu terakhir, Perindo tidak menghadapi persoalan legalitas.

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Mengubah keunggulan siarnya dari alat pengenalan nama menjadi alat pembangunan isu. Bila Perindo memakai jaringan medianya untuk memiliki satu isu kebijakan selama lima tahun, bukan untuk menampilkan kegiatan bantuan, ia dapat mengubah 1,28 persen menjadi angka yang berbeda jenis

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Mengulangi strategi 2019 dan 2024 untuk ketiga kalinya. Dua kegagalan dengan pendekatan yang sama sudah cukup menjadi bukti, dan kegagalan ketiga akan membuat calon legislatif terbaiknya pindah ke partai lain

Satu

Ganti isi pesan dari bantuan menjadi kebijakan. Pilih satu isu yang dekat dengan basisnya, misalnya biaya modal dan perizinan usaha mikro, lalu kuasai isu itu secara konsisten

Dua

Pindahkan sebagian tenaga ke daerah pemilihan berpenduduk besar di Jawa dan Sumatra, sebab kursi di Papua tidak menghasilkan persentase nasional

Tiga

Ubah 349 legislator kabupaten kota menjadi jaringan penggerak dengan target terukur, karena mereka aset yang paling kurang dimanfaatkan

Empat

Kurangi ketergantungan pada televisi bebas siar dan bangun kanal pendek yang dikelola kader daerah, karena pemilih pemula 2029 tidak menonton kanal yang sama

Lima

Terbitkan laporan keuangan ringkas secara sukarela. Bagi partai yang identik dengan satu grup usaha, keterbukaan adalah cara termurah menjawab kecurigaan

Yang harus dihentikan. Berhenti mengukur keberhasilan dari jumlah tayangan dan jumlah penerima bantuan. Dua pemilu terakhir membuktikan kedua ukuran itu tidak berhubungan dengan kursi.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami menyimpulkan bahwa akses media tidak berubah menjadi suara berdasarkan dua pemilu, padahal bisa jadi akses itu justru menahan Perindo dari kejatuhan yang lebih dalam, dan tanpa media perolehannya jauh lebih kecil. Bila benar demikian, penilaian kami atas efektivitas medianya terlalu keras. Kedua, kami menilai basis Papua sebagai kelemahan karena berpenduduk kecil, padahal enam provinsi baru di Tanah Papua menambah jumlah kursi DPRD dan bisa menjadi pijakan pertumbuhan yang belum terlihat pada 2024. Ketiga, penilaian kapasitas pembiayaan kami dasarkan pada inferensi dari kepemilikan usaha, bukan pada laporan keuangan, sehingga bagian itu paling lemah.

Kami tidak menemukan laporan keuangan Perindo yang dapat diperiksa publik, tidak menemukan angka anggota terdaftar yang dapat diverifikasi, dan tidak menemukan survei elektabilitas terkini dengan metodologi terbuka. Ketiganya dinyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.

Berdiri

28 Oktober 2019, didirikan Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama mantan kader PKS

Asas dan ideologi

Pancasila, dengan narasi arah baru dan gagasan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia

Ketua umum

Anis Matta, terpilih kembali secara aklamasi pada Musyawarah Nasional I, 8 Desember 2024

Pengurus inti

Mahfuz Sidik sekretaris jenderal, Fahri Hamzah wakil ketua umum

Posisi di pemerintahan

Anis Matta menjabat Wakil Menteri Luar Negeri dan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri Perumahan pada pemerintahan Prabowo

Kapasitas digital

Situs resmi dan media sosial aktif, kartu tanda anggota digital tersedia, tanpa aset penyiaran. Liputan media nasional sedang, sebagian besar melekat pada aktivitas kedua tokoh puncaknya sebagai pejabat. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

Gelora adalah partai pecahan. Anis Matta dan Fahri Hamzah keduanya berasal dari PKS, dan keduanya dipecat pada 2016. Tiga tahun kemudian mereka mendirikan partai sendiri bersama sejumlah mantan kader, sehingga sejak awal Gelora mewarisi metode kaderisasi yang rapi tetapi juga mewarisi persaingan langsung dengan bekas rumahnya.

Pemilu 2024 adalah pemilu pertamanya. Perolehan 1.281.991 suara untuk partai yang baru berusia empat tahun sebenarnya tidak buruk, dan lebih besar daripada Hanura yang sudah delapan belas tahun. Namun angka kursi daerahnya memperlihatkan gambaran yang berbeda dan jauh lebih penting, yaitu hanya satu kursi DPRD provinsi di seluruh Indonesia.

Titik balik keduanya terjadi setelah Pemilu 2024, ketika kedua pendirinya masuk ke pemerintahan sebagai wakil menteri. Sejak itu Gelora berpindah posisi dari partai penantang menjadi partai yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, dengan konsekuensi yang berjalan dua arah.

Tokoh formal dan ideologis

Anis Matta, mantan Presiden PKS, yang menyusun narasi arah baru partai dan menjadi rujukan gagasannya

Tokoh komunikasi

Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR, dengan pengenalan publik paling tinggi di partai ini

Pengurus inti

Mahfuz Sidik sebagai sekretaris jenderal, juga berlatar PKS

Jaringan utama

Mantan kader dan simpatisan PKS yang keluar bersama pendirinya, terutama di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat

Akses kekuasaan

Dua jabatan wakil menteri memberi akses langsung ke lingkaran pemerintahan. Ini keunggulan nyata dan sekaligus tali pengikat, sebab akses itu bergantung pada berlanjutnya patronase

Provinsi terkuat berdasarkan kursi provinsi

Papua Pegunungan dengan 1 kursi, dan itu satu satunya kursi DPRD provinsi yang dimiliki Gelora di seluruh Indonesia

Kekuatan tingkat kabupaten kota

Terkonsentrasi di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, disusul Jawa Timur dan Sumatra Utara, dengan total 72 kursi

Klasifikasi basis

Personalistik dan ideologis campuran, dengan sebaran sempit. Basisnya mengikuti jaringan pribadi para pendirinya, bukan wilayah tertentu secara utuh

Anggapan yang perlu dikoreksi

Gelora sering disebut kuat di Jawa Barat karena aktivitas kadernya terlihat di sana. Data tidak mendukung anggapan itu. Perolehan Gelora di Jawa Barat hanya sekitar 220 ribu suara dan berada di peringkat tiga belas

Ketergantungan Gelora bertumpuk pada dua orang yang sekaligus menjadi sumber gagasan, sumber pengenalan publik, dan sumber akses kekuasaan. Tidak ada tokoh ketiga dengan pengenalan setara. Kerapuhannya tinggi, dan bentuknya khas: bila kedua tokoh itu tetap menjabat, Gelora aman tetapi tidak tumbuh karena perhatian tersedot ke urusan pemerintahan. Bila keduanya berhenti menjabat, Gelora kehilangan akses. Kedua keadaan itu sama sama tidak membesarkan partai, dan itulah persoalan strategis paling mendasar yang dihadapinya.

Diuntungkan bila Gelora masuk DPR

Kedua pendirinya yang memperoleh jalur kembali ke politik elektoral tanpa bergantung pada jabatan pemerintahan, jaringan mantan kader PKS yang memperoleh rumah permanen, serta pemerintahan yang menambah satu mitra fraksi

Dirugikan bila Gelora tumbuh

PKS sebagai sumber asal kadernya dan pemilihnya, PPP di Sulawesi Selatan serta Nusa Tenggara Barat, dan partai kecil lain yang memperebutkan posisi pendukung pemerintah

Minimum realistis

Sekitar 0,6 persen, bila kedua tokoh puncaknya sibuk di pemerintahan dan partai kehilangan perhatian

Skenario dasar

Sekitar 0,9 sampai 1,2 persen, yaitu naik tipis dari pemilu pertamanya

Skenario atas

Sekitar 1,8 persen, bila kaderisasi diubah menjadi mesin dapil dan basis Sulawesi Selatan diperdalam

Skenario terobosan

Sekitar 3 persen, bila menjadi inti penggabungan partai kecil pendukung pemerintah dan mewarisi sebagian suara mereka

Skenario terburuk

Di bawah 0,5 persen, bila kader terlatihnya pindah ke partai parlemen karena jalur karier tertutup

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Sikap khasnya adalah menolak perluasan ambang batas ke tingkat DPRD, sebab bila ambang batas juga diterapkan di daerah, 72 kursi kabupaten kotanya ikut terancam. Gelora juga paling maju dalam persiapan teknis, dengan meluncurkan unit khusus verifikasi partai politik pada 2 Agustus 2026, menargetkan lolos verifikasi pada Desember 2026, dan bersiap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada rentang Juli sampai Desember 2027. Partai ini juga mengklaim kepengurusan lengkap di tingkat pusat dan provinsi serta 93 persen di tingkat kabupaten kota. klaim partai, belum diverifikasi

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Mengubah suara yang tersebar menjadi suara yang menumpuk. Gelora tidak perlu menambah banyak suara, ia perlu memindahkan suara yang sudah ada agar terkonsentrasi di daerah pemilihan tertentu sampai menghasilkan kursi. Satu kursi DPRD provinsi dari 1,28 juta suara adalah tanda persoalan sebaran, bukan persoalan jumlah

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Membiarkan partai berjalan sebagai pelengkap jabatan kedua pendirinya. Bila lima tahun ke depan Gelora hanya menjadi latar bagi aktivitas dua wakil menteri, ia akan tiba di 2029 dengan kader yang sudah pergi

Satu

Pilih dua puluh daerah pemilihan dan pusatkan seluruh sumber daya di sana, sebab menyebar tenaga secara merata sudah terbukti menghasilkan satu kursi provinsi

Dua

Munculkan tokoh ketiga dengan pengenalan sendiri, sebaiknya dari daerah basis, agar partai tidak berhenti bila dua pendirinya sibuk

Tiga

Sediakan jalur karier nyata bagi kader terlatih, misalnya penugasan pilkada dan posisi pengurus dengan kewenangan, agar mereka tidak pindah

Empat

Ambil satu isu yang tidak dipegang PKS maupun partai pemerintah, misalnya keterbukaan tata kelola perumahan atau diplomasi ekonomi, dua bidang yang justru dekat dengan pengalaman pendirinya

Lima

Buka bukti atas klaim kepengurusan 93 persen kabupaten kota secara mandiri, sebelum diperiksa Komisi Pemilihan Umum, karena klaim yang diverifikasi sendiri lebih kuat daripada klaim yang menunggu diperiksa

Yang harus dihentikan. Berhenti memakai jabatan pemerintahan kedua pendirinya sebagai isi utama komunikasi partai. Jabatan itu milik orangnya, bukan milik partai, dan tidak akan ikut ke bilik suara.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami menilai satu kursi DPRD provinsi sebagai bukti mesin lemah, padahal untuk partai yang baru pertama kali ikut pemilu, 72 kursi kabupaten kota sebenarnya awal yang wajar, dan penilaian kami mungkin terlalu keras. Kedua, kami memperlakukan jabatan wakil menteri sebagai tali pengikat, padahal bisa jadi keduanya berhasil memakai jabatan itu untuk membangun jaringan kepala daerah yang tidak terlihat dari luar. Ketiga, kami tidak dapat memverifikasi klaim kepengurusan 93 persen kabupaten kota, sehingga penilaian atas kesiapan verifikasinya bertumpu pada pernyataan partai sendiri.

Kami tidak menemukan verifikasi independen atas klaim struktur Gelora, tidak menemukan laporan keuangan yang dapat diperiksa publik, tidak menemukan angka anggota terdaftar, dan tidak menemukan survei elektabilitas terkini dengan metodologi terbuka. Semuanya dinyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.

Berdiri

Desember 2006, didirikan Wiranto bersama sejumlah purnawirawan dan politisi

Asas dan ideologi

Pancasila, dengan penekanan hati nurani, kebangsaan, dan antikorupsi

Ketua umum

Oesman Sapta Odang, terpilih kembali secara aklamasi pada Musyawarah Nasional di Bali, 18 sampai 20 Agustus 2024, untuk periode 2024 sampai 2029, atas dukungan 514 pengurus daerah dan cabang

Pengurus dan struktur

Kepengurusan pusat berisi 86 orang, dikukuhkan di Jakarta Convention Centre pada 26 April 2025, dihadiri sekitar lima ribu kader serta pejabat negara dan pimpinan partai lain termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan

Posisi politik

Menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo

Kapasitas digital

Situs resmi dan media sosial aktif, tanpa aset penyiaran. Liputan media nasional sedang dan meningkat sejak pertengahan 2026 karena kegiatan satuan tugasnya. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

Hanura memiliki riwayat penurunan paling tajam di antara seluruh partai dalam laporan ini, dan itu perlu disebut lebih dulu sebelum kekuatannya. Pada 2014 partai ini masih meraih 6.579.498 suara atau 5,26 persen dan memiliki fraksi di DPR. Pada 2019 perolehannya jatuh menjadi 2.161.507 suara atau 1,54 persen dan kursinya habis. Pada 2024 turun lagi menjadi 1.094.588 suara atau 0,72 persen. Dalam sepuluh tahun, suaranya menyusut menjadi sekitar seperenam.

Penyebabnya bukan tunggal, tetapi satu pola terlihat jelas. Hanura kehilangan figur pusatnya. Wiranto, pendirinya, sudah lama tidak menjadi pusat kampanye partai, dan kini menjabat Penasihat Khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Terdapat satu perkembangan yang layak dicatat sebagai temuan, yaitu Wiranto diberitakan tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Rakyat Indonesia, sebuah partai baru yang dideklarasikan pada Agustus 2025. Kedalaman keterlibatannya belum dapat dipastikan. perlu diverifikasi lebih lanjut

Titik balik terpenting justru terjadi baru baru ini, dan inilah alasan Hanura tidak layak dihapus dari perhitungan. Setelah pengukuhan kepengurusan pada April 2025, partai ini membentuk satuan tugas yang dipimpin Patrice Rio Capella dan mulai bergerak dengan jadwal. Konsolidasi struktur nasional ditargetkan rampung akhir September 2026, dilanjutkan pemetaan daerah pemilihan, dan pada 2027 struktur ditargetkan siap bergerak di setiap daerah pemilihan. Safari konsolidasi pertama digelar di Banten pada 8 Agustus 2026, dan pada kesempatan itu pengurus daerah serta cabang juga menerima bantuan operasional. Rio Capella menyebut Indonesia memiliki sekitar 80.000 ranting dan bila seluruhnya tertembus, Hanura dapat melewati ambang batas empat persen.

Tokoh formal

Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum, pengusaha dan mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga pihak yang mengumumkan pembentukan sekretariat bersama dua belas partai pada September 2025

Tokoh penggerak organisasi

Patrice Rio Capella sebagai ketua satuan tugas, mantan Ketua Umum NasDem, dan orang yang paling banyak menyampaikan target terukur partai ini pada 2026

Pendiri

Wiranto, kini Penasihat Khusus Presiden. Hubungannya dengan partai tidak lagi bersifat operasional

Perekrutan dari luar

Kepengurusan 2025 memuat sejumlah nama berpengalaman termasuk mantan menteri, mantan pimpinan partai lain, mantan wakil ketua DPR, dan delapan purnawirawan jenderal

Yang tidak dimiliki

Tidak ada tokoh dengan elektabilitas nasional yang menjadi wajah partai. Nama besar yang direkrut adalah nama yang dikenal di kalangan politik, bukan di kalangan pemilih muda

Provinsi terkuat

Sumatra Utara dan Maluku Utara, masing masing 5 kursi DPRD provinsi

Sebaran

Hadir di DPRD 17 provinsi, dengan kekuatan tambahan di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua

Klasifikasi basis

Regional dan tersebar. Basisnya nyata di luar Jawa, dan itu berbeda dari PSI yang bertumpu di kota besar Jawa

Ketimpangan yang menentukan

Inilah kasus paling ekstrem dalam laporan ini. Suara nasional Hanura hanya seperempat PSI, tetapi kursi kabupaten kotanya lebih dari tiga kali PSI. Artinya suara Hanura sangat efisien secara lokal dan sangat lemah secara nasional

Hanura tidak bergantung pada satu tokoh untuk suara, sebab suaranya memang tidak berasal dari tokoh mana pun. Ketergantungannya bersifat lain dan lebih jarang dibahas, yaitu pada pembiayaan ketua umumnya dan pada kesetiaan ratusan legislator daerahnya. Kedua hal itu berhubungan, sebab bantuan operasional adalah cara menahan legislator agar tidak pergi. Kerapuhannya sedang menuju tinggi, dan bentuknya bukan kejatuhan mendadak melainkan pengikisan bertahap, persis seperti yang sudah terjadi selama tiga pemilu.

Diuntungkan bila Hanura masuk DPR

Ratusan legislator daerahnya yang jalur karier nasionalnya kembali terbuka, wilayah luar Jawa yang memperoleh tambahan perwakilan, serta seluruh anggota sekretariat bersama karena ketua umum Hanura adalah salah satu penggerak utamanya

Dirugikan bila Hanura tumbuh

Partai parlemen yang bersaing di Sumatra Utara, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Papua, serta partai kecil lain yang kadernya berpotensi direkrut Hanura

Minimum realistis

Sekitar 0,5 persen, bila legislator daerahnya berpindah dan penurunan berlanjut untuk keempat kalinya

Skenario dasar

Sekitar 0,8 sampai 1,1 persen, yaitu berhenti menurun berkat kerja satuan tugas

Skenario atas

Sekitar 1,6 persen, bila konsolidasi rampung sesuai jadwal dan pemetaan dapil berjalan pada 2027

Skenario terobosan

Sekitar 2,5 persen, bila menjadi penampung utama kader partai kecil yang berhenti bergerak, sekaligus muncul satu tokoh baru dengan pengenalan nasional

Skenario terburuk

Di bawah 0,4 persen, bila pembiayaan pusat berhenti dan legislator daerah pergi bersamaan

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, dan ketua umumnya adalah pihak yang mengumumkan pembentukannya pada September 2025 sekaligus mendorong ambang batas satu persen bahkan nol persen. Sikap resmi partai pada Agustus 2026 disampaikan ketua satuan tugasnya, yaitu Hanura menyatakan tidak gentar berapa pun angka yang akhirnya ditetapkan, dengan alasan kekuatannya dibangun dari struktur ranting. Sebagai peserta pemilu sejak 2009, Hanura tidak menghadapi persoalan legalitas.

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Menahan seluruh 528 legislator daerahnya tetap di partai sampai 2029, lalu menugaskan mereka merekrut pemilih di dapil masing masing. Hanura tidak memerlukan tokoh nasional untuk itu, ia memerlukan disiplin dan uang operasional yang tidak berhenti

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Menghentikan bantuan operasional daerah sebelum 2029. Dalam partai yang tidak punya magnet elektoral, aliran dana operasional adalah satu satunya alasan pengurus daerah tetap bekerja, dan penghentiannya akan langsung terlihat sebagai kepindahan kader

Satu

Kunci kesetiaan 528 legislator daerah dengan kontrak politik yang jelas, termasuk kepastian pencalonan kembali dan dukungan pemenangan

Dua

Turunkan target 80.000 ranting menjadi target yang dapat dicapai, misalnya 20.000 ranting yang benar benar aktif di dapil prioritas, sebab angka besar yang gagal lebih merugikan daripada angka kecil yang tercapai

Tiga

Munculkan satu tokoh berusia di bawah lima puluh tahun sebagai wajah partai, sebaiknya dari basis luar Jawa yang sudah kuat

Empat

Ambil posisi sebagai partai perwakilan daerah luar Jawa secara terbuka, sebab di situlah kekuatan nyatanya dan tidak ada partai parlemen yang mengklaim posisi itu

Lima

Terbitkan laporan keuangan ringkas secara sukarela, karena partai yang pembiayaannya identik dengan ketua umum paling membutuhkan bukti keterbukaan

Yang harus dihentikan. Berhenti menjadikan pengukuhan pengurus dan pertemuan besar sebagai ukuran kemajuan. Pengukuhan 86 pengurus pusat pada 2025 dihadiri ribuan orang dan tidak mengubah satu pun angka suara. Yang mengubah angka adalah pengurus yang bekerja di ranting, dan itu tidak terlihat di panggung.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, sebagian nilai yang kami berikan bersandar pada adanya jadwal dan bantuan operasional, padahal jadwal adalah pernyataan dan bukan capaian, sehingga penilaian itu bisa jadi terlalu cepat atas sesuatu yang belum terbukti. Kedua, kami menilai 486 kursi kabupaten kota sebagai mesin yang bekerja, padahal kursi itu diperoleh pada 2024 ketika suara nasionalnya sudah jatuh, yang berarti kursi daerah dan suara nasional memang bergerak terpisah dan mesin itu mungkin tidak dapat dipakai untuk mengejar ambang batas nasional. Ketiga, kami tidak dapat memverifikasi apakah bantuan operasional bersifat berkelanjutan atau hanya pada kegiatan tertentu.

Kami tidak menemukan laporan keuangan Hanura yang dapat diperiksa publik, tidak menemukan angka anggota terdaftar yang dapat diverifikasi, tidak menemukan bukti independen atas capaian konsolidasi yang ditargetkan September 2026, dan tidak menemukan survei elektabilitas terkini dengan metodologi terbuka. Semuanya dinyatakan tidak tersedia.

Berdiri

1998, pada awal Reformasi, didirikan Yusril Ihza Mahendra bersama kalangan Masyumi dan Dewan Dakwah

Asas dan ideologi

Islam, dengan garis modernis dan penekanan pada penegakan hukum serta konstitusi

Ketua umum

Gugum Ridho Putra, terpilih pada Muktamar VI, Januari 2025, untuk periode 2025 sampai 2030

Proses pemilihan

Lima nama bersaing, yaitu Gugum Ridho Putra, Afriansyah Noor, Jurhum Lantong, Fahri Bachmid, dan Hilman Indra. Hanya dua yang memenuhi syarat dukungan 25 persen dari 551 peserta pemilik hak suara, lalu dipilih perwakilan pengurus wilayah, cabang, badan otonom, mahkamah partai, dan majelis syura

Status badan hukum

Sah, peserta pemilu sejak 1999

Kapasitas digital

Situs resmi dan media sosial tersedia, tanpa aset penyiaran. Liputan media nasional rendah setelah pendirinya mundur. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

PBB adalah partai dengan riwayat penurunan paling panjang dalam laporan ini. Pada dua pemilu pertama era Reformasi ia memiliki kursi DPR. Sejak 2009 ia tidak pernah lolos ambang batas lagi, dan perolehannya terus menyusut hingga 0,32 persen pada 2024. Selama seluruh periode itu, identitas partai praktis menyatu dengan satu nama, yaitu Yusril Ihza Mahendra, yang memimpinnya sejak berdiri.

Titik balik terbesarnya terjadi pada 18 Mei 2024, tiga bulan setelah kegagalan Pemilu 2024. Dalam Musyawarah Dewan Partai, Yusril mengundurkan diri sebagai ketua umum dengan alasan ingin beristirahat dari kepengurusan partai politik, setelah memimpin sejak 1998. Ia menyatakan akan tetap aktif berpolitik dalam kapasitas pribadi sebagai akademisi dan politisi senior, di luar keterikatan dengan partai mana pun. Musyawarah itu memilih Fahri Bachmid sebagai penjabat ketua umum dengan 29 suara berbanding 20, dari 49 peserta yang berhak memutuskan.

Titik balik kedua adalah Muktamar VI pada Januari 2025, yang memilih Gugum Ridho Putra sebagai ketua umum definitif. Ia adalah mantan Ketua Mahkamah Partai dan keponakan pendiri, sehingga pergantian ini dapat dibaca dua arah, yaitu sebagai pembaruan generasi sekaligus sebagai kesinambungan keluarga. Yang jelas, PBB kini dipimpin orang yang jauh lebih muda daripada pendirinya, dan itu satu satunya perubahan besar yang dialaminya setelah dua dekade penurunan.

Tokoh formal

Gugum Ridho Putra sebagai ketua umum sejak Januari 2025, berlatar hukum dan sebelumnya memimpin Mahkamah Partai

Pendiri dan sesepuh

Yusril Ihza Mahendra, yang secara formal sudah keluar dari kepengurusan sejak Mei 2024. Pengaruhnya kini bersifat historis dan personal, bukan struktural

Tokoh berpengalaman di dalam partai

Afriansyah Noor, mantan sekretaris jenderal yang dua kali kalah dalam pemilihan kepemimpinan, dan Fahri Bachmid, mantan penjabat ketua umum. Keduanya masih menjadi nama yang diperhitungkan di internal

Jaringan utama

Jaringan Islam modernis, dakwah, dan sebagian kalangan advokat. Jaringan ini kecil tetapi memiliki kesetiaan ideologis yang relatif tinggi

Risiko internal

Dua pemilihan kepemimpinan berturut turut berlangsung dengan selisih tipis, yaitu 29 berbanding 20 pada 2024 dan persaingan lima nama pada 2025. Ini menunjukkan partai masih terbelah, meski tidak sampai menjadi dualisme resmi

Provinsi terkuat

Sulawesi Tenggara dengan 4 kursi DPRD provinsi, jumlah tertinggi PBB di satu provinsi

Sebaran

Hadir di DPRD 7 provinsi, sebaran paling sempit di antara partai yang memiliki kursi provinsi

Klasifikasi basis

Lokal dan ideologis. Basisnya kecil, terkonsentrasi, dan bertahan karena kesetiaan ideologis bukan karena pertumbuhan

Temuan yang menarik

Dengan suara nasional hanya 0,32 persen, PBB memperoleh 164 kursi kabupaten kota, lebih banyak daripada PSI yang suaranya hampir sembilan kali lebih besar. Ini bukti kuat bahwa PBB masih memiliki kantong suara yang sangat pekat di beberapa daerah

PBB baru saja keluar dari ketergantungan pada satu tokoh, dan itu terjadi bukan karena pilihan strategi melainkan karena tokohnya mundur sendiri. Sekarang ketergantungannya berpindah ke dua hal, yaitu kesetiaan basis ideologis yang jumlahnya kecil, dan bertahannya 164 legislator kabupaten kota. Kerapuhannya sedang menuju tinggi. Yang membuatnya tidak lebih rapuh adalah sifat basisnya, sebab pemilih ideologis tidak mudah pergi, tetapi juga tidak mudah bertambah.

Diuntungkan bila PBB masuk DPR

Jaringan Islam modernis yang kembali memiliki saluran resmi di Senayan, 164 legislator kabupaten kota, serta kepemimpinan muda partai yang memperoleh panggung nasional

Dirugikan bila PBB tumbuh

PKS dan PPP yang memperebutkan ceruk pemilih yang sama, serta Partai Ummat yang menggarap segmen paling berdekatan dan berukuran paling mirip

Minimum realistis

Sekitar 0,2 persen, bila penurunan lima pemilu berlanjut menjadi enam

Skenario dasar

Sekitar 0,3 sampai 0,5 persen, yaitu bertahan pada lantai basis ideologisnya

Skenario atas

Sekitar 0,8 persen, bila kepemimpinan muda berhasil menarik pemilih baru di kantong yang sudah ada

Skenario terobosan

Melampaui satu persen hanya melalui penggabungan dengan partai Islam kecil lain, bukan melalui pertumbuhan sendiri. Kami menilai jalur ini lebih mungkin daripada jalur pertumbuhan organik

Skenario terburuk

Di bawah 0,2 persen dengan sebagian legislator daerah pindah, sehingga PBB bertahan secara hukum tetapi berhenti secara politik

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dan mendorong ambang batas turun. Beberapa pengurusnya, termasuk Afriansyah Noor, aktif dalam kegiatan poros tersebut. Sebagai peserta pemilu sejak 1999, PBB tidak menghadapi persoalan legalitas maupun verifikasi administrasi. Kami tidak menemukan angka ambang batas tertentu yang diusulkan PBB secara resmi, berbeda dari Perindo dan Partai Ummat yang menyebut angka. tidak tersedia

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Menjadi pihak yang memulai pembicaraan penggabungan partai Islam kecil, bukan pihak yang menunggu diajak. PBB memiliki mahar yang jelas berupa 164 kursi kabupaten kota, dan mahar itu paling bernilai sekarang, bukan setelah menyusut lagi pada 2029

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Menghabiskan lima tahun untuk mengejar pertumbuhan sendiri. Lima pemilu berturut turut membuktikan jalur itu tidak berhasil, dan mengulanginya berarti tiba di 2029 dengan posisi tawar yang lebih kecil daripada hari ini

Satu

Buka pembicaraan penggabungan atau koalisi ambang batas dengan PPP dan Partai Ummat secara resmi dan terbuka, dengan menyebut sendiri syarat yang diinginkan

Dua

Pertahankan 164 legislator kabupaten kota sebagai prioritas tertinggi, sebab merekalah seluruh nilai tawar partai ini

Tiga

Perdalam tujuh provinsi yang sudah memiliki kursi, terutama Sulawesi Tenggara, dan hentikan penyebaran tenaga ke provinsi tanpa basis

Empat

Kuasai satu isu yang sesuai tradisi partainya, misalnya bantuan hukum bagi warga kecil, dan jalankan secara nyata bukan sebagai pernyataan

Lima

Manfaatkan usia muda ketua umumnya sebagai pembeda utama komunikasi, sebab itu satu satunya hal baru yang dimiliki PBB dalam dua dekade

Yang harus dihentikan. Berhenti menyandarkan pengenalan publik pada nama pendirinya. Yusril sudah keluar dari kepengurusan sejak Mei 2024 dan menyatakan berpolitik tanpa keterikatan partai. Menjaga asosiasi itu hanya menunda pekerjaan membangun pengenalan atas kepemimpinan yang sekarang.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami menilai penggabungan sebagai jalur paling mungkin bagi PBB, padahal penggabungan menuntut pengorbanan jabatan dan secara historis jarang terjadi di Indonesia, sehingga penilaian kami mungkin terlalu optimistis atas jalur itu. Kedua, kami menilai efisiensi suara PBB sebagai kekuatan, padahal 164 kursi kabupaten kota bisa jadi hasil kerja calon secara pribadi di beberapa kantong, bukan hasil kerja partai, dan bila calon itu pindah maka kursinya ikut pindah. Ketiga, kami tidak memiliki bukti mengenai kondisi internal setelah dua pemilihan kepemimpinan yang selisihnya tipis, sehingga penilaian risiko internal bertumpu pada inferensi dari hasil pemungutan suara.

Kami tidak menemukan usulan angka ambang batas resmi dari PBB, tidak menemukan laporan keuangan yang dapat diperiksa publik, tidak menemukan angka anggota terdaftar, dan tidak menemukan survei elektabilitas terkini dengan metodologi terbuka. Semuanya dinyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.

Berdiri

Nama Partai Buruh sudah ada sejak awal Reformasi, tetapi partai dalam bentuk sekarang diaktifkan kembali pada 2021 dengan basis serikat pekerja

Asas dan ideologi

Pancasila, dengan garis kesejahteraan pekerja, penolakan pengupahan murah, dan isu keadilan sosial

Pimpinan

Said Iqbal sebagai Presiden Partai, terpilih kembali pada Kongres V, 22 Januari 2026, untuk periode 2026 sampai 2031

Pengurus inti

Ferri Nuzarli sebagai sekretaris jenderal

Basis organisasi

Konfederasi serikat pekerja yang dipimpin Said Iqbal, dengan jaringan pengurus di kawasan industri

Kapasitas digital dan media

Memiliki kanal media pergerakan sendiri yang dikelola jaringan serikat, sehingga jangkauan internalnya kuat. Liputan media nasional sedang, biasanya melekat pada aksi unjuk rasa dan isu upah, bukan pada partainya. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

Partai Buruh adalah kasus paling menarik dan paling menjengkelkan dalam laporan ini, sebab ia memiliki hal yang dicari semua partai kecil, yaitu basis massa yang jelas, terorganisasi, dan sudah terbiasa digerakkan. Serikat pekerja Indonesia mampu mengumpulkan puluhan ribu orang di jalan dalam satu hari. Namun kemampuan itu tidak berpindah ke bilik suara.

Pada Pemilu 2024, pemilu pertama sejak diaktifkan kembali, partai ini meraih 972.910 suara atau 0,64 persen. Angka yang lebih menentukan adalah kursi daerahnya, yaitu nol kursi DPRD provinsi di seluruh Indonesia dan hanya 11 kursi kabupaten kota. Bandingkan dengan PBB yang suaranya separuh Partai Buruh tetapi memperoleh 12 kursi provinsi dan 164 kursi kabupaten kota. Perbandingan itu menunjukkan persoalannya bukan jumlah pendukung, melainkan kemampuan mengonsentrasikan suara sampai menghasilkan kursi.

Bukti paling telak ada di Jawa Barat, provinsi dengan kawasan industri terbesar dan seharusnya menjadi lumbung alami partai pekerja. Di sana Partai Buruh hanya meraih sekitar 274 ribu suara dan berada di peringkat sebelas, kalah dari partai yang tidak memiliki basis pekerja sama sekali.

Titik balik kelembagaannya terjadi pada 22 Januari 2026 lewat Kongres V, yang menegaskan kembali kepemimpinan Said Iqbal sampai 2031. Sebelumnya, pada 16 Oktober 2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang diajukan partai ini mengenai ambang batas parlemen, dengan pertimbangan bahwa permohonan itu belum dapat diterima selama pembentuk undang undang belum melakukan perubahan.

Tokoh formal dan pusat segala hal

Said Iqbal, Presiden Partai sekaligus pemimpin konfederasi serikat pekerja. Ia adalah sumber basis massa, sumber pengenalan publik, dan sumber arah politik partai sekaligus

Pengurus inti

Ferri Nuzarli sebagai sekretaris jenderal

Jaringan utama

Serikat pekerja di kawasan industri Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Jaringan ini nyata dan terbukti mampu memobilisasi aksi

Yang tidak dimiliki

Tidak ada tokoh kedua dengan pengenalan sebanding, dan tidak ada legislator daerah dalam jumlah berarti yang dapat menjadi tulang punggung mesin pemilu

Catatan

Kami tidak menemukan angka anggota partai yang terdaftar dan dapat diverifikasi, terpisah dari angka anggota serikat. Keduanya tidak boleh dicampur, dan pencampuran itulah sumber banyak kesalahan pembacaan atas partai ini

Kursi DPRD provinsi

Nol di seluruh 38 provinsi

Kursi kabupaten kota

Hanya 11 kursi secara nasional

Klasifikasi basis

Sektoral dan aspirasional. Basisnya nyata sebagai kelompok sosial tetapi belum menjadi basis elektoral, sebab pekerja tidak memilih berdasarkan identitas pekerjaannya

Temuan yang menentukan

Di Jawa Barat, provinsi paling industrial, perolehannya hanya sekitar 274 ribu suara pada peringkat sebelas. Bila di lumbung sendiri pun tidak menang, klaim basis massa perlu dibaca ulang sebagai potensi, bukan sebagai kekuatan yang sudah ada

Ketergantungan Partai Buruh paling terpusat di antara sepuluh partai ini. Ia bergantung pada satu orang, satu organisasi, dan satu isu sekaligus, dan ketiganya melekat pada figur yang sama. Kerapuhannya tinggi, tetapi dengan bentuk yang berbeda dari PSI. Bila figur pusat PSI berubah sikap, PSI kehilangan akses. Bila figur pusat Partai Buruh berhenti, partai ini kehilangan seluruh alasan berdirinya, sebab tidak ada kelembagaan yang berdiri di luar dirinya.

Diuntungkan bila Partai Buruh masuk DPR

Konfederasi serikat pekerja yang memperoleh saluran legislasi langsung untuk isu upah dan hubungan kerja, serta pekerja di kawasan industri yang memiliki wakil dengan mandat yang jelas

Dirugikan bila Partai Buruh tumbuh

Kalangan dunia usaha pada perundingan upah, serta partai parlemen yang selama ini mengklaim mewakili kelas pekerja tanpa harus bersaing dengan wakil pekerja yang sebenarnya

Titik awal terbaru

Partai Buruh tercantum dalam daftar survei SMRC Juli 2026, tetapi angkanya tidak dapat kami baca dari rilis yang tersedia. Untuk partai di bawah satu persen, survei nasional dengan 749 responden dan margin kekeliruan 3,7 persen praktis tidak memiliki daya pisah. Skenario di bawah dihitung dari hasil pemilu 2024 tidak tersedia

Minimum realistis

Sekitar 0,4 persen, bila kader serikat kelelahan dan mobilisasi pemilu tidak berjalan

Skenario dasar

Sekitar 0,6 sampai 0,9 persen, yaitu bertahan di kisaran 2024

Skenario atas

Sekitar 1,4 persen, bila memusatkan seluruh tenaga di kawasan industri dan berhasil memenangi kursi daerah pertamanya

Skenario terobosan

Sekitar 2,5 persen, bila ambang batas dihitung per daerah pemilihan atau bila pekerja platform digital berhasil diorganisasi secara politik

Skenario terburuk

Di bawah 0,3 persen, bila partai kembali diperlakukan sebagai kegiatan tambahan serikat, bukan sebagai organisasi pemilu

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, dan satu satunya partai dalam laporan ini yang menempuh jalur hukum sendiri. Permohonan uji materinya mengenai ambang batas ditolak Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2025 karena dinilai belum dapat diterima selama pembentuk undang undang belum melakukan perubahan. Setelah itu partai ini mendorong percepatan revisi undang undang dan menargetkan lima sampai tujuh kursi DPR pada 2029. Sebagai peserta Pemilu 2024, tidak ada persoalan legalitas.

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Memenangi kursi DPRD provinsi pertamanya di satu kawasan industri, misalnya Jawa Barat, Banten, atau Kepulauan Riau. Satu kursi provinsi akan mengubah partai ini dari klaim menjadi bukti, dan bukti itu jauh lebih berguna daripada seluruh angka keanggotaan serikat

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Terus memakai jumlah anggota serikat sebagai ukuran kekuatan elektoral. Pemilu 2024 sudah membuktikan keduanya tidak sama, dan mengulangi kekeliruan pembacaan itu berarti menyiapkan kekecewaan yang sama pada 2029

Satu

Pilih lima kawasan industri dan kejar kursi DPRD provinsi di sana, bukan menyebar tenaga ke 38 provinsi

Dua

Pisahkan kepengurusan partai dari kepengurusan serikat, agar pengurus partai punya tugas dan imbalan karier sendiri

Tiga

Hitung dan umumkan jumlah anggota partai yang terdaftar, terpisah dari anggota serikat, sebab angka yang jujur lebih berguna daripada angka besar yang tidak dapat diuji

Empat

Rebut isu pekerja platform digital sebelum diambil partai lain, sebab ini kelompok baru yang tumbuh cepat dan belum bertuan

Lima

Munculkan tokoh kedua dan ketiga dari daerah, sebab satu nama tidak cukup untuk pemilu di 84 daerah pemilihan

Yang harus dihentikan. Berhenti mengukur kekuatan dari besarnya aksi unjuk rasa. Kemampuan mengumpulkan massa di jalan dan kemampuan mengumpulkan suara di bilik adalah dua keterampilan berbeda, dan hasil 2024 menunjukkan partai ini menguasai yang pertama dan belum menguasai yang kedua.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami menilai nol kursi DPRD provinsi sebagai bukti mesin lemah, padahal Pemilu 2024 adalah pemilu pertama partai ini dalam bentuk sekarang, dan partai baru umumnya memerlukan lebih dari satu siklus untuk mengubah basis sosial menjadi kursi. Kedua, kami membandingkan Partai Buruh dengan PBB berdasarkan efisiensi suara, padahal PBB memiliki dua dekade pengalaman dapil sedangkan Partai Buruh belum. Ketiga, kami tidak memiliki data sebaran anggota serikat per daerah pemilihan, sehingga penilaian bahwa suara pekerja tidak terkonsentrasi bertumpu pada hasil Jawa Barat saja.

Kami tidak menemukan angka anggota partai yang terdaftar dan terpisah dari anggota serikat, tidak menemukan laporan keuangan yang dapat diperiksa publik, tidak menemukan sebaran anggota serikat per daerah pemilihan, dan tidak dapat membaca angka partai ini pada survei nasional terbaru. Semuanya dinyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.

Berdiri

29 April 2021, sebagai pecahan dari PAN, digagas Amien Rais bersama kader yang keluar bersamanya

Asas dan ideologi

Islam, dengan garis lebih tegas dan posisi kritis terhadap kekuasaan

Ketua umum

Ridho Rahmadi, menantu Amien Rais, dengan kepengurusan 2025 sampai 2030 yang sudah disahkan Kementerian Hukum

Pengurus inti

Amien Rais sebagai Ketua Majelis Syura, Heikal Safar sebagai ketua harian, Taufik Hidayat sebagai sekretaris jenderal

Forum terakhir

Musyawarah Nasional pada 2 sampai 3 Mei 2026 di Sleman, bertema konsolidasi menuju 2029

Kapasitas digital

Situs resmi dan media sosial aktif, tanpa aset penyiaran. Liputan media nasional rendah sampai sedang, biasanya muncul saat menyampaikan usulan teknis kepemiluan. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

Partai Ummat lahir dari perpecahan, dan itu menentukan seluruh profilnya. Amien Rais adalah pendiri PAN, dan ketika ia keluar bersama sejumlah kader pada 2021 lalu mendirikan partai baru, yang berpindah adalah sebagian jaringan pribadinya, bukan basis kelembagaan PAN. Akibatnya Partai Ummat memulai dengan pengenalan nama pendirinya yang tinggi tetapi tanpa mesin daerah.

Pemilu 2024 adalah pemilu pertamanya, dengan hasil 642.545 suara atau 0,42 persen dan nol kursi DPRD provinsi. Satu satunya wilayah dengan hasil yang berarti adalah Sumatra Barat, provinsi dengan tradisi politik Islam modernis paling kuat dan sekaligus wilayah asal jaringan pendukungnya. Di luar itu jejaknya sangat tipis, termasuk di Aceh yang sering diasumsikan sebagai basis alami partai Islam, tempat Partai Ummat hanya memperoleh kehadiran minimal.

Titik baliknya bersifat administratif, bukan elektoral. Kepengurusan periode 2025 sampai 2030 sudah disahkan Kementerian Hukum, dan Musyawarah Nasional pada Mei 2026 diarahkan pada konsolidasi. Yang menonjol dari partai ini justru bukan angka suaranya, melainkan kontribusinya dalam perdebatan teknis kepemiluan, yang akan diuraikan pada ruas kesebelas.

Tokoh formal

Ridho Rahmadi sebagai ketua umum, berlatar akademik dan merupakan menantu pendiri

Tokoh ideologis dan pusat pengenalan publik

Amien Rais sebagai Ketua Majelis Syura. Ia adalah alasan partai ini dikenal dan sekaligus batas pertumbuhannya, sebab pengenalannya tinggi tetapi tidak lagi disertai daya tarik elektoral yang luas

Pengurus inti

Heikal Safar sebagai ketua harian dan Taufik Hidayat sebagai sekretaris jenderal

Jaringan utama

Jaringan Islam modernis, terutama di Sumatra Barat dan sebagian Yogyakarta, sebagian bertumpang tindih dengan jaringan lama pendirinya

Persoalan struktural

Dua jabatan puncak dipegang pendiri dan menantunya, sehingga pembaruan kepemimpinan berlangsung di dalam lingkaran keluarga dan hal itu membatasi masuknya tokoh dari luar

Provinsi terkuat

Sumatra Barat, satu satunya wilayah dengan hasil yang berarti, termasuk kursi di DPRD kota dan beberapa kursi kabupaten

Kursi DPRD provinsi

Nol di seluruh Indonesia, bersama Partai Buruh

Klasifikasi basis

Lokal, ideologis, dan personalistik sekaligus. Ini kombinasi paling sempit di antara kesepuluh partai

Anggapan yang perlu dikoreksi

Partai Ummat sering diasumsikan kuat di Aceh karena karakter keagamaan wilayah itu. Data tidak mendukung anggapan tersebut, sebab kehadirannya di Aceh sangat minimal

Partai Ummat bergantung pada satu tokoh, satu wilayah, dan satu keluarga sekaligus. Tiga ketergantungan itu saling menguatkan, sebab tokohnya adalah sumber jaringan di wilayah itu, dan kepemimpinannya berada dalam keluarga yang sama. Kerapuhannya tinggi. Yang menahannya dari kejatuhan cepat adalah sifat basisnya yang ideologis, sebab pemilih semacam ini tidak berpindah karena bujukan material, tetapi jumlahnya juga tidak bertambah tanpa perluasan wilayah.

Diuntungkan bila Partai Ummat masuk DPR

Jaringan Islam modernis yang berposisi kritis terhadap kekuasaan dan kini tidak memiliki saluran di Senayan, serta Sumatra Barat yang memperoleh perwakilan dengan garis politik yang khas

Dirugikan bila Partai Ummat tumbuh

PAN sebagai partai asalnya, PKS di segmen modernis, serta PBB yang memperebutkan ceruk paling berdekatan dengan ukuran paling mirip

Titik awal terbaru

Partai Ummat tercantum dalam daftar survei SMRC Juli 2026, tetapi angkanya tidak dapat kami baca dari rilis yang tersedia, dan margin kekeliruan survei itu jauh melebihi perolehan partai ini. Skenario di bawah dihitung dari hasil pemilu 2024 tidak tersedia

Minimum realistis

Sekitar 0,25 persen, bila sebagian jaringan kembali ke partai asalnya

Skenario dasar

Sekitar 0,4 sampai 0,6 persen, yaitu bertahan pada lantai basis ideologisnya

Skenario atas

Sekitar 0,9 persen, bila berhasil memperluas ke dua provinsi baru dan memperoleh kursi DPRD provinsi pertamanya

Skenario terobosan

Melampaui satu persen hanya melalui penggabungan partai Islam kecil, atau bila ambang batas diubah menjadi berbasis daerah pemilihan sehingga basis Sumatra Barat cukup untuk menghasilkan kursi

Skenario terburuk

Di bawah 0,2 persen, bila tokoh seniornya tidak lagi aktif dan partai kehilangan sumber pengenalan nasionalnya

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, dan penyumbang usulan teknis paling rinci di antara kesepuluh partai. Usulannya meliputi ambang batas berbasis daerah pemilihan atau ambang batas nasional di bawah satu persen, tiga klaster verifikasi yaitu partai parlemen tidak perlu diverifikasi ulang, partai non-parlemen yang pernah lolos cukup verifikasi administrasi, dan partai baru menjalani verifikasi faktual, ditambah rekapitulasi elektronik langsung dari tempat pemungutan suara ke pusat, penggabungan sisa suara antarpartai, serta masuknya unsur partai politik dalam struktur penyelenggara pemilu. Sebagai peserta Pemilu 2024, tidak ada persoalan legalitas.

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Memenangkan usulan ambang batas berbasis daerah pemilihan dalam revisi undang undang. Bagi partai dengan basis pekat di satu provinsi, perubahan aturan ini bernilai jauh lebih besar daripada seluruh kerja kampanye yang mungkin dilakukannya dalam lima tahun

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Mempertahankan kepemimpinan di dalam satu keluarga sampai 2029. Tanpa masuknya tokoh yang membawa basis sendiri, partai ini akan tiba di pemilu berikutnya dengan basis yang sama sempitnya, sementara pengenalan pendirinya terus menurun seiring waktu

Satu

Perjuangkan usulan ambang batas berbasis daerah pemilihan secara serius di ruang legislasi, sebab inilah jalur dengan imbalan terbesar bagi partai ini

Dua

Perdalam Sumatra Barat sampai memperoleh kursi DPRD provinsi, sebab nol kursi provinsi adalah tanda paling merugikan bagi kredibilitas partai

Tiga

Buka jabatan puncak bagi tokoh di luar keluarga pendiri, terutama tokoh yang membawa basis di provinsi lain

Empat

Ikut aktif dalam pembicaraan penggabungan dengan PPP dan PBB, dan lakukan sekarang ketika masih memiliki 20 kursi kabupaten kota sebagai nilai tawar

Lima

Ubah reputasi usulan teknis kepemiluan menjadi identitas publik, misalnya sebagai partai yang paling memperjuangkan keadilan nilai suara, sebab itu satu satunya bidang di mana partai ini sudah unggul

Yang harus dihentikan. Berhenti mengandalkan karakter keagamaan sebuah wilayah sebagai dasar perhitungan basis. Aceh adalah contohnya, wilayah dengan karakter keagamaan kuat tempat Partai Ummat justru hampir tidak hadir. Yang menentukan bukan karakter wilayah, melainkan ada atau tidaknya pengurus yang bekerja di sana.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami menilai basis satu provinsi sebagai kelemahan, padahal bila ambang batas benar benar diubah menjadi berbasis daerah pemilihan, basis pekat justru menjadi keunggulan dan seluruh papan skor kami untuk partai ini menjadi terlalu rendah. Kedua, kami menilai kepemimpinan dalam satu keluarga sebagai penghambat, padahal pada partai berbasis jaringan pribadi hal itu bisa menjadi penjaga kesatuan yang mencegah perpecahan seperti yang dialami PPP dan PKN. Ketiga, penilaian kami atas kehadiran di Aceh bertumpu pada jumlah kursi, dan kursi bukan satu satunya ukuran kehadiran organisasi.

Kami tidak menemukan angka anggota terdaftar yang dapat diverifikasi, tidak menemukan laporan keuangan yang dapat diperiksa publik, tidak menemukan rincian sebaran kursi kabupaten kota di luar Sumatra Barat, dan tidak dapat membaca angka partai ini pada survei nasional terbaru. Semuanya dinyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.

Berdiri

28 Oktober 2021, didirikan I Gede Pasek Suardika bersama loyalis Anas Urbaningrum, mantan kader Demokrat, mantan kader Hanura, dan aktivis

Asas dan ideologi

Pancasila, dengan penekanan kebangsaan dan identitas Nusantara

Ketua umum

I Gede Pasek Suardika, disahkan lewat surat keputusan Kementerian Hukum tertanggal 2 Maret 2026. Ini kali kedua ia memimpin, setelah periode 28 Oktober 2021 sampai 14 Juli 2023

Peristiwa penentu

Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai ketua umum bersama 20 pengurus Pimpinan Nasional, efektif 1 Maret 2026, melalui surat pengunduran diri bersama

Status badan hukum

Sah, dengan kepengurusan baru yang sudah disahkan. Surat keputusan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum

Kapasitas digital

Situs resmi dan media sosial tersedia, tanpa aset penyiaran. Liputan media nasional rendah sampai sedang, dan lonjakan terakhirnya justru terjadi karena pengunduran diri tokohnya. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

PKN adalah partai yang dibangun sebagai rumah bagi satu tokoh yang belum bisa masuk. Pasek Suardika, mantan Sekretaris Jenderal Hanura dan mantan politisi Demokrat, mendirikan partai ini pada akhir 2021 bersama para loyalis Anas Urbaningrum, dan sejak awal disiapkan agar Anas dapat memimpinnya setelah menyelesaikan masa hukumannya. Rencana itu terwujud pada 14 Juli 2023, ketika Anas ditetapkan sebagai ketua umum melalui musyawarah luar biasa.

Pemilu 2024 adalah pemilu pertama PKN, dan hasilnya paling kecil di antara seluruh peserta, yaitu 326.800 suara atau 0,22 persen. Meski demikian partai ini tetap memperoleh 4 kursi DPRD provinsi dan 52 kursi kabupaten kota, sebagian besar dari wilayah Papua.

Titik balik terbesar terjadi pada awal Maret 2026 dan sifatnya merugikan. Anas Urbaningrum mundur dari jabatan ketua umum bersama 20 pengurus Pimpinan Nasional secara serentak, dengan alasan resmi kesibukan pribadi dan perbedaan pandangan atas arah politik partai. Kepemimpinan kembali ke Pasek Suardika dengan pengesahan Kementerian Hukum pada 2 Maret 2026. Pada 11 Agustus 2026 Anas menegaskan kembali bahwa ketua umum PKN adalah Pasek dan bahwa ia sendiri tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, meski tetap berpolitik tanpa keterikatan partai.

Sejumlah pengamat menilai pergantian ini membuka ruang penataan ulang arah partai menuju politik yang lebih inklusif dan berakar pada identitas Nusantara. Perlu ditegaskan, itu penilaian pihak ketiga, bukan program resmi yang sudah diumumkan partai. penilaian pengamat

Tokoh formal dan pendiri

I Gede Pasek Suardika, advokat, mantan anggota DPR, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Bali, mantan Sekretaris Jenderal Hanura, dan mantan politisi Demokrat

Tokoh yang keluar

Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, yang memimpin PKN dari Juli 2023 sampai Maret 2026. Kepergiannya bersama 20 pengurus adalah kehilangan terbesar dalam sejarah singkat partai ini

Jaringan utama

Mantan kader Demokrat era kepemimpinan Anas, mantan kader Hanura, jaringan aktivis Cipayung, dan sebagian jaringan Bali serta Papua

Persoalan struktural

Kepemimpinan berpindah dua kali dalam kurang dari lima tahun, dan kedua perpindahan itu berkaitan dengan nasib pribadi satu tokoh, bukan dengan hasil pemilu

Catatan

Pasek sendiri menyatakan harus membagi waktu antara profesinya dan memimpin partai. Bagi partai dengan struktur di banyak wilayah, keterbatasan waktu pimpinan adalah risiko yang nyata

Provinsi terkuat

Papua Pegunungan dengan 2 kursi DPRD provinsi

Sebaran

Hadir di DPRD 3 provinsi saja, dengan total 4 kursi provinsi dan 52 kursi kabupaten kota

Klasifikasi basis

Lokal dan personalistik. Basisnya mengikuti jaringan pribadi para pendirinya, terutama di Papua dan Bali, bukan wilayah yang direbut lewat kerja partai

Temuan yang menarik

Dengan suara terkecil di antara 18 peserta, PKN tetap memperoleh 52 kursi kabupaten kota, lebih banyak daripada Partai Garuda yang suaranya lebih besar. Ini menandakan suaranya sangat terkonsentrasi di sedikit daerah

PKN adalah contoh paling jelas tentang apa yang terjadi ketika ketergantungan pada satu tokoh berakhir. Partai ini didirikan sebagai rumah bagi satu orang, memperoleh perhatian ketika orang itu masuk, dan kehilangan sebagian besar kapasitasnya ketika orang itu keluar bersama 20 pengurus. Kerapuhannya tertinggi di antara sepuluh partai, yaitu 72 dari 100. Yang tersisa adalah legalitas yang bersih, 4 kursi provinsi, dan 52 kursi kabupaten kota, dan ketiganya belum cukup menjadi dasar kebangkitan tanpa masuknya tokoh atau sumber daya baru.

Diuntungkan bila PKN masuk DPR

Jaringan mantan kader Demokrat dan Hanura yang memperoleh saluran kembali ke politik nasional, serta wilayah Papua yang menjadi basis utamanya

Dirugikan bila PKN tumbuh

Partai parlemen yang bersaing di Papua, dan partai kecil lain yang memperebutkan kader dari kalangan yang sama, sebab PKN dan Hanura menarik dari kolam yang bertumpang tindih

Titik awal terbaru

PKN tercantum dalam daftar survei SMRC Juli 2026, tetapi angkanya tidak dapat kami baca dari rilis yang tersedia, dan margin kekeliruan survei itu berkali kali lebih besar daripada perolehan partai ini. Skenario di bawah dihitung dari hasil pemilu 2024 tidak tersedia

Minimum realistis

Sekitar 0,1 persen, bila kepergian pengurus berlanjut sampai tingkat daerah

Skenario dasar

Sekitar 0,2 sampai 0,3 persen, yaitu bertahan pada kantong suara Papua dan Bali

Skenario atas

Sekitar 0,5 persen, bila berhasil menarik tokoh baru dan menambah dua provinsi basis

Skenario terobosan

Memperoleh kursi DPR hanya realistis bila ambang batas benar benar nol persen, atau melalui penggabungan dengan partai yang lebih besar

Skenario terburuk

Gagal memenuhi syarat kepengurusan pada verifikasi berikutnya, sehingga tidak menjadi peserta Pemilu 2029

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dan mendorong ambang batas turun. Kami tidak menemukan usulan angka tertentu yang disampaikan PKN secara resmi. Sebagai peserta Pemilu 2024 partai ini tidak menghadapi persoalan legalitas, dan kepengurusan barunya sudah disahkan pada Maret 2026. Namun kehilangan 20 pengurus pusat pada waktu yang sama membuat kesiapan verifikasi berikutnya menjadi pertanyaan terbuka. tidak tersedia

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Mengubah diri dari rumah bagi satu tokoh menjadi partai dengan alasan berdiri sendiri. Setelah tokoh pendorongnya keluar, PKN memiliki kesempatan sekali saja untuk mendefinisikan ulang dirinya, dan kesempatan itu berlaku sekarang, bukan setelah tahapan pemilu dimulai

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Mencari tokoh besar berikutnya untuk ditumpangi. Pola itu sudah dijalankan sekali dan berakhir pada Maret 2026 dengan kepergian 21 orang sekaligus. Mengulanginya berarti membangun kerapuhan yang sama untuk kedua kalinya

Satu

Selamatkan struktur lebih dulu, yaitu pastikan syarat kepengurusan wilayah tetap terpenuhi setelah kehilangan 20 pengurus pusat, sebab gagal verifikasi berarti selesai sebelum bertanding

Dua

Umumkan arah baru partai secara resmi, sebab saat ini wacana penataan ulang justru datang dari pengamat dan bukan dari partainya sendiri

Tiga

Perdalam Papua dan Bali sebagai dua basis nyata, dan hentikan pengeluaran di provinsi tanpa jejak

Empat

Pertahankan 52 legislator kabupaten kota sebagai prioritas, sebab merekalah nilai tawar terakhir partai ini

Lima

Buka pembicaraan penggabungan secara terbuka dan sejak awal, sebab posisi tawar partai terkecil paling baik ketika strukturnya masih utuh

Yang harus dihentikan. Berhenti menjadikan nasib pribadi satu tokoh sebagai poros pemberitaan dan perencanaan partai. Dua pergantian kepemimpinan dalam lima tahun keduanya berkaitan dengan urusan pribadi satu orang, bukan dengan hasil pemilu, dan pola itu tidak dapat dipertahankan.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami menilai kepergian 20 pengurus sebagai kehilangan kapasitas, padahal bila mereka adalah pengurus yang tidak aktif, kepergian itu justru merapikan organisasi dan penilaian risiko kami terlalu tinggi. Kedua, kami menilai basis PKN sebagai personalistik, padahal 52 kursi kabupaten kota diperoleh oleh calon di daerah yang mungkin bekerja secara mandiri, sehingga sebagian basis itu bisa lebih tahan lama daripada dugaan kami. Ketiga, kami tidak mengetahui isi pembicaraan internal setelah pergantian kepemimpinan, sehingga penilaian atas arah partai bertumpu pada pernyataan publik yang tersedia.

Kami tidak menemukan usulan angka ambang batas resmi dari PKN, tidak menemukan program atau arah baru resmi setelah pergantian kepemimpinan, tidak menemukan laporan keuangan yang dapat diperiksa publik, tidak menemukan angka anggota terdaftar, dan tidak dapat membaca angka partai ini pada survei nasional terbaru. Semuanya dinyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.

Nama resmi

Partai Garda Republik Indonesia, dikenal sebagai Partai Garuda. Perlu dibedakan dari Partai Gerakan Rakyat yang juga sering disingkat mirip

Berdiri

2015

Asas dan ideologi

Pancasila, dengan penekanan pembaruan dan keterlibatan generasi muda

Ketua umum

Ahmad Ridha Sabana, yang sejak 22 Oktober 2024 juga menjabat Utusan Khusus Presiden bidang usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif, dan digital

Kegiatan terakhir

Melantik pengurus daerah dan cabang dari enam provinsi di Tanah Papua periode 2025 sampai 2030 pada 13 Juli 2026 di Sorong, dan meminta kader menyiapkan verifikasi administrasi serta faktual

Kapasitas digital

Situs resmi dan media sosial tersedia, tanpa aset penyiaran. Liputan media nasional rendah, dan sebagian pemberitaannya justru terkait jabatan ketua umumnya di pemerintahan, bukan kegiatan partainya. Penilaian kualitatif per 12 Agustus 2026

Partai Garuda adalah partai paling jarang dibicarakan di antara kesepuluh partai, dan sebagian besar publik hanya mengenalnya sebagai nama di kertas suara. Ia berdiri pada 2015, mengikuti Pemilu 2019 dan 2024, dan pada keduanya berada di dasar perolehan suara. Pada 2024 hasilnya 406.883 suara atau 0,27 persen.

Yang membuat profilnya menarik justru bukan angka suaranya, melainkan dua hal yang tidak biasa bagi partai sekecil itu. Pertama, ketua umumnya duduk di lingkaran Presiden sebagai Utusan Khusus Presiden sejak 22 Oktober 2024, satu dari hanya dua partai dalam laporan ini yang pimpinannya memiliki jabatan di pemerintahan. Kedua, partai ini memiliki basis yang jelas dan tidak diperebutkan banyak pihak, yaitu wilayah Papua.

Titik balik terbarunya terjadi pada 13 Juli 2026, ketika ketua umumnya sendiri melantik pengurus enam provinsi di Tanah Papua dan menyatakan bahwa Papua sudah banyak melahirkan anggota dewan bagi partainya. Pada kesempatan yang sama pengurus daerah diminta menyiapkan verifikasi administrasi dan faktual, dan pengurus Papua Pegunungan menyampaikan target 30 kursi pada 2029. Target itu adalah pernyataan pengurus daerah, bukan angka resmi partai secara nasional.

Tokoh formal

Ahmad Ridha Sabana, ketua umum sejak lama dan sekaligus Utusan Khusus Presiden bidang usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif, dan digital

Pengurus daerah yang menonjol

Danius Wenda sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Papua Pegunungan, dengan Zebulon T. Yohame sebagai sekretaris. Menurut keterangan mereka, mayoritas pengurus di wilayah itu adalah generasi muda yang aktif membangun partai selama lima tahun terakhir

Jaringan utama

Jaringan Papua dan Maluku Utara, ditambah akses ke lingkaran pemerintahan melalui jabatan ketua umumnya

Yang tidak dimiliki

Tidak ada tokoh dengan pengenalan nasional sebagai wajah partai. Ketua umumnya lebih dikenal lewat jabatan pemerintahannya daripada lewat partainya

Catatan

Pada Pemilu 2024, ketua umum partai ini maju sebagai calon legislatif dan memperoleh sekitar 3.691 suara tanpa cukup untuk memperoleh kursi. Angka itu memberi gambaran jujur tentang jarak antara jabatan formal dan daya tarik elektoral

Provinsi terkuat

Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, masing masing 1 kursi DPRD provinsi

Sebaran

Hadir di DPRD 3 provinsi, seluruhnya di Indonesia bagian timur, dengan 34 kursi kabupaten kota

Klasifikasi basis

Regional dan sangat terkonsentrasi. Praktis seluruh kekuatan Partai Garuda berada di kawasan timur

Konsekuensinya

Basis ini bernilai untuk kursi daerah dan hampir tidak bernilai untuk ambang batas nasional, sebab jumlah pemilih di wilayah tersebut kecil dibanding Jawa dan Sumatra

Partai Garuda bergantung pada satu wilayah dan satu jabatan. Wilayahnya adalah kawasan timur, dan jabatannya adalah posisi ketua umum di lingkaran Presiden. Yang menarik, ketergantungan pada tokoh justru rendah, sebab ketua umumnya bukan magnet pemilih dan perolehannya sendiri sebagai calon legislatif hanya beberapa ribu suara. Kerapuhannya sedang menuju tinggi, dengan bentuk yang tenang, yaitu partai ini kemungkinan tidak akan runtuh mendadak tetapi juga tidak memiliki jalur pertumbuhan yang terlihat.

Diuntungkan bila Partai Garuda masuk DPR

Kawasan timur yang memperoleh tambahan perwakilan, kader muda daerah di enam provinsi Tanah Papua yang jalur kariernya terbuka, serta lingkaran pemerintahan yang menambah satu mitra

Dirugikan bila Partai Garuda tumbuh

Perindo, Gelora, dan PKN yang sama sama memiliki kursi di provinsi Papua, sebab keempatnya memperebutkan wilayah yang sama dengan jumlah pemilih terbatas

Titik awal terbaru

Partai Garuda tercantum dalam daftar survei SMRC Juli 2026, tetapi angkanya tidak dapat kami baca dari rilis yang tersedia. Skenario di bawah dihitung dari hasil pemilu 2024 tidak tersedia

Minimum realistis

Sekitar 0,15 persen, bila akses pemerintahan berakhir dan kegiatan partai melambat

Skenario dasar

Sekitar 0,25 sampai 0,35 persen, yaitu bertahan pada basis kawasan timur

Skenario atas

Sekitar 0,6 persen, bila konsolidasi Papua berhasil dan partai menambah kursi provinsi di wilayah pemekaran

Skenario terobosan

Memperoleh kursi DPR hanya realistis bila ambang batas nol persen, atau bila menjadi bagian dari penggabungan partai kecil pendukung pemerintah

Skenario terburuk

Gagal memenuhi syarat verifikasi kepengurusan nasional, sehingga tidak menjadi peserta Pemilu 2029

Angka di atas adalah analisis skenario Tim Head Politika, bukan prediksi dan bukan hasil survei. Target 30 kursi yang disampaikan pengurus Papua Pegunungan adalah target kursi daerah di wilayah itu, bukan target kursi DPR, dan tidak dipakai dalam skenario di atas.

Anggota Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Kami tidak menemukan usulan angka ambang batas tertentu yang pernah disampaikan Partai Garuda secara resmi, dan dalam hal ini partai ini paling sedikit bersuara di antara kesepuluh partai. Untuk kesiapan verifikasi, terdapat bukti kerja nyata, yaitu pelantikan pengurus enam provinsi Tanah Papua pada 13 Juli 2026 yang disertai instruksi langsung agar kader menyiapkan verifikasi administrasi dan faktual. tidak tersedia untuk usulan angka

Satu hal yang bila berhasil mengubah peta

Mengambil posisi sebagai partai perwakilan kawasan timur secara terbuka dan konsisten. Tidak ada partai nasional yang mengklaim posisi itu, sedangkan Partai Garuda sudah memiliki kursi di tiga provinsi timur dan kader muda yang aktif. Posisi ini tidak akan membawanya ke ambang batas empat persen, tetapi akan memberinya alasan berdiri yang jelas dan nilai tawar dalam koalisi mana pun

Satu kesalahan yang bisa menghancurkan

Bergantung pada jabatan ketua umum di pemerintahan sebagai pengganti kerja partai. Jabatan itu bersifat sementara dan melekat pada orangnya, sedangkan pengenalan nama partai tetap paling rendah di antara kesepuluh partai

Satu

Kunci kawasan timur sebagai identitas resmi partai, bukan sekadar kenyataan geografis yang tidak diakui

Dua

Pastikan syarat verifikasi kepengurusan nasional terpenuhi, sebab dengan kursi hanya di tiga provinsi, risiko gagal di tahap administratif lebih besar daripada risiko kalah di kotak suara

Tiga

Bedakan nama partai secara tegas dalam seluruh komunikasi, karena kemunculan partai lain dengan singkatan mirip merugikan partai yang pengenalannya paling rendah

Empat

Bangun satu tokoh dengan pengenalan sendiri dari kader muda daerah, sebab ketua umum yang perolehannya beberapa ribu suara tidak dapat menjadi wajah elektoral

Lima

Ambil satu isu yang sesuai basis dan jabatan ketua umumnya, misalnya usaha mikro dan ekonomi digital di kawasan timur, agar akses pemerintahan menghasilkan program yang dapat dilihat pemilih

Yang harus dihentikan. Berhenti berjalan sebagai partai nasional yang kebetulan hanya ada di timur. Kejujuran mengenai basis sendiri lebih berguna daripada klaim nasional yang tidak ditopang satu pun kursi provinsi di Jawa dan Sumatra.

Tiga hal yang bisa membuat analisis di atas salah. Pertama, kami menilai basis kawasan timur sebagai kelemahan aritmatika, padahal pemekaran enam provinsi di Tanah Papua menambah jumlah kursi DPRD yang diperebutkan, sehingga nilai basis itu bisa lebih besar pada 2029 daripada pada 2024. Kedua, kami menilai perolehan ketua umum sebagai calon legislatif sebagai bukti lemahnya daya tarik elektoral, padahal perolehan satu calon di satu daerah pemilihan bukan ukuran yang adil bagi kemampuan memimpin partai. Ketiga, kami tidak dapat memverifikasi seberapa aktif kepengurusan di luar enam provinsi Tanah Papua, sehingga penilaian atas kesiapan verifikasinya bertumpu pada bukti dari satu kawasan saja.

Kami tidak menemukan usulan angka ambang batas resmi dari Partai Garuda, tidak menemukan laporan keuangan yang dapat diperiksa publik, tidak menemukan angka anggota terdaftar, tidak menemukan bukti kepengurusan aktif di luar kawasan timur, dan tidak dapat membaca angka partai ini pada survei nasional terbaru. Semuanya dinyatakan tidak tersedia dan tidak kami taksir.