Alat Peraga Kampanye: Jenis, Ukuran, dan Aturan Pemasangannya

Yang berubah pada siklus 2024 adalah letak kewenangannya. Pasal 34 PKPU 15/2023 menyebut alat peraga kampanye difasilitasi KPU, dan spesifikasi serta ukurannya ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Kota. Untuk pilkada, Keputusan KPU 1363 Tahun 2024 menambahkan jumlah maksimal tiap jenis, tetapi soal ukuran tetap diserahkan ke daerah.

Ukuran maksimal itu sekarang mirip batas kecepatan yang dipasang tiap daerah sendiri. Yang mengikat Anda adalah rambu di jalan yang sedang dilewati, bukan rambu di kabupaten sebelah.

Jumlahnya justru diatur cukup rinci untuk pilkada. Tiap pasangan calon difasilitasi 5 baliho per kabupaten atau kota, 2 spanduk per desa atau kelurahan, dan 20 umbul umbul per kecamatan. Angka itu jumlah yang dicetak dan dipasang KPU. Di luar itu, peserta masih boleh mencetak sendiri sampai 200 persen dari jumlah yang difasilitasi, sehingga 5 baliho dari KPU bisa ditambah 10 baliho cetakan tim.

Angka lama masih beredar luas.

Batas 4 x 7 meter untuk baliho, 4 x 8 meter untuk billboard, 1,5 x 7 meter untuk spanduk, dan 1,15 x 5 meter untuk umbul umbul berasal dari PKPU 23/2018 untuk Pemilu 2019 serta PKPU 10/2020 dan PKPU 11/2020 untuk Pilkada 2020. Angka itu berguna sebagai rujukan sejarah dan sebagai perkiraan kasar batas atas. Memakainya sebagai dasar cetak pada siklus sekarang adalah risiko yang ditanggung sendiri oleh tim.

Ada satu hal yang justru tidak diatur di mana pun, yaitu bagaimana muka baliho itu dibagi. Isi yang wajib tercantum memang disebut. Pasal 34 ayat (3) PKPU 15/2023 memakai frasa paling sedikit memuat visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu, sedangkan Keputusan KPU 1363 Tahun 2024 memakai frasa dapat memuat untuk nama, nomor urut, foto pasangan calon, dan tanda gambar partai. Pembagian ruangnya diserahkan ke perancang.

Spanduk termasuk alat peraga kampanye, sedangkan kaus termasuk bahan kampanye. Perbedaannya bukan soal istilah. Bahan kampanye adalah barang yang dibagikan, ditempel, atau dipakai, dan Pasal 33 PKPU 15/2023 menyebut bentuknya cukup rinci, yaitu selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum atau makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan atribut lain.

Nilainya yang dibatasi, bukan ukurannya. Pasal 33 PKPU 15/2023 menetapkan tiap bahan kampanye paling tinggi bernilai Rp100.000 bila dikonversi ke uang. Pada Pemilu 2019 batasnya masih Rp60.000. Batas semacam ini bekerja seperti batas nilai barang bawaan yang bebas bea di bandara. Lewat sedikit saja, urusannya berpindah ke meja yang berbeda.

Meja yang dimaksud di sini adalah ranah politik uang. Barang yang melampaui batas nilai itu, apalagi pemberian uang tunai atau barang di luar daftar tadi, dapat masuk kategori pelanggaran Pasal 280 UU 7/2017 dengan ketentuan pidana pada Pasal 523. Salah menggolongkan satu jenis barang bisa memindahkan perkara dari pelanggaran administratif menjadi pidana.

Untuk dua jenis bahan kampanye, ukurannya justru disebut. Selebaran paling besar 8,25 x 21 sentimeter, dan brosur paling besar 21 x 29,7 sentimeter dalam keadaan terbuka. Ukuran brosur itu persis ukuran kertas A4, sehingga percetakan mana pun sudah terbiasa dengannya. Pos belanja cetak inilah yang paling sering meleset dari perkiraan awal, dan rinciannya kami uraikan terpisah pada panduan biaya caleg.

Sembilan larangan di bawah berlaku di seluruh Indonesia, dan dasarnya Pasal 70 serta Pasal 71 UU 7/2017 bersama PKPU 15/2023. Di luar sembilan itu, sebagian besar larangan yang Anda dengar sehari hari sebenarnya lahir dari peraturan daerah. Larangan memasang di tiang listrik, jembatan penyeberangan, halte, dan pagar pembatas jalan termasuk kelompok kedua ini.

Petugas di lapangan memegang perda.

Karena itu penertiban bisa terasa tidak konsisten antardaerah. Satpol PP membongkar dengan dasar perda ketertiban umum, sementara Bawaslu menindak dengan dasar aturan pemilu. Kotak biru menandai larangan dari aturan pusat, kotak kuning menandai larangan yang bersumber dari daerah.

Sebelum masa kampanye dimulai, peserta dilarang memasang alat peraga di tempat umum. Pasal 79 PKPU 15/2023 hanya membuka ruang untuk sosialisasi internal partai. Baliho yang muncul jauh sebelum jadwal termasuk kampanye di luar jadwal, dan itu bukan pelanggaran administratif biasa.

Dua aturan, dua tenggat.

Inilah titik yang paling sering menjebak tim yang terbiasa bekerja di pemilu lalu pindah menangani pilkada. Tenggat pembersihannya berbeda 2 hari, dan selisih 2 hari itu cukup untuk memindahkan perkara dari selesai di tempat menjadi laporan resmi.

Sanksinya tidak berhenti di teguran. Lapisan pertama administratif, berupa peringatan tertulis dan perintah menurunkan. Lapisan kedua penertiban paksa, dijalankan Satpol PP bersama tim gabungan. Lapisan ketiga pidana, dan lapisan inilah yang paling sering dilupakan karena orang menganggap urusan baliho selalu selesai di tingkat teguran.

Skalanya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Tiga angka di bawah berasal dari penertiban Pilkada 2024, dan seluruhnya dihitung dalam satuan keping, bukan dalam satuan kasus.

Angka sebesar itu punya dua bacaan sekaligus. Pertama, penertiban memang berjalan dan bukan sekadar ancaman di atas kertas. Kedua, pelanggarannya masif, dan sebagian besar berhenti di pembongkaran tanpa berlanjut ke sanksi yang benar benar terasa bagi pemasangnya. Bawaslu RI mencatat 1.023 dugaan pelanggaran teregistrasi pada Pemilu 2024, dengan 479 di antaranya dinyatakan sebagai pelanggaran.

Warga biasa punya jalan masuk yang jelas ke sini, dan tenggatnya pendek.

PKPU tidak menyebut kode QR. Bukan tersirat, bukan tersembunyi di ayat tertentu, memang tidak ada sama sekali, baik di PKPU 15/2023 untuk pemilu maupun PKPU 13/2024 untuk pilkada. Karena itu jawabannya tidak bisa berupa boleh atau tidak boleh begitu saja.

Yang menentukan justru bentuk kalimat pasalnya. Pasal 34 ayat (3) PKPU 15/2023 memakai frasa paling sedikit memuat, dan Keputusan KPU 1363 Tahun 2024 memakai frasa dapat memuat. Dua frasa itu menandakan daftar yang terbuka, bukan daftar tertutup. Selama isi yang dituju tidak melanggar larangan Pasal 280 UU 7/2017, kode QR tidak punya dasar untuk dilarang.

Konsekuensinya berjalan dua arah. Anda boleh memakainya, dan sekaligus menanggung sendiri risiko atas apa pun yang muncul di balik tautan itu. Penelusuran kami juga tidak menemukan satu pun teguran atau penertiban yang dijatuhkan karena alat peraga memuat kode QR. Penertiban yang ada selalu berpangkal pada lokasi, waktu, ukuran, atau zona.

Dua kandidat berikut sudah memakainya di lapangan. Mulyanto, calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan Banten I, memasang kode QR pada balihonya menuju rekam jejak kinerjanya di Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilu 2024. Raihan Ariatama, yang masuk bursa Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024, memakainya untuk mengarahkan pemindai ke akun media sosialnya.

Soal apakah orang mau memindai, jawabannya perlu kehati hatian. Memindai kode QR sudah menjadi kebiasaan umum di Indonesia, dengan pengguna QRIS sekitar 60 juta orang pada akhir 2025. Kebiasaan itu tumbuh dari pembayaran, bukan dari baliho di pinggir jalan. Orang memindai kode pembayaran karena sedang butuh membayar, dan motivasi seperti itu tidak otomatis berpindah ke papan kampanye yang dilewati sambil berkendara.

Faktor teknisnya justru yang paling menentukan, dan paling mudah dikendalikan.

Satu keputusan letak yang sering keliru. Baliho di jalan raya berkecepatan tinggi hampir mustahil dipindai, karena tidak ada yang berhenti untuk itu. Kode QR bekerja pada titik yang orangnya memang sedang diam, misalnya di dekat halte, warung, pasar, atau di dinding posko.

Tidak ada sumber resmi pemerintah untuk harga cetak alat peraga. Angka di bawah diambil dari daftar harga yang dipublikasikan percetakan komersial, ditelusuri pada 28 Agustus 2026, dan seluruhnya kisaran pasar, bukan data resmi. Harga di kota Anda bisa berbeda, apalagi menjelang musim pemilu ketika permintaan melonjak.

Angka per meter persegi terlihat murah. Yang membuatnya membengkak adalah dasar penghitungan jumlahnya, karena spanduk dihitung per desa dan umbul umbul dihitung per kecamatan.

Uangnya besar, buktinya tipis.

Kajian yang paling sering dirujuk soal pengaruh alat peraga terhadap suara adalah eksperimen lapangan Green dan rekan pada 2016 di jurnal Electoral Studies, yang menyimpulkan papan halaman menaikkan perolehan suara rata rata 1,7 poin persen. Angka itu nyata, tetapi kecil, dan datang dari Amerika Serikat dengan bentuk alat peraga, aturan kampanye, dan perilaku pemilih yang berbeda.

Sampai riset ini disusun, kami tidak menemukan studi lapangan di Indonesia yang setara secara metode. Artinya belum ada dasar untuk menyatakan berapa besar pengaruh baliho terhadap suara di sini, ke atas maupun ke bawah.

Cetak dulu, periksa belakangan, itu urutan yang mahal. Sembilan butir pertama dikerjakan sebelum memesan ke percetakan, sembilan berikutnya sebelum tim turun memasang. Centangnya hanya bekerja selama halaman ini terbuka dan tidak tersimpan di mana pun.

Seluruh angka di halaman ini bermuara pada satu kebiasaan yang layak diubah, yaitu memesan cetakan lebih dahulu lalu mencari tahu aturannya belakangan. Urutan itu yang membuat tim kehilangan uang dua kali, sekali saat mencetak dan sekali lagi saat dibongkar petugas.

Dua dokumen menentukan hampir segalanya. Keputusan KPU kabupaten atau kota menentukan ukuran, jumlah, dan zona. Perda ketertiban umum menentukan larangan yang dipegang petugas saat membongkar. Keduanya terbit di daerah masing masing, dan keduanya bisa diunduh gratis.

Sisanya soal tenggat. Pasang setelah masa kampanye dimulai, bersihkan 1 hari sebelum pemungutan suara untuk pemilu atau 3 hari sebelumnya untuk pilkada, dan catat titik pemasangannya sejak hari pertama supaya tidak ada yang tertinggal.

Ketentuan ukuran dan jumlah berubah hampir setiap siklus lewat PKPU baru, dan revisi undang undang pemilu masih dibahas pada 2026. Angka di halaman ini melekat pada peraturan dan tahun yang disebutkan di sampingnya, jadi periksa ulang setiap kali siklus baru dimulai.