Berapa Suara untuk Jadi Caleg Terpilih di Dapil Anda

Ada yang lolos dengan 48.097 suara, ada yang gagal dengan 359.189

Dua caleg bertarung di dapil yang sama pada Pemilu 2024, yaitu Jawa Barat XI yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Nurhayati dari PPP mengumpulkan 69.007 suara. Lola Nelria Oktavia dari NasDem mengumpulkan 48.097 suara, hampir 21.000 lebih sedikit. Yang berangkat ke Senayan adalah Lola.

Dapilnya sama, tahunnya sama, hasilnya berlawanan.

Penyebabnya tidak ada di Garut maupun Tasikmalaya. PPP gagal mencapai 4 persen suara sah nasional, sehingga seluruh calegnya gugur, termasuk yang menurut hitungan di tingkat dapil sudah memegang kursi. Kursi ke-10 di Jawa Barat XI kemudian berpindah ke NasDem, partai lolos ambang batas dengan perolehan terbesar berikutnya, yaitu 149.753 suara. Kedua angka ini diambil dari penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU.

Kasus paling mencolok terjadi di dapil lain. Achmad Baidowi, juga dari PPP, menutup pemilu dengan 359.189 suara pribadi dan tetap tidak memperoleh kursi. Paulus Totok Lusida dari PSI mengumpulkan 162.805 suara dengan hasil akhir yang sama.

Ujung sebaliknya sama mengejutkannya. Muhammad Isa dari PAN dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dengan 1.825 suara. Marthen Keikyera dari PKS duduk di DPRD Papua Pegunungan dengan 5.454 suara. Keduanya sah, keduanya hasil Pemilu 2024, dan keduanya jauh di bawah jumlah pengikut media sosial rata rata seorang pedagang daring.

Jarak antara 1.825 dan 359.189 bukan ukuran siapa yang lebih giat berkampanye. Jarak itu terbentuk oleh dua hal yang sudah ditentukan sebelum Anda mencetak satu lembar pun bahan kampanye, yaitu di dapil mana Anda maju dan partai mana yang membawa Anda.

Kursi jatuh ke partai dulu, baru ke Anda

Suara yang Anda kumpulkan dipakai dua kali, dan itulah sumber kebingungan yang paling sering terjadi. Pemakaian pertama, suara Anda dijumlahkan ke perolehan partai di dapil, lalu gabungan itu menentukan berapa kursi yang didapat partai Anda. Pemakaian kedua, setelah jatah kursi partai keluar, kursi dibagikan kepada caleg dengan suara terbanyak, sesuai Pasal 422 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Cara paling mudah membayangkannya adalah penerimaan murid baru di sekolah negeri. Berapa bangku yang tersedia di sebuah sekolah ditentukan oleh pemerintah daerah, sedangkan siapa yang menempati bangku itu ditentukan oleh urutan nilai pendaftar. Kalau sekolahnya tidak dijatah bangku sama sekali, nilai tertinggi pun tidak menolong.

Urutannya tidak bisa dibalik.

Khusus DPR RI, ada satu saringan yang berjalan lebih dulu daripada kedua lapis tadi. Pasal 414 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan partai memperoleh paling sedikit 4 persen suara sah nasional untuk diikutkan dalam pembagian kursi. Pada 2024 batas itu setara 6.071.731 suara, menurut Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024. Ayat (2) pasal yang sama menyatakan seluruh partai peserta pemilu tetap diikutkan dalam pembagian kursi DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota, sehingga caleg DPRD tidak perlu memikirkan saringan ini sama sekali.

Pembagian kursi antarpartai memakai metode Sainte Lague, yaitu cara membagi kursi dengan membagi suara tiap partai memakai bilangan ganjil berurutan. Untuk menyusun target, Anda tidak perlu menguasai langkah pembagiannya. Cukup pahami akibatnya, yaitu partai bersuara besar mengambil kursi lebih dulu, dan kursi terakhir di sebuah dapil hampir selalu jatuh pada angka yang jauh di bawah rata rata. Uraian lengkap cara suara diubah menjadi kursi tersedia di panduan Apa Itu Caleg.

Wadah tempat semua perhitungan itu berlangsung adalah dapil, yaitu wilayah tempat suara Anda dihitung dan kursi dibagikan. Satu dapil DPR RI memperebutkan 3 sampai 12 kursi. Secara nasional tersedia 84 dapil DPR RI, 301 dapil DPRD provinsi, dan 2.325 dapil DPRD kabupaten atau kota, menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2023. Dapil Anda menentukan hampir segalanya, mulai dari berapa suara yang dibutuhkan sampai berapa banyak desa yang harus Anda datangi.

Hitung dulu sebelum cetak spanduk

Seluruh bahan yang Anda butuhkan diterbitkan KPU dan bisa diunduh tanpa membayar. Tidak ada satu pun yang mengharuskan Anda punya akses ke data internal partai. Kumpulkan lima berkas berikut lebih dulu, lalu kerjakan tujuh langkah di bawahnya dengan kalkulator biasa.

1. Catat jumlah pemilih terdaftar di dapil Anda

   Jumlahkan DPT seluruh kecamatan yang masuk dapil Anda. Angka ini pangkal semua hitungan berikutnya.

   Contoh: satu dapil DPRD kabupaten dengan 250.000 pemilih terdaftar.
2. Perkirakan berapa suara yang benar benar sah

   Kalikan DPT dengan tingkat kehadiran, lalu kurangi porsi suara tidak sah. Untuk pileg, acuan kehadiran 81 persen dan suara tidak sah sekitar 9,5 persen masih masuk akal dipakai.

   250.000 x 0,81 x 0,905 = sekitar 183.000 suara sah.
3. Bagi suara sah dengan jumlah kursi untuk mendapat harga kursi

   Hasilnya adalah harga rata rata satu kursi di dapil Anda. Angka ini rata rata, bukan batas minimum, dan hampir selalu lebih tinggi daripada yang sebenarnya dibutuhkan.

   183.000 dibagi 8 kursi = sekitar 22.900 suara per kursi.
4. Turunkan menjadi target lapis pertama, yaitu kursi untuk partai

   Kursi terakhir di sebuah dapil biasanya jatuh pada kisaran 0,5 sampai 0,7 kali harga kursi. Pakai kisaran itu sebagai target minimum, dan satu harga kursi penuh sebagai target aman.

   Minimum sekitar 11.500 sampai 16.000 suara partai. Aman mendekati 22.900.
5. Tetapkan target lapis kedua, yaitu suara pribadi Anda

   Anda harus menjadi peraih suara terbanyak di dalam daftar partai Anda sendiri. Kalau partai Anda diperkirakan menang 2 kursi, target Anda adalah masuk 2 besar internal.

   Patokan aman: setidaknya setara suara caleg terpilih paling sedikit di dapil Anda pada 2024.
6. Kalibrasi memakai hasil nyata dapil Anda pada 2024

   Buka hasil resmi dapil Anda, catat berapa suara partai yang memenangi kursi terakhir, lalu catat suara pribadi caleg terpilih paling sedikit. Ganti angka perkiraan Anda dengan dua angka itu bila selisihnya jauh.

   Langkah ini yang mengubah perkiraan kasar menjadi target yang bisa dipertanggungjawabkan.
7. Untuk DPR RI, tambahkan syarat 4 persen suara sah nasional

   Sebesar apa pun suara pribadi Anda, kursi tidak akan jatuh bila partai gagal menembus ambang batas. Periksa perolehan nasional partai Anda pada 2024 sebelum menetapkan target. Syarat ini tidak berlaku untuk DPRD.

   Batas 2024 setara 6.071.731 suara sah nasional, menurut Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024.

Tandai sebagai perkiraan. Angka pada langkah 2 sampai 5 adalah proyeksi, bukan data historis. Asumsinya adalah kehadiran pemilih dan porsi suara tidak sah pada pemilu berikutnya tidak jauh berbeda dari 2024. Hanya angka dari langkah 6 yang berstatus data resmi.

Seluruh rangkaian ini bisa diselesaikan dalam satu jam. Sisanya adalah pekerjaan lapangan yang jauh lebih panjang.

Meleset kurang dari 1 persen di Dapil Jawa Barat XI

Rumus yang tidak pernah diuji sama saja dengan tebakan yang ditulis rapi. Kami menerapkan tujuh langkah tadi pada Dapil Jawa Barat XI, dapil DPR RI dengan 10 kursi, lalu membandingkan hasilnya dengan siapa yang benar benar terpilih di sana pada 2024.

Dengan asumsi total suara sah dapil sekitar 3.000.000, harga satu kursi keluar di angka sekitar 300.000 suara. Memakai patokan 0,5 kali harga kursi pada langkah 4, kursi terakhir diperkirakan jatuh pada sekitar 150.000 suara partai.

Lapis kedua juga bekerja seperti yang diperkirakan. NasDem hanya memenangi satu kursi, dan kursi itu jatuh kepada peraih suara pribadi tertinggi di internal partainya, yaitu Lola Nelria Oktavia dengan 48.097 suara. Sebagai pembanding, peraih suara pribadi tertinggi di dapil yang sama adalah Ade Ginanjar dari Golkar dengan 216.938 suara, lebih dari empat kali lipat, untuk kursi yang nilainya sama persis di ruang sidang.

Kursi tidak dijual per suara.

Langkah ketujuh terbukti paling menentukan di dapil ini. Menurut hitungan antarpartai, kursi ke-10 semula jatuh ke PPP dengan 271.085 suara, jauh di atas NasDem. Karena PPP tidak lolos ambang batas nasional, seluruh perolehannya di dapil ini tidak dikonversi menjadi kursi, dan kursi tersebut berpindah. Caleg PPP yang paling dirugikan adalah Nurhayati dengan 69.007 suara pribadi.

Batas keandalan hitungan ini. Total suara sah pasti untuk Dapil Jawa Barat XI tidak kami temukan di sumber resmi KPU, sehingga harga kursi 300.000 berstatus perkiraan berdasarkan asumsi 3.000.000 suara sah. Sebaliknya, angka 149.753, 48.097, 271.085, dan 69.007 seluruhnya berasal dari penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU dan berstatus data resmi.

Satu uji pada satu dapil tentu tidak membuktikan rumus ini akan setepat itu di 2.710 dapil lainnya. Yang ditunjukkannya adalah bahwa patokan 0,5 kali harga kursi cukup layak dipakai sebagai titik awal, sepanjang Anda menutupnya dengan langkah kalibrasi memakai hasil nyata dapil Anda sendiri.

Rentangnya dari 1.825 sampai ratusan ribu suara

Hitungan Anda perlu pembanding supaya tidak melayang. Tiga kartu berikut memuat angka nyata dari Pemilu 2024 pada masing masing tingkat, sekaligus menunjukkan betapa jauhnya jarak antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Perlu ditegaskan bahwa angka terendah di bawah adalah contoh terverifikasi, bukan rekor terendah nasional, karena KPU tidak menerbitkan peringkat semacam itu.

Angkanya tidak bisa dipinjam dari provinsi tetangga.

Perhatikan satu pola yang berulang di ketiga kartu. Angka terendah selalu muncul di wilayah berpenduduk sedikit dengan jumlah kursi yang tetap terjaga, sedangkan angka tertinggi muncul di wilayah padat. Seorang caleg di Papua Pegunungan dan seorang caleg di Riau sama sama berjuang untuk satu kursi DPRD provinsi, tetapi ongkos suaranya berbeda sampai hampir 9 kali lipat. Itu sebabnya menyalin target orang lain adalah cara tercepat untuk salah menyiapkan tenaga dan anggaran.

5 hal yang mengubah angkanya

Target yang sudah Anda hitung tidak diam di tempat. Lima hal berikut menggesernya, sebagian pelan sebagian keras, dan hampir semuanya berada di luar jangkauan Anda sebagai calon perseorangan.

Empat dari lima tidak bisa Anda kendalikan.

Kesadaran itu justru berguna. Karena hampir semua penggerak angka berada di luar kendali Anda, keputusan yang benar benar menentukan diambil jauh sebelum kampanye dimulai, yaitu saat memilih tingkat mana yang dituju, dapil mana yang dimasuki, dan partai mana yang dinaiki.

Bagi target Anda sampai ke satu TPS

Angka target yang berdiri sendiri tidak menggerakkan siapa pun. Target 16.000 suara terdengar mustahil bagi seorang relawan, sedangkan 19 suara di satu TPS terdengar seperti pekerjaan satu sore. Keduanya angka yang sama persis, hanya dipecah berbeda.

Pemilu 2024 memakai 823.220 TPS di dalam dan luar negeri, dengan batas maksimal 300 pemilih per TPS menurut peraturan KPU. Karena itu perkiraan kasar jumlah TPS di dapil Anda cukup diperoleh dengan membagi DPT dapil dengan 300.

• Tingkat dapil 16.000 suara Target akhir hasil hitungan Bagian 3, memakai contoh dapil DPRD kabupaten berisi 250.000 pemilih dan 8 kursi.
• Tingkat kecamatan 2.000 suara Bila dapil berisi 8 kecamatan. Jangan dibagi rata, perbesar porsi di kecamatan yang partai Anda kuat pada 2024.
• Tingkat desa atau kelurahan 200 suara Bila satu kecamatan berisi 10 desa. Angka ini yang dipegang koordinator wilayah Anda.
• Tingkat TPS 19 suara Sekitar 833 TPS di dapil ini, jadi 16.000 dibagi 833. Setara 8 persen dari rata rata 248 pemilih per TPS.

Target 19 suara per TPS terdengar ringan.

Kesan ringan itu hilang begitu dikalikan. Riset kampanye lapangan yang paling sering dirujuk, yaitu karya Donald Green dan Alan Gerber dalam buku Get Out the Vote!, memperkirakan dibutuhkan sekitar 14 kontak tatap muka yang berhasil untuk menghasilkan satu suara tambahan. Eksperimen mereka bersama David Nickerson yang terbit di Journal of Politics pada 2003 memberi angka yang lebih longgar, yaitu sekitar 12 kontak. Memakai angka 14, target 16.000 suara berarti sekitar 224.000 percakapan yang benar benar terjadi.

Batas penerapan angka konversi ini. Kedua riset dilakukan di Amerika Serikat dan mengukur kenaikan kehadiran memilih, bukan perpindahan pilihan ke satu nama caleg. Sistem pemilu Indonesia menuntut pemilih mengenali satu nama di antara puluhan, sehingga angka 12 sampai 14 sebaiknya dipakai sebagai patokan kasar untuk menakar besarnya pekerjaan. Riset konversi serupa yang khusus mengukur pemilih Indonesia tidak kami temukan.

Pekerjaan sebesar itu perlu penanda kemajuan, bukan sekadar semangat. Kerangka penjadwalan yang masuk akal adalah 40 persen dukungan tercatat pada 6 bulan sebelum hari pemungutan suara, 70 persen pada 3 bulan, dan seluruh target ditambah cadangan pada 1 bulan terakhir. Cadangan itu penting karena sebagian nama yang tercatat tidak akan hadir, dan sebagian lagi berubah pikiran di bilik suara.

Tandai sebagai kerangka kerja. Tonggak 40, 70, dan 100 persen di atas adalah patokan penjadwalan yang lazim dipakai di lapangan, bukan hasil studi bernomor. Kami tidak menemukan penelitian Indonesia yang menetapkan tonggak waktu semacam ini secara terukur.

Aturan mainnya berubah sebelum 2029

Semua angka di halaman ini berpijak pada Pemilu 2024. Dua putusan Mahkamah Konstitusi sudah menggeser tanah tempat angka itu berdiri, dan keduanya berlaku untuk pemilu berikutnya.

Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, dibacakan pada 29 Februari 2024, menyatakan ambang batas 4 persen tetap sah untuk Pemilu 2024, tetapi memerintahkan pembentuk undang undang mengubah ketentuan itu sebelum Pemilu 2029. Bila ambang batas diturunkan atau dihapus, langkah ketujuh pada rumus di halaman ini melemah, dan caleg DPR RI dari partai menengah memperoleh peluang yang sekarang tertutup.

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, dibacakan pada 26 Juni 2025, memisahkan pemilu nasional dari pemilu daerah dengan jeda 2 sampai 2,5 tahun. Mulai 2029, pemilihan anggota DPRD tidak lagi berlangsung pada hari yang sama dengan pemilihan presiden. Perubahan ini menyentuh langsung bahan kedua pada rumus, yaitu tingkat kehadiran pemilih.

Perhitungan untuk 2029 belum bisa dikunci.

Ada pembanding yang layak diperhatikan sambil menunggu. Pilkada Serentak 2024, yang berdiri sendiri tanpa pemilihan presiden, mencatat kehadiran pemilih sekitar 71 persen secara nasional, jauh di bawah 81,42 persen pada Pemilu Anggota DPR RI di Februari tahun yang sama. Selisih 10 poin persentase itu memperlihatkan bahwa daya tarik pemilihan presiden selama ini ikut menyeret orang ke TPS untuk memilih caleg.

Perkiraan, bukan data. Bila pola tersebut berulang pada pemilihan DPRD 2029, kolam suara sah menyusut dan harga satu kursi turun dalam angka mutlak. Ini dugaan berdasarkan perbandingan dengan pilkada, karena pemilihan DPRD yang terpisah belum pernah terjadi, sehingga tidak ada data historisnya. Perlu diingat bahwa target yang lebih rendah tidak berarti lebih mudah, sebab semua pesaing menghadapi kolam yang sama sempitnya.

Penilaian Head Politika atas dua putusan ini sederhana. Jangan mengunci target absolut untuk 2029 dari sekarang, dan susun rencana kerja Anda dalam bentuk porsi, misalnya sekian persen pemilih di tiap TPS, bukan sekian ribu suara. Porsi bertahan ketika kolam suaranya berubah, sedangkan angka mutlak akan usang begitu KPU menetapkan DPT dan jadwal yang baru.

Yang harus Anda kerjakan bulan ini

Sebagian besar calon menghabiskan bulan pertama untuk memesan bahan kampanye dan menemui tokoh. Urutan yang lebih menguntungkan justru sebaliknya, karena tiga pekerjaan berikut menentukan apakah semua pengeluaran setelahnya masuk akal.

1. Unduh tiga berkas dan hitung target Anda

   DPT dapil, alokasi kursi dari PKPU Nomor 6 Tahun 2023, dan hasil resmi Pemilu 2024 di dapil Anda. Kerjakan tujuh langkah tadi, lalu tuliskan satu angka target.

2. Periksa siapa yang menang paling tipis di dapil Anda pada 2024

   Catat suara partai pemenang kursi terakhir dan suara pribadi caleg terpilih paling sedikit. Dua angka itu ukuran paling jujur tentang seberapa berat pertarungan yang Anda masuki.

3. Pecah target ke tingkat TPS sebelum merekrut siapa pun

   Koordinator yang diberi angka per TPS bekerja jauh lebih terukur daripada koordinator yang hanya diminta mencari sebanyak banyaknya.

Target suara hanyalah satu bab dari pekerjaan yang jauh lebih panjang, mulai dari penyusunan tim, pemetaan pemilih, sampai penjagaan suara pada hari pemungutan. Urutan kerja lengkapnya kami uraikan di panduan Cara Menang Caleg, yang memakai angka target sebagai titik berangkatnya. Setelah target Anda ketemu, pertanyaan berikutnya biasanya soal ongkos, dan rentang biayanya kami bedah terpisah di Biaya Caleg.

12 pertanyaan tentang target suara caleg