Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya

Pengertian resmi otonomi daerah ada di satu pasal

Ratusan halaman menjelaskan otonomi daerah dengan kalimat yang berbeda beda. Sumbernya sebenarnya satu. Rumusan resminya berada di Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, dan seluruh perdebatan tentang kewenangan daerah bertumpu pada kalimat itu.

Tiga bagian dari kalimat itu menentukan sisanya. Yang pertama menyebut siapa pemegang haknya. Yang kedua menyebut apa yang boleh dilakukan. Yang ketiga menyebut batas yang tidak boleh dilewati.

Landasan konstitusionalnya berada di Pasal 18 UUD 1945, yang menyebut pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A mengatur hubungan wewenang serta hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pasal 18B mengakui adanya satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa.

Definisi versi akademisi memang beragam dalam penekanannya, ada yang menyoroti kemandirian dan ada yang menyoroti pelimpahan kekuasaan. Untuk urusan hukum dan anggaran, yang mengikat tetap rumusan undang undang.

Tujuannya kesejahteraan, hasilnya masih timpang

Penjelasan Umum UU 23/2014 menyebut alasan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jalannya ada empat, dan keempatnya saling menopang.

Sumber: Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan itu sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa. Pertanyaan yang lebih berguna adalah seberapa jauh janjinya bertemu kenyataan, dan jawabannya paling jujur dibaca dari angka.

Angka angka itu tidak membatalkan tujuannya. Yang ditunjukkannya adalah jarak antara kewenangan di atas kertas dan kemampuan membiayainya di lapangan. Sebuah kabupaten boleh saja berwenang penuh atas layanan kesehatan dasar. Kalau 9 dari 10 rupiah dalam kasnya kiriman pusat, ruang untuk memilih prioritas sendiri tinggal sedikit.

Aturan mana yang masih berlaku pada Agustus 2026

Sebagian besar penjelasan otonomi daerah yang beredar masih mengutip Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Aturan itu sudah dicabut sejak 2014. Kesalahan seperti ini terbawa ke tugas kuliah, ke naskah rapat, bahkan sesekali ke rancangan peraturan daerah, karena satu sumber lama disalin berulang kali tanpa diperiksa.

Peta berikut memuat aturan yang berstatus berlaku per Agustus 2026, beserta dua undang undang lama yang sudah tidak dapat dipakai sebagai rujukan.

Peta itu lebih mudah dibaca lewat urutan waktunya, karena tiap masa punya pasangan undang undang tersendiri, yaitu satu untuk pemerintahannya dan satu untuk keuangannya.

Ada satu perubahan penting yang tidak lahir dari undang undang, tetapi dari ruang sidang. Semula Pasal 251 UU 23/2014 memberi Menteri Dalam Negeri dan gubernur kewenangan membatalkan peraturan daerah. Mahkamah Konstitusi mencabutnya lewat Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Sejak itu peraturan daerah hanya dapat dibatalkan lewat uji materi di Mahkamah Agung, sehingga pengawasan pusat atas produk hukum daerah bergeser dari jalur eksekutif ke jalur peradilan.

Perubahan itu berdampak nyata pada angka. Pada 2016, Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengumumkan pembatalan 3.143 peraturan daerah bermasalah, terdiri atas 1.765 pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri, 1.267 oleh gubernur, dan 111 melalui peraturan serta instruksi menteri. Cara itu kini tertutup.

Satu urusan bisa berpindah lewat tiga jalan berbeda

Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sering dipakai bergantian seolah artinya sama. Ketiganya berbeda pekerjaan, berbeda penerima, dan berbeda sumber pembiayaan. Salah menyebutnya membuat pertanggungjawaban anggaran ikut kacau.

Perumpamaannya begini. Desentralisasi seperti menyerahkan kunci rumah beserta hak menata isinya. Dekonsentrasi seperti mengirim wakil yang tetap bekerja untuk Anda. Tugas pembantuan seperti menitipkan satu pekerjaan sekaligus ongkosnya.

Pembedanya paling gampang dilihat dari dua pertanyaan. Siapa pemilik urusannya, dan dari anggaran mana biayanya diambil. Pada desentralisasi, keduanya milik daerah. Pada dekonsentrasi, keduanya milik pusat. Pada tugas pembantuan, urusannya milik yang menugaskan sedangkan pelaksananya daerah.

Satu jabatan memegang dua peran sekaligus, dan di sinilah kekeliruan sering muncul. Gubernur adalah kepala daerah otonom provinsi, sekaligus wakil pemerintah pusat di wilayahnya. Peran pertama dibiayai anggaran daerah, peran kedua dibiayai anggaran negara. Karena bercampur di satu kantor, pemisahan pertanggungjawabannya menuntut ketelitian tersendiri.

6 urusan yang tidak boleh diurus daerah sama sekali

Seluruh urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga golongan oleh Pasal 9 UU 23/2014. Golongan pertama disebut urusan absolut, dan daftarnya tertutup. Daerah tidak boleh mengaturnya, tidak boleh mengurusnya, dan tidak boleh membuat peraturan daerah tentangnya.

Isinya enam, semuanya tercantum dalam Pasal 10 ayat (1).

• Politik luar negeri
• Pertahanan
• Keamanan
• Yustisi
• Moneter dan fiskal nasional
• Agama

Enam urusan itu punya benang merah yang sama. Semuanya menyangkut kedudukan negara sebagai satu kesatuan, sehingga perbedaan kebijakan antardaerah akan merusak keutuhannya. Sebuah kabupaten tidak dapat membuka hubungan diplomatik sendiri, tidak dapat membentuk angkatan bersenjata, tidak dapat mendirikan peradilan, dan tidak dapat menetapkan nilai tukar atau mencetak uang. Urusan agama juga masuk daftar ini, sehingga penetapan hari besar keagamaan maupun pengaturan ibadah haji tetap berada di tangan pusat.

Ada satu kelonggaran teknis yang sering disalahpahami. Pasal 10 ayat (2) memungkinkan pusat melaksanakan sendiri urusan absolut itu, atau melimpahkan wewenangnya kepada instansi vertikal di daerah maupun kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pelimpahan itu berjalan lewat asas dekonsentrasi, dan urusannya tetap milik pusat. Kehadiran kantor kementerian di ibu kota provinsi karena itu tidak menjadikan urusan tersebut milik daerah.

Golongan ketiga jarang dibahas, padahal dijalankan setiap hari. Pasal 25 UU 23/2014 mengatur urusan pemerintahan umum, yang mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kerukunan antarumat beragama, serta penanganan konflik sosial. Urusan ini menjadi kewenangan Presiden, dan pelaksanaannya di daerah dijalankan gubernur serta bupati dan wali kota. Untuk urusan ini, bupati dan wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jatah daerah ada 32 urusan, dan semuanya tetap diikat standar pusat

Golongan kedua bernama urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi bersama antara pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Di sinilah letak sebagian besar pekerjaan pemerintah daerah. Pasal 11 UU 23/2014 membaginya menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, lalu urusan wajib dipecah lagi menjadi pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.

Perbedaan wajib dan pilihan terletak pada keharusan. Urusan wajib harus diselenggarakan seluruh daerah tanpa kecuali. Urusan pilihan hanya diselenggarakan daerah yang memang punya potensinya, sehingga kabupaten di pegunungan tidak wajib membangun perangkat daerah bidang kelautan.

Satu hal yang sering terlewat, penyerahan urusan tidak berarti penyerahan penuh atas caranya. Pasal 16 sampai Pasal 18 UU 23/2014 memberi pusat kewenangan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta standar pelayanan minimal untuk urusan pelayanan dasar. Daerah menentukan prioritas dan cara mencapainya, tetapi tidak boleh turun dari batas mutu yang ditetapkan pusat.

Analoginya seperti dapur di rumah kontrakan. Anda bebas memasak apa saja dan mengatur jadwalnya. Anda tetap tidak boleh membongkar instalasi gasnya.

Siapa mengurus SD, siapa mengurus SMA

Daftar urusan baru berarti setelah dibedah satu bidang. Pendidikan adalah contoh terbaik, karena hampir semua orang pernah berurusan dengannya, dan karena pembagiannya paling sering keliru dipahami. Lampiran UU 23/2014 membagi bidang pendidikan menjadi enam sub urusan, dan tiap tingkat pemerintahan mendapat bagian yang berbeda.

Sumber: Lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

Tabel itu memperlihatkan satu hal yang sering keliru dipahami. Provinsi tidak berkedudukan sebagai atasan kabupaten dan kota. Keduanya sama sama daerah otonom yang menerima penyerahan urusan langsung dari undang undang, hanya saja urusannya berbeda. Ketika orang tua siswa SMA mengeluh soal biaya sekolah kepada bupati, alamatnya keliru. Urusannya ada di provinsi.

Akibat paling nyata dari pembagian ini terjadi pada 2016 dan 2017. Guru, murid, dan aset SMA serta SMK yang sebelumnya dikelola kabupaten dan kota berpindah pengelolaannya ke provinsi mengikuti berlakunya UU 23/2014. Ribuan guru berganti pemberi gaji tanpa berpindah ruang kelas.

Sejak 2014 sejumlah kewenangan pulang ke atas

Desentralisasi tidak selalu bergerak satu arah. Sejak UU 23/2014 berlaku, beberapa urusan yang dulu dipegang kabupaten dan kota justru naik ke provinsi, dan sebagian naik lagi sampai ke pusat. Perpindahan itu jarang diberitakan besar, tetapi mengubah banyak hal di lapangan, mulai dari siapa membayar gaji sampai siapa menandatangani izin.

Alasan resminya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pidato pada 12 Mei 2020. Pengelolaan yang terpusat dinilai lebih efisien untuk komoditas logam dan batubara, sekaligus memudahkan kepastian bagi penanam modal. Argumen ini bertumpu pada keseragaman aturan dan kecepatan layanan izin.

Kritiknya datang dari arah berbeda. Sejumlah organisasi lingkungan, di antaranya WALHI dan Greenpeace, serta beberapa kajian akademik, menyebut penarikan itu sebagai resentralisasi yang melemahkan desentralisasi. Argumen utamanya sederhana. Dampak tambang dirasakan warga di sekitar lokasi, sementara keputusan izinnya kini diambil di Jakarta, sehingga jarak antara yang memutuskan dan yang menanggung akibatnya melebar.

Rata rata hanya 17,9 persen anggaran kabupaten berasal dari uang sendiri

Daftar kewenangan menjelaskan apa yang boleh dikerjakan daerah. Kemampuan membiayainya menjelaskan apa yang benar benar bisa dikerjakan. Keduanya kerap timpang, dan di sinilah ukuran otonomi yang sesungguhnya terlihat.

Pendapatan daerah bersumber dari tiga tempat. Pertama, pendapatan asli daerah, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Kedua, transfer ke daerah dari pusat. Ketiga, pendapatan lain yang sah, misalnya hibah.

Transfer ke daerah sendiri bukan satu pos tunggal. UU 1/2022 memerincinya menjadi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dana desa, dan insentif fiskal. Nama posnya berbeda, dan tingkat kebebasan daerah memakainya juga berbeda.

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan, 2024

Kabupaten Badung, Bali87%

Pendapatan asli daerah Rp7,5 triliun dari total Rp8,6 triliun.

Kota Surabayasekitar 61%

Pendapatan asli daerah Rp6,1 triliun.

Kabupaten Gianyar, Balisekitar 59%

Pendapatan asli daerah Rp1,7 triliun dari total Rp2,9 triliun.

Rata rata seluruh provinsi54,8%

Turun tipis dari 55,12 persen pada 2023.

Rata rata seluruh kabupaten dan kota17,9%

Naik dari 16,82 persen pada 2023.

Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara3,56%

Total pendapatan Rp887,169 miliar pada 2024.

Sumber: olahan data Kementerian Keuangan untuk angka rata rata dan daerah bercirikan pendapatan tinggi, tahun anggaran 2024. Angka Kepulauan Talaud berasal dari kajian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mengolah data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, tahun anggaran 2024.

Jarak antara Badung dan Kepulauan Talaud itu lebih dari 24 kali lipat. Keduanya sama sama kabupaten, sama sama memegang 6 urusan wajib pelayanan dasar, dan sama sama terikat standar pelayanan minimal yang sama. Yang berbeda hanya kemampuan membayarnya.

Dalam praktik, perbedaan itu menentukan hal hal yang sangat sehari hari. Daerah dengan pendapatan sendiri yang besar bisa menambah tunjangan tenaga kesehatan, membangun sekolah tanpa menunggu dana alokasi khusus, atau menaikkan anggaran beasiswa dalam satu tahun anggaran. Daerah dengan pendapatan sendiri di bawah 5 persen praktis hanya membelanjakan apa yang dikirim, dengan peruntukan yang sebagian besar sudah ditentukan dari Jakarta.

Kabar baiknya, angka itu bisa bergerak. Kota Denpasar menaikkan pendapatan asli daerahnya dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi Rp1,7 triliun pada 2024, naik sekitar 41 persen, sehingga kategori kemandirian fiskalnya ikut naik. Kenaikan seperti ini bertumpu pada penataan pajak daerah dan penagihan yang lebih rapi, bukan pada tambahan kiriman pusat.

Gaji pegawai menyerap 41,4 persen anggaran, batasnya 30 persen

Setelah tahu dari mana uangnya, pertanyaan berikutnya ke mana perginya. Satu pos mengambil bagian terbesar di hampir semua daerah, yaitu belanja pegawai.

UU 1/2022 mengatur dua batas sekaligus. Pasal 146 mematok belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang bersumber dari transfer, paling tinggi 30 persen dari total belanja daerah. Pasal 147 mewajibkan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen. Keduanya wajib dipenuhi paling lambat 5 tahun sejak undang undang itu berlaku, yang berarti jatuh tempo pada 2027.

Sebanyak 479 dari 546 daerah, atau 87,7 persen, masih membelanjakan pegawai di atas batas 30 persen. Hanya 140 daerah yang memenuhi seluruh ketentuan belanja minimum sekaligus, termasuk kewajiban pendidikan 20 persen. Tenggatnya tinggal satu tahun anggaran lagi.

Perhitungannya mudah dibayangkan lewat anggaran rumah tangga. Bila 4 dari 10 rupiah habis untuk gaji, sedangkan aturan mewajibkan 4 rupiah lain untuk membangun jalan dan gedung, yang tersisa untuk seluruh keperluan lain tinggal 2 rupiah. Di situlah letak sempitnya ruang gerak banyak daerah hari ini.

Penyebabnya bukan semata jumlah pegawai yang membengkak. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara besar besaran pada 2024 dan 2025 menambah beban tetap yang tidak mudah dikurangi. Di sisi lain, ketika pendapatan asli daerah tumbuh lamban dan transfer pusat dipangkas, porsi belanja pegawai membesar dengan sendirinya meski nilai rupiahnya tidak berubah banyak. Persentase naik karena penyebutnya mengecil.

Batas belanja pegawai 30 persen menekan ekonomi daerah.

Bhima Yudhistira AdhinegaraDirektur Eksekutif Celios, keterangan ahli di sidang Mahkamah Konstitusi, 28 Juli 2026

Batas 30 persen itu sendiri sedang diperdebatkan. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 28 Juli 2026, patokan itu dinilai menekan perekonomian daerah dan berpotensi mendorong utang jangka pendek. Dari arah lain, PATTIRO lewat penelitinya Fitria mengusulkan pengelompokan daerah menurut kapasitas fiskalnya, sehingga masa peralihannya tidak diseragamkan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menyepakati kelonggaran yang akan dituangkan dalam pembahasan anggaran tahun 2027.

Kiriman pusat pada 2026 lebih kecil daripada tahun sebelumnya

Bagi daerah yang 8 dari 10 rupiahnya berasal dari transfer, perubahan pada pos ini terasa langsung. Tahun anggaran 2026 membawa perubahan yang besar.

Dua angka beredar untuk tahun yang sama, dan keduanya benar pada tahapnya masing masing. Rp649,9 triliun adalah alokasi awal yang diumumkan bersama rancangan anggaran. Rp693 triliun adalah angka setelah pemerintah menambahkan sekitar Rp43 triliun dalam pembahasan berikutnya. Perbedaan seperti ini lazim terjadi antara tahap rancangan dan tahap penetapan.

Susunan alokasi awalnya memperlihatkan satu pos yang mendominasi.

Pemangkasan ini bukan yang pertama. Pada 2025, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja memangkas transfer ke daerah sekitar Rp50,59 triliun ketika tahun anggaran sudah berjalan. Daerah yang sudah menyusun rencana kerja terpaksa menyesuaikan ulang.

Penurunan transfer diimbangi belanja pusat di daerah.

Sri Mulyani IndrawatiMenteri Keuangan, keterangan pers rancangan anggaran, 15 Agustus 2025

Pemerintah menyampaikan alasannya pada 15 Agustus 2025. Penurunan transfer disebut diimbangi belanja pemerintah pusat yang manfaatnya tetap dirasakan di daerah, dengan nilai sekitar Rp1.376,9 triliun. Artinya uangnya tetap mengalir ke daerah, tetapi yang membelanjakan berganti tangan.

Kritiknya menyoroti hal yang berbeda. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai pemangkasan sebesar itu berdampak besar karena 60 sampai 70 persen daerah masih mengandalkan transfer, dan direktur eksekutifnya menyatakan otonomi daerah secara fiskal nyaris tidak ada. Transparency International Indonesia menilai kebijakan efisiensi tersebut mencerminkan sentralisasi dan melemahkan pelayanan publik. Keduanya menyoroti proses, yaitu keputusan diambil tanpa forum bersama dengan daerah yang terkena dampaknya.

Lima wilayah bermain dengan aturan sendiri

Pasal 18B UUD 1945 mengakui adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pengakuan itu diwujudkan lewat undang undang tersendiri, dan sampai Agustus 2026 ada lima wilayah yang berdiri di luar pola umum. Alasan pemberiannya berbeda beda, mulai dari sejarah kesultanan, penyelesaian konflik, sampai kedudukan sebagai pusat ekonomi.

UU 11/2006 Aceh

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi 26 kewenangan khusus, termasuk pelaksanaan syariat Islam, keberadaan partai politik lokal, penggunaan lambang dan bendera daerah, serta dana otonomi khusus. Undang undang ini melanjutkan pengakuan keistimewaan yang lebih dulu diberikan lewat UU 44/1999.

UU 13/2012 Daerah Istimewa Yogyakarta

Keistimewaannya mencakup lima urusan, yaitu pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Gubernur dan wakilnya berasal dari Kasultanan dan Kadipaten, sehingga jabatan itu tidak diisi lewat pemilihan kepala daerah seperti provinsi lain.

Pembiayaan keistimewaannya berasal dari dana keistimewaan. Untuk tahun anggaran 2026, dana ini tercatat dipangkas sekitar separuh menjadi Rp500 miliar dari Rp1 triliun pada 2025. Sebagian sumber pada September 2025 menyebut nilainya dipertahankan Rp1 triliun, sehingga angka pastinya perlu dipastikan ke dokumen anggaran resmi.

UU 21/2001 juncto UU 2/2021 Papua dan provinsi hasil pemekarannya

Otonomi khusus Papua mencakup keberadaan Majelis Rakyat Papua, perlindungan hak orang asli Papua, serta dana otonomi khusus. Melalui UU 2/2021, besaran dananya dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon dana alokasi umum nasional, berlaku sampai 2041. Sebanyak 1,25 persen dari angka itu sudah ditentukan peruntukannya untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pada 2022 dibentuk provinsi baru hasil pemekaran, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, masing masing dengan undang undang pembentukannya sendiri. Sejumlah pihak menilai revisi tersebut memperbesar peran pusat dalam urusan pemekaran dan pengawasan.

UU 2/2024 juncto UU 151/2024 Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengubah nomenklatur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, dengan kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Kekhususannya mencakup pengelolaan kawasan aglomerasi bersama daerah sekitarnya dan kewenangan menjalin kerja sama luar negeri secara langsung. Gubernur dan wakil gubernurnya tetap dipilih lewat pemilihan kepala daerah.

Statusnya sebagai ibu kota belum berakhir. Pasal 63 undang undang tersebut menyatakan Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai terbit keputusan presiden tentang pemindahan. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi yang menyoal ketentuan ini pada Mei 2026.

UU 3/2022 juncto UU 21/2023 Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara dikelola Otorita yang berkedudukan setingkat kementerian, dengan kepala dan wakil kepala yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan Presiden. Kewenangannya mencakup urusan pemerintahan pusat maupun daerah di wilayahnya, kecuali urusan absolut.

Perbedaannya dengan empat wilayah lain terletak pada cara pengisian jabatan. Tidak ada pemilihan kepala daerah dan tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk yang sama seperti provinsi pada umumnya.

Kelimanya memperlihatkan bahwa otonomi di Indonesia tidak berbentuk tunggal. Ada wilayah yang kepala daerahnya tidak dipilih, ada yang berhak memiliki partai lokal, dan ada yang menerima dana tambahan dengan peruntukan yang sudah ditentukan. Yang membuatnya sah adalah undang undang tersendiri, dan pengakuannya berpijak pada Pasal 18B UUD 1945.

Kenapa pola yang sama berulang di hampir semua daerah

Empat persoalan muncul berulang dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ketergantungan pada transfer, belanja pegawai yang menyesaki anggaran, tarik ulur kewenangan dengan pusat, dan korupsi kepala daerah. Karena berulang di banyak tempat sekaligus, penjelasannya tidak cukup berhenti pada kualitas orang per orang.

Ukuran ketiga memakai satuan yang berbeda. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 167 wali kota, bupati, beserta wakilnya terjerat perkara korupsi sepanjang 2004 sampai 2024. Dalam rentang dua dasawarsa, statistik lembaga itu juga mencatat 30 gubernur dan 171 wali kota serta bupati yang tersangkut. Perkara terus muncul sampai 2026.

Menelusuri satu persoalan sampai ke pangkalnya

Ketergantungan fiskal adalah persoalan yang paling banyak menurunkan persoalan lain. Rantainya bisa ditelusuri lima langkah ke belakang.

Empat kelompok sebab yang bertemu di satu muara

Kalau keempat persoalan tadi dipetakan sebabnya, polanya membentuk empat kelompok. Ketuk tiap kelompok untuk melihat sebab struktural dan buktinya.

Empat cara berbeda membaca persoalan yang sama

Pemberitaan dan kajian tentang otonomi daerah tidak berbicara dengan satu suara. Sudut pandangnya berbeda, dan perbedaannya menentukan solusi apa yang diusulkan. Empat sudut pandang berikut paling sering muncul sepanjang 2025 dan 2026.

Fiskal Layanan Publik Kelembagaan Integritas

Inti pandangannya. Otonomi diukur dari uang. Selama sebagian besar anggaran daerah berasal dari transfer yang bisa dipangkas sewaktu waktu, kewenangan di atas kertas tidak banyak berarti.

Pengusungnya. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, sejumlah ekonom, dan asosiasi pemerintah daerah.

Otonomi daerah secara fiskal ya hampir tidak ada. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agustus 2025, menanggapi pemangkasan transfer ke daerah.

Direktur Eksekutif KPPODKomite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agustus 2025

Inti pandangannya. Yang dinilai bukan angka anggarannya, tetapi akibatnya pada layanan yang diterima warga. Efisiensi yang diputuskan mendadak dianggap memindahkan beban kepada penerima layanan.

Pengusungnya. Transparency International Indonesia dan sejumlah lembaga pemantau layanan publik.

Kebijakan efisiensi harus segera dievaluasi. Transparency International Indonesia, 2025, menilai kebijakan efisiensi merugikan pelayanan publik dan melemahkan demokrasi.

Transparency International IndonesiaLembaga pemantau, pernyataan 2025

Inti pandangannya. Persoalannya ada pada aturan main. UU 23/2014 dinilai perlu diperbarui agar pembagian kewenangan lebih jelas dan prinsip otonomi kembali bekerja.

Pengusungnya. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan kota, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang mengawal pembahasan revisi.

Kami ingin mempertajam otonomi daerah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursah Zarnubi, 31 Juli 2026, tentang usulan pembaruan undang undang pemerintahan daerah.

Bursah ZarnubiKetua Umum APKASI, 31 Juli 2026

Inti pandangannya. Menambah kewenangan dan uang tanpa memperbaiki pengawasan hanya memperbesar peluang penyalahgunaan. Sudut pandang ini paling sering muncul setelah operasi tangkap tangan.

Pengusungnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dan sejumlah media nasional yang menghitung ulang jumlah kepala daerah terjerat perkara.

Korupsi daerah merajalela. Judul laporan CNBC Indonesia, 11 Juli 2026, yang mendaftar kepala daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan KorupsiDikutip dari laporan CNBC Indonesia, 11 Juli 2026

Perbedaan itu bukan sekadar selera. Sudut pandang fiskal menghasilkan usulan berupa penataan pajak dan formula transfer. Sudut pandang layanan publik menghasilkan usulan berupa perlindungan anggaran layanan dasar. Sudut pandang kelembagaan menghasilkan usulan berupa revisi undang undang. Sudut pandang integritas menghasilkan usulan berupa penguatan pengawasan.

Perbaikan yang mungkin, dipisah menurut siapa yang berwenang

Usulan perbaikan sudah banyak diajukan, dan yang dikumpulkan di sini seluruhnya berasal dari pihak lain. Nama pengusulnya disebutkan agar pembaca bisa menelusuri sendiri. Pemisahannya memakai satu pertanyaan sederhana, yaitu siapa yang sebenarnya berwenang mengerjakannya.

Ketiganya berjalan pada kecepatan berbeda. Yang pertama bisa dimulai bulan depan. Yang ketiga bisa memakan waktu bertahun tahun, dan hasilnya belum tentu sesuai usulan awal. Karena itu daerah yang menunggu perubahan undang undang saja akan kehilangan waktu yang sebenarnya masih bisa dipakai.

Otonomi yang diukur dari uang, bukan dari jumlah daerah

Pertanyaan pembukanya sederhana, yaitu daerah sebenarnya berkuasa atas apa. Jawaban hukumnya panjang dan cukup jelas, terdiri atas 6 urusan yang tertutup bagi daerah dan 32 urusan yang dibagi bersama, semuanya tercantum dalam UU 23/2014.

Jawaban praktisnya lebih pendek. Daerah berkuasa sejauh ia mampu membiayainya. Kabupaten yang 9 dari 10 rupiahnya dikirim dari pusat memang memegang daftar kewenangan yang sama panjangnya dengan kabupaten berpendapatan besar, tetapi ruang memilih prioritasnya jauh lebih sempit.

Karena itu perdebatan tentang otonomi daerah sebaiknya bergeser. Bukan lagi soal berapa banyak daerah yang dibentuk atau seberapa panjang daftar kewenangannya, tetapi soal kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri dan kepastian bahwa kiriman pusat tidak berubah mendadak setelah anggaran disusun. Dua hal itu yang menentukan apakah otonomi terasa sampai ke puskesmas dan ruang kelas, atau berhenti sebagai rumusan di Pasal 1 angka 6.

Pertanyaan yang sering diajukan

Dari mana angka di halaman ini berasal

Penyusunan dimulai dari peraturan aslinya, bukan dari rangkuman pihak ketiga. Urutan sumber yang dipakai adalah undang undang dan peraturan pelaksana dari basis data hukum resmi, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, data Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pemeriksa Keuangan, lalu kajian lembaga penelitian, dan terakhir pemberitaan yang menyebut sumber primernya. Blog tanpa penulis dan situs rangkuman materi kuliah tidak dipakai.

Status setiap ketentuan diperiksa ulang per Agustus 2026, karena undang undang pemerintahan daerah sudah beberapa kali berganti sejak 1999 dan banyak halaman lama masih memakai aturan yang sudah dicabut.

Yang belum bisa dipastikan

Keterbukaan soal batas riset lebih berguna daripada kesan serba lengkap. Enam hal berikut belum tuntas ketika halaman ini disusun.

Sumber