Demokrasi Terpimpin: Latar Belakang, Ciri, dan Penyimpangannya
Masa Demokrasi Terpimpin: latar belakang Dekrit Presiden 1959, ciri pemerintahannya, penyimpangan terhadap UUD 1945, dan sebab berakhirnya pada 1966.
Kumpulan panduan dan penjelasan mendalam seputar politik, kampanye, dan pemilu di Indonesia. Berisi tulisan yang membedah satu topik sampai tuntas, mulai dari profesi konsultan politik, aturan pemilihan kepala desa, sampai cara membaca hasil survei. Ditulis untuk kandidat yang sedang bersiap, tim yang menjalankan kampanye, serta mahasiswa dan peneliti yang membutuhkan pijakan beserta rujukan yang dapat ditelusuri.
Total 30 artikel
Masa Demokrasi Terpimpin: latar belakang Dekrit Presiden 1959, ciri pemerintahannya, penyimpangan terhadap UUD 1945, dan sebab berakhirnya pada 1966.
Wawasan
Masa Demokrasi Liberal 1950 sampai 1959: latar belakangnya, 7 kabinet yang jatuh bangun, sebab ketidakstabilannya, dan akhir masa itu lewat…
Wawasan
Pengertian demokrasi, ciri yang membedakannya dari sistem lain, jenis jenisnya, serta bagaimana gagasan itu dijalankan dan diperdebatkan di Indonesia.
Wawasan
Rincian pos belanja panitia pilkades per item, dari honor sampai logistik TPS, beserta cara menyusun rencana biaya yang diajukan kepada…
Wawasan
Daftar berkas pendaftaran calon kepala desa, instansi penerbit tiap dokumen, perkiraan lama pengurusan, dan urutan mengurusnya agar tidak terlambat.
Wawasan
Contoh surat undangan reses yang bisa disalin, susunan acaranya, siapa yang menandatangani, dan bagian yang wajib ada di dalam undangan.
Wawasan
Profil lengkap Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Gerindra: rekam jejak, kekuatan dan kelemahan, skor politik terukur, dan peluangnya…
Wawasan
Rubrik terbuka yang dipakai Head Politika untuk menilai modal politik seorang tokoh: 7 pilar, bobotnya, cara menghitung, dan batas yang…
Wawasan
Pengertian otonomi daerah, tujuan pemberiannya, dasar hukum yang berlaku, dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam praktik.
Wawasan
Daftar lembaga negara menurut UUD 1945, kedudukan masing masing setelah amandemen, dan bagaimana hubungan antarlembaga bekerja dalam praktik.