Rincian Pos Belanja Panitia Pilkades dan Cara Menyusunnya

Uangnya dari APBD, sebagian kecil dari kas desa

Biaya pemilihan kepala desa serentak dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Dasarnya Pasal 34 ayat (6) UU 6/2014, dipertegas Pasal 48 ayat (1) Permendagri 112/2014 sebagaimana diubah dengan Permendagri 65/2017 dan Permendagri 72/2020. Yang dibiayai APBDes adalah pemilihan antarwaktu lewat musyawarah desa, sesuai Pasal 48 ayat (2).

Penjelasan Pasal 34 ayat (6) UU 6/2014 menyebut isi tanggungan daerah secara terbuka: pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Lima pos itu lantai, bukan langit langit. Kabupaten boleh menanggung lebih banyak, tetapi tidak boleh menggeser kelimanya ke pundak desa.

Permendagri 72/2020 kemudian membuka ruang dukungan APBDes sepanjang masih dalam kewenangan desa. Praktik di lapangan mengikuti pembagian itu. Perbup Banyuwangi 39/2019, misalnya, menempatkan pos inti pada APBD dan menyisakan konsumsi, pengamanan, serta sosialisasi di tingkat desa pada APBDes.

Uangnya tidak turun langsung ke tangan panitia. Alurnya berupa bantuan keuangan dari kas daerah ke rekening kas desa, baru diteruskan ke rekening ketua atau bendahara panitia. Kabupaten Bekasi menempuh cara itu pada 2026 melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026, dengan alokasi Rp59,95 miliar untuk 154 desa yang dicairkan dalam dua tahap.

Pintu masuknya satu: panitia menyusun rencana biaya, kepala desa mengetahui, camat meneruskannya kepada bupati. Permendagri 112/2014 memberi panitia 30 hari sejak terbentuk untuk mengajukan, dan memberi bupati 30 hari sejak berkas masuk untuk menyetujui. Setelah pemungutan selesai, panitia menyusun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati melalui camat dengan tembusan Inspektorat, Dinas PMD, dan Badan Keuangan Daerah, sebagaimana diatur Perbup Trenggalek 51/2020 Pasal 14. Sisa dana dikembalikan.

15 pos belanja dan satuan hitungnya masing masing

Menyusun rencana biaya pilkades mirip menghitung bahan bangunan. Semen dihitung per sak, cat per kaleng, tukang per hari. Pos belanja pilkades juga punya satuannya sendiri, dan satuan itulah yang tetap sama di seluruh Indonesia meski rupiahnya berbeda jauh antarkabupaten.

Kenali satuannya, lalu isi harganya dari peraturan bupati setempat.

Mulai dari jumlah pemilih, bukan dari total yang Anda inginkan

Rencana biaya yang ditolak biasanya disusun terbalik. Panitia menebak total yang pantas, baru memecahnya ke pos. Cara yang bertahan saat diperiksa camat berjalan sebaliknya, mulai dari dua angka yang tidak bisa ditawar: jumlah pemilih dan jumlah TPS.

Urutannya tidak boleh dibalik.

1. Kunci jumlah pemilih. Ambil data kependudukan terakhir, lalu tetapkan daftar pemilih sementara sebagai dasar hitung. Semua pos yang bersatuan lembar bergantung pada angka ini.
2. Hitung jumlah TPS. Patokan yang lazim dipakai daerah adalah satu TPS untuk paling banyak 500 pemilih. Di Pacitan, desa diberi ruang mengusulkan jumlah TPS sesuai kondisi wilayahnya.
3. Tetapkan jumlah anggota panitia. Perbup mengikat jumlahnya pada jumlah pemilih. Trenggalek memakai batas 11 orang untuk desa sampai 3.000 pemilih, 13 orang untuk 3.001 sampai 6.000 pemilih, dan 15 orang di atas itu.
4. Buka perbup dan standar harga satuan kabupaten. Dua dokumen ini yang mengisi kolom harga. Menyalin harga dari kabupaten lain membuat rencana biaya dikembalikan.
5. Kalikan pos bersatuan orang. Honor panitia dihitung per jabatan per bulan, dikali lama masa kerja yang ditetapkan perbup.
6. Kalikan pos bersatuan TPS. Honor petugas, pembuatan TPS, tinta, konsumsi hari pemungutan, dan pengamanan naik seiring bertambahnya TPS.
7. Kalikan pos bersatuan lembar. Surat suara dihitung dari jumlah pemilih ditambah cadangan sesuai persentase yang dipakai daerah Anda.
8. Masukkan pos yang muncul sekali. Penyusunan daftar pemilih, sosialisasi, dokumentasi, perjalanan dinas, dan pelantikan.
9. Pisahkan kolom sumber dana. Format rencana biaya resmi meminta penegasan mana yang dibiayai APBD dan mana yang ditopang APBDes.
10. Hitung pajak atas belanja, lalu mintakan tanda tangan. Bendahara desa berkedudukan sebagai pemungut pajak menurut Perbup Trenggalek 51/2020 Pasal 13. Berkas ditandatangani ketua panitia, kepala desa, dan ketua BPD, lalu diajukan kepada bupati melalui camat.

Empat pos yang paling sering lupa dianggarkan

Keempatnya punya kesamaan. Tidak satu pun terasa mendesak pada hari rencana biaya disusun, dan semuanya menagih pada hari pemungutan suara. Ketuk tiap pos untuk melihat akibatnya bila terlewat.

Satu pos lagi jarang disebut karena bukan belanja: pajak. Bendahara desa memungut pajak atas belanja panitia menurut Perbup Trenggalek 51/2020 Pasal 13, dan rencana biaya yang disusun tanpa memperhitungkannya akan meleset saat direalisasikan.

Yang ditetapkan Jakarta dan yang ditetapkan bupati

Kekeliruan yang paling mahal dalam menyusun rencana biaya bukan salah hitung. Panitia mengira seluruh aturan pilkades datang dari satu sumber, lalu mencari besaran honor di Permendagri dan tidak menemukannya. Pembagiannya sederhana setelah dilihat sekali.

Pusat mengatur kerangkanya. Bupati mengisi angkanya.

Kolom bertanda Perbup itu yang membuat pertanyaan berapa honor panitia pilkades tidak punya satu jawaban nasional. Yang bisa dijawab secara nasional hanya pertanyaan berikutnya: honor itu dihitung per orang per bulan, selama masa kerja yang ditetapkan daerah Anda.

Uangnya cair setelah tahapan sudah jalan

Rencana biaya yang rapi belum menjamin uangnya datang tepat waktu. Panitia Desa Citalang di Purwakarta pada 2021 meminta percepatan pencairan karena tahapan sudah berjalan, dan Dinas PMD setempat baru menjanjikan pencairan pada akhir Mei atau awal Juni. Di Bangkalan, Komisi A DPRD mendesak Dinas PMD setelah panitia menalangi kebutuhan tahapan dengan uang sendiri. Pola yang sama muncul lagi pada 2026 di Kabupaten Bekasi, ketika panitia Desa Satria Jaya tetap menjalankan pemutakhiran data pemilih meski anggarannya belum cair.

Persoalan kedua muncul lebih awal, yaitu saat angka yang diajukan bertemu kemampuan kas daerah.

Pemangkasan seperti itu turun ke desa dalam bentuk pagu yang lebih kecil dari kebutuhan yang dihitung panitia. Kabupaten Semarang menempuh jalan sebaliknya pada 2026 dengan menambah anggaran pilkades untuk 142 desa lewat efisiensi belanja yang dinilai tidak mendesak. Dua daerah, dua arah penyesuaian, dan keduanya sah karena angkanya memang kewenangan daerah.

Yang tidak sah adalah menutup kekurangan dengan menagih bakal calon. Dugaan pungutan muncul di beberapa desa di Kabupaten Bekasi pada 2026, dengan nilai yang disebut mencapai puluhan juta rupiah per calon. Camat Sukatani menegaskan pelaksanaan pilkades sudah dibiayai APBD sehingga tidak ada alasan panitia memungut biaya dari para calon.

Jangan kemudian kekurangan tersebut dibebankan begitu saja kepada calon kepala desa.

Persoalan terakhir menunggu di ujung, yaitu pertanggungjawaban. Inspektorat Kabupaten Bogor menemukan bahwa masalah terbanyak pada keuangan desa berupa surat pertanggungjawaban yang tidak cocok dengan pembelian, dan audit dana desa pada 2025 berujung pengembalian Rp1,6 miliar ke kas daerah. Temuan itu bukan temuan atas dana pilkades, tetapi bendahara, bentuk bukti, dan pemeriksanya sama.

Kalau di desa, paling banyak SPJ yang tidak sesuai dengan pembelian.

Yang bisa dikerjakan panitia sebelum uangnya turun

Menunggu pencairan bukan alasan untuk berhenti. Sebagian besar pekerjaan penyusunan anggaran justru tidak butuh uang, hanya butuh dokumen yang benar dan urutan yang jelas. Pilih rentang waktunya.

Dua dokumen yang dibuka sebelum baris pertama ditulis

Pertanyaan berapa anggaran biaya pemilihan kepala desa tidak punya jawaban tunggal, dan itu bukan kelemahan aturan. Pusat menetapkan pos yang wajib ditanggung daerah, daerah menetapkan harganya sesuai kondisi kasnya. Yang menjadi masalah bukan perbedaan angkanya, tetapi kebiasaan menyalin angka daerah lain karena perbup sendiri tidak pernah dibuka.

Peraturan bupati dan standar harga satuan kabupaten. Dua dokumen itu yang menentukan isi rencana biaya Anda, dan keduanya tersedia gratis di laman JDIH daerah masing masing.

Sisanya soal urutan. Mulai dari jumlah pemilih, turunkan ke jumlah TPS, kalikan tiap pos dengan satuannya, pisahkan sumber dananya, lalu ajukan tepat waktu. Panitia yang menyusunnya seperti itu tidak hanya lebih cepat disetujui, tetapi juga lebih tenang ketika pemeriksa datang setahun kemudian.

Pertanyaan yang sering diajukan panitia

Sumber

Peraturan dan dokumen resmi

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat (6) beserta Penjelasannya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Naskah
3. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2020 tentang biaya pemilihan kepala desa. JDIH Trenggalek
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019 beserta lampirannya. JDIH Banyuwangi
5. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 27 Tahun 2024 tentang standar harga satuan. JDIH Seruyan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 tentang pemilihan kepala desa. JDIH Paser
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. JDIH Bangka Barat
8. Catatan berita BPK Perwakilan Kalimantan Tengah tentang larangan penggunaan APBDes untuk pilkades. BPK Kalteng
9. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tentang satuan biaya penyelenggaraan Pilkada 2024, dipakai sebagai pembanding jarak besaran.
10. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026 tentang bantuan keuangan penyelenggaraan pilkades.

Pemberitaan yang menyebut sumber primernya

1. Keterangan Dinas PMD Kabupaten Subang tentang penetapan anggaran Rp24,9 miliar, 12 Januari 2026. Tinta Hijau
2. Penambahan anggaran pilkades untuk 142 desa di Kabupaten Semarang. Rasika FM
3. Alokasi Rp59,95 miliar untuk 154 desa di Kabupaten Bekasi. Go Bekasi
4. Besaran honor panitia dan petugas pada pedoman teknis Pilkades Kabupaten Bekasi 2026. KBE Online
5. Pernyataan Camat Sukatani mengenai larangan pungutan kepada calon. Radar Berita Nasional
6. Pernyataan mantan Ketua BPD Desa Sukamulya, 25 Agustus 2026. Bela Rakyat
7. Keterangan Inspektur Kabupaten Bogor tentang temuan surat pertanggungjawaban, Desember 2025. ANTARA
8. Permintaan percepatan pencairan dana pilkades di Purwakarta, 2021. Radar Karawang
9. Desakan Komisi A DPRD Bangkalan terkait proposal panitia pemilihan kepala desa. DPRD Bangkalan
10. Seleksi tambahan bakal calon pada Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Belitung. Setda Belitung
11. Kewenangan desa mengusulkan jumlah TPS pada Pilkades Pacitan 2026. Times Indonesia