Wawasan
Wawasan
Sufmi Dasco Ahmad: Dia Selalu Maju Saat Yang Lain Diam
Profil Tokoh
Sufmi Dasco AhmadDia selalu maju saat yang lain diam
Wakil Ketua DPR dua periode, Ketua Harian Gerindra, dan orang yang pada 27 Agustus 2026 menandatangani surat berisi kesediaan mundur bila satu rancangan undang undang tidak selesai tepat waktu. Halaman ini menilai modal politiknya dengan rubrik terbuka yang bisa Anda hitung ulang sendiri.
Enam angka yang paling padat
Tiap angka disertai tahun dan sumbernya.
119.692
Suara pribadi pada Pemilu 2024, Dapil Banten III, nomor urut 1
KPU, dikutip Detik, 18 Maret 2024
32,8%
Bagian suaranya dari 364.440 suara Gerindra di dapil yang sama
Hitungan atas angka KPU, dikutip CNN Indonesia
0
Kemunculan namanya dalam survei calon presiden 2029 lembaga arus utama
Penelusuran Head Politika atas rilis Poltracking, Indikator, LSI, Litbang Kompas, dan SMRC hingga Agustus 2026
Skor modal politik
Dihitung dari 7 pilar dengan bobot dan tangga penilaian yang diterbitkan lengkap di halaman ini.
Pita 55 sampai 86. Seluruh 7 pilar dapat dinilai. Pilar terkuatnya modal partai dan modal kelembagaan. Pilar terlemahnya modal publik, karena namanya tidak muncul di survei calon presiden mana pun.
Skor mengukur modal politik hari ini, bukan peluang kemenangan pemilu. Bobotnya pilihan Head Politika dan boleh Anda hitung ulang.
Kartu data dasar
Enam keterangan yang paling sering dicari.
Lahir
Bandung, 7 Oktober 1967 · 58 tahun
Data DPR RI · Tempo
Partai
Gerindra sejak pendiriannya pada 2008, kini Ketua Harian DPP
Gerindra
Jabatan sekarang
Wakil Ketua DPR RI 2024 sampai 2029, koordinator bidang politik dan keamanan
Daerah pemilihan
Banten III, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan
Data KPU · JariUngu
Di DPR sejak
2014, kini periode ketiga. Wakil Ketua MKD 2014, Ketua MKD 2016
Liputan6
Catatan ejaan. Nama yang benar adalah Sufmi Dasco Ahmad. Bentuk Susmi Dasco dan Sufmi Dasco tanpa Ahmad beredar cukup luas, dan keduanya keliru.
Tenggat yang dia teken sendiri
Satu tanggal yang membuat janji ini bisa ditagih siapa saja.
15 Des 2026Batas pengesahan RUU Perampasan Aset
Surat komitmen 4 poin diteken pada 27 Agustus 2026 oleh empat wakil ketua DPR. Isinya kesiapan mundur bila tenggat itu lewat, dan Dasco menulis tangan sendiri perluasan cakupannya sampai ke kursi anggota DPR.
Ketua DPR Puan Maharani tidak ikut menandatangani. Rincian peristiwanya ada di bagian pertama halaman ini. Sumber: Kompas dan CNN Indonesia.
Pembaruan terakhir
29 Agustus 2026
Terbit pertama kali. Data dikunci pada 29 Agustus 2026, dua hari setelah penandatanganan surat komitmen RUU Perampasan Aset di Senayan. Tiga hal yang akan memicu pembaruan berikutnya: hasil tenggat 15 Desember 2026, munculnya namanya di survei tokoh nasional, dan perubahan status pada polemik gelar guru besarnya.
Empat pimpinan DPR menandatangani surat yang mengikat mereka sendiri pada 27 Agustus 2026. Isinya sederhana dan berbahaya bagi yang meneken: RUU Perampasan Aset harus rampung paling lambat 15 Desember 2026, dan bila meleset, mereka menyatakan siap mundur. Yang paling banyak disorot dari empat nama itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Gerindra yang sudah dua periode duduk di kursi pimpinan. Halaman ini membedah modal politiknya dengan cara yang bisa Anda periksa ulang, mulai dari suara yang ia kumpulkan sendiri di dapil sampai harta yang ia laporkan ke KPK.
Poin Penting dalam 30 Detik
Enam temuan terkuat dari penelusuran Head Politika, seluruhnya bersumber.
- Suaranya naik tiga pemilu berturut turut, dari 56.323 pada 2014 menjadi 119.692 pada 2024, tetapi itu hanya 32,8 persen dari suara Gerindra di Dapil Banten III.
- Kekuasaannya bertumpu pada jabatan, bukan pada popularitas. Ia mengoordinasikan 5 alat kelengkapan DPR sekaligus menjadi Ketua Harian partai peringkat 3 nasional.
- Namanya tidak pernah muncul dalam survei calon presiden 2029 dari lembaga arus utama mana pun. Itu temuan, bukan kekosongan data.
- Anggapan bahwa ia mendirikan Partai Garuda berasal dari salah baca. Frasa partai berlambang kepala burung garuda yang dipakai banyak media menunjuk Gerindra.
- Harta yang ia laporkan naik dari Rp22,9 miliar pada 2015 menjadi Rp79.029.023.525 pada laporan 28 Maret 2024, tercatat tanpa utang.
- Isu terberat yang menempel padanya adalah penyebutan namanya dalam laporan investigasi Tempo tentang kasino dan judi online di Kamboja, 6 April 2025. Gerindra membantah, Dasco sendiri tidak pernah menanggapi, dan tidak ada proses hukum sampai hari ini.
Dia berjanji mundur kalau tenggatnya lewat
Kamis siang itu Gedung DPR di Senayan sedang dikepung. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Aliansi Rakyat Indonesia Peduli membawa satu tuntutan yang sudah bertahun tahun mengambang, yaitu pengesahan RUU Perampasan Aset. Alih alih menunggu massa lelah, pimpinan DPR menerima perwakilan mereka dan keluar dengan sesuatu yang jarang terjadi di Senayan, yakni janji tertulis yang bertanggal.
Tanggal dan tempat
Kamis, 27 Agustus 2026, Gedung DPR RI, Senayan
Pihak yang diterima
AMPB dan ARIP, dengan tokoh massa Supriyono alias Botok
Bentuk hasil
Surat Komitmen berisi 4 poin, tertanggal Jakarta 27 Agustus 2026
Tenggat yang dijanjikan
Disahkan dalam paripurna paling lambat 15 Desember 2026, dengan koreksi tangan yang mengubah kata dapat menjadi harus
Penanda tangan dari DPR
Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal
Yang tidak ikut meneken
Ketua DPR Puan Maharani, yang juga tidak hadir dalam audiensi
Empat dari lima pimpinan DPR membubuhkan tanda tangan. Nama Ketua DPR Puan Maharani tidak ada di sana, dan ia juga tidak hadir dalam audiensi di Ruang Abdul Muis. Absennya tanda tangan itu menjadi sorotan publik sepanjang dua hari berikutnya. Menariknya, Sari Yuliati ikut menandatangani meski tidak menghadiri audiensi, karena sedang memimpin Rapat Paripurna.
PDI Perjuangan menjawab sorotan itu. Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pada 28 Agustus 2026 menyatakan kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, dan respons terhadap aksi massa dibahas bersama sama oleh Puan, Dasco, dan pimpinan lain. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Fredric Palit menambahkan bahwa Puan sudah menyampaikan komitmen yang sama lewat konferensi pers pada hari yang sama. Head Politika mencatat kedua penjelasan itu apa adanya. Sumber: Kompas, Kompas, dan Detik.
Dasco menyampaikan komitmen yang sama di Rapat Paripurna, setelah Ketua Komisi III Habiburokhman melaporkan perkembangan pembahasan.
“Kami DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa.”
AMPB membubarkan diri setelah surat itu diteken. Malamnya massa lain berdatangan ke kawasan yang sama dan berujung kericuhan, sehingga hari itu berakhir dengan dua gambar yang bertolak belakang di layar orang banyak.
Sebuah surat komitmen bukan undang undang. Kekuatannya lebih mirip perjanjian kerja yang ditempel di dinding kantor, yaitu mengikat secara moral dan mudah ditagih, tetapi tidak punya sanksi hukum kalau dilanggar. Nilainya justru terletak di situ. Tanggal 15 Desember 2026 kini menjadi alat ukur yang bisa dipakai siapa saja untuk menilai janji itu, termasuk oleh Anda.
Isi surat itu, keempat poinnya
Judul resminya Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Menjadi UU. Isinya empat poin, dan poin keempat yang membuatnya jarang.
- DPR memandang pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai agenda legislasi penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana.
- Pimpinan DPR berkomitmen mendorong seluruh pihak yang terlibat, termasuk Komisi III dan Pemerintah, agar setiap tahap pembahasan dijalankan sungguh sungguh, terukur, cermat, dan efektif.
- Pembentukan RUU Perampasan Aset diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Pada lembar yang beredar, kata dapat di kalimat ini dicoret dan diganti tulisan tangan harus, disertai paraf.
- Pimpinan DPR menyatakan kesiapannya mengundurkan diri bila sampai 15 Desember 2026 rancangan itu tidak disahkan dalam rapat paripurna. Naskah ketikannya menyebut pengunduran diri dari jabatan sebagai Pimpinan DPR RI. Massa meminta cakupannya diperluas. Menurut laporan CNN Indonesia, Dasco sendiri yang menambahkan revisi itu dengan tulisan tangan pada lembar tersebut sebelum menandatanganinya, disusul tiga wakil ketua lain. Perluasan cakupan ini dikonfirmasi pemberitaan: CNN Indonesia menulis keempat pimpinan meneken kesiapan mundur dari jabatan sekaligus dari keanggotaan dewan.
Selisih dua koreksi tangan itu bukan soal kerapian. Yang pertama mengubah janji dari sesuatu yang diusahakan menjadi sesuatu yang diwajibkan. Yang kedua memperluas taruhannya. Mundur dari kursi pimpinan berarti tetap duduk di Senayan sebagai anggota. Mundur sekaligus dari keanggotaan berarti keluar dari DPR sama sekali.
Catatan atas salinan
Kedua koreksi tangan di atas terbaca jelas pada lembar yang beredar dan masing masing disertai paraf, yang lazimnya menandakan koreksi itu disepakati saat penandatanganan. Meski begitu, Head Politika tidak dapat memastikan siapa yang membubuhkannya dan pada momen mana. Karena itu keduanya disajikan sebagai keterangan atas lembar tersebut, bukan sebagai kutipan dari naskah resmi yang bersih.
Perluasan pada poin keempat sejalan dengan permintaan yang disampaikan perwakilan massa dalam audiensi, dan dilaporkan sejumlah media pada hari yang sama. Sumber: CNN Indonesia.
Dari ruang sidang ke kursi pimpinan DPR
Dasco tidak memulai karier di partai. Ia menyelesaikan Teknik Elektro di Universitas Pancasila pada 1993, berkecimpung di dunia usaha, lalu baru mengambil pendidikan hukum pada pertengahan 2000an sampai meraih doktor pada 2015. Jalur itu menjelaskan kenapa ia lebih sering muncul di ruang ruang yang berkaitan dengan hukum dan etika ketimbang di panggung kampanye.
Ia ikut sejak Gerindra berdiri pada 2008, tetapi baru masuk DPR enam tahun kemudian. Kenaikannya berlangsung bertahap dan nyaris tanpa lompatan mendadak.
2008Ketua DPP Gerindra bidang organisasi, kaderisasi, dan kelembagaan
Terlibat aktif sejak Gerindra mulai didirikan, dan pada 2008 dipercaya menjabat Ketua DPP sekaligus Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Ia masuk politik lewat kedekatannya dengan Fadli Zon, yang sebelumnya adalah rekan bisnisnya. Pekerjaan awalnya menyangkut penataan struktur partai, bukan pekerjaan panggung.
Sumber: Tempo
2010 sampai 2014Dewan pembina organisasi advokat dan Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu
Daftar organisasinya panjang dan tercatat di laman resmi DPR: Dewan Pembina Satuan Relawan Indonesia Raya dan pengurus IPSI sejak 2009, Dewan Pembina Serikat Pengacara Rakyat dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia sejak 2010, lalu Majelis Pemuda DPP KNPI dan Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia sejak 2011.
Pada 2011 sampai 2014 ia menjadi Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu, bidang yang kelak beririsan langsung dengan pekerjaannya di Komisi III. Di dunia usaha ia tercatat sebagai Direktur PT Randika Dwa Perkasa 1989 sampai 2007, Direktur PT Omerta Cipta Securita sejak 2007, Senior Partner Vendetta Law Firm 2005 sampai 2013, dan Direktur Utama PT Pasopati Indorisk 2010 sampai 2014.
Sumber: Tempo
2014Anggota DPR RI, Komisi III
Terpilih dari Dapil Banten III dengan 56.323 suara pribadi. Ditempatkan di komisi yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia.
Sumber: data KPU, dirangkum JariUngu
2014 dan 2016Wakil Ketua, lalu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan
Menjadi Wakil Ketua MKD pada 30 Oktober 2014, dengan Surahman Hidayat dari PKS sebagai ketuanya. Naik menjadi Ketua MKD lewat rapat pleno internal secara aklamasi pada 27 Juli 2016, dan dilantik Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Pergantian itu tidak berlangsung mulus. Surahman diganti setelah diadukan ke MKD oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan kursi ketua yang sebelumnya jatah PKS berpindah ke fraksi lain. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebutnya kudeta, sedangkan Surahman menilai penunjukan itu hanya akting. Head Politika mencatat keberatan itu apa adanya, tanpa menilai siapa yang benar.
Sebagai Ketua MKD ia meneken surat rehabilitasi nama baik Setya Novanto dalam perkara yang dikenal sebagai Papa Minta Saham, lewat sidang 27 September 2016. Pada Maret 2017 MKD di bawahnya menerima aduan yang berkaitan dengan perkara e-KTP.
Sumber: Liputan6
2019Wakil Ketua DPR RI, koordinator bidang ekonomi dan keuangan
Masuk kursi pimpinan DPR menggantikan Fadli Zon sebagai wakil ketua dari Gerindra. Perolehan suaranya pada Pemilu 2019 naik menjadi 99.002.
Sumber: data KPU dan Dialeksis
2020Ketua Harian DPP Partai Gerindra
Jabatan yang menjalankan roda partai sehari hari di bawah ketua umum. Posisi ini yang membuat pernyataannya kerap dibaca sebagai sikap partai, meskipun ia berbicara dari kursi DPR.
Sumber: Gerindra
2024Wakil Ketua DPR RI, koordinator bidang politik dan keamanan
Dilantik pada 1 Oktober 2024 untuk periode kedua sebagai pimpinan DPR, kali ini memegang bidang politik dan keamanan yang membawahi Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan BKSAP. Suaranya pada Pemilu 2024 mencapai 119.692.
Pada periode ini ia juga pernah memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo dan Gibran, penghubung antara pemerintahan terpilih dan lembaga legislatif.
Sumber: Kompas
Koreksi yang perlu dicatat
Sejumlah profil menyebut Dasco langsung menjabat Ketua MKD sejak 2014. Yang tercatat adalah Wakil Ketua MKD pada 30 Oktober 2014, dan baru menjadi ketua pada 27 Juli 2016. Selisih dua tahun itu penting karena perkara besar di MKD sepanjang 2015 ditangani di bawah kepemimpinan orang lain.
Kekuasaannya tidak berasal dari suara pemilih
Suara pribadi Dasco naik terus. Dari 56.323 pada 2014, menjadi 99.002 pada 2019, lalu 119.692 pada 2024. Kenaikan tiga pemilu berturut turut bukan hal biasa, apalagi di dapil padat seperti Banten III yang mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Suara pribadi Sufmi Dasco Ahmad, tiga pemilu
Dapil Banten III, nomor urut 1 pada seluruh pemilu.
Sumber: data KPU, dirangkum JariUngu dan Detik.
Angka itu terlihat besar sampai Anda meletakkannya di sebelah caleg lain dari dapil yang sama. Kursi DPR dibagi dalam dua tahap, mirip pembagian bonus di kantor. Jatah dihitung untuk timnya dulu, baru dibagi ke orangnya. Gerindra mengumpulkan 364.440 suara di Banten III dan mendapat satu kursi, dan Dasco menyumbang 119.692 di antaranya, atau 32,8 persen.
Lima peraih suara pribadi tertinggi di Banten III, Pemilu 2024
Panjang batang sebanding dengan jumlah suara.
Sumber: data KPU, dirangkum Detik dan CNN Indonesia.
Dasco berada di urutan kelima, dan Airin Rachmi Diany mengumpulkan lebih dari dua setengah kali lipat suaranya. Airin juga menyumbang 47,4 persen dari 639.064 suara Golkar di dapil itu, jauh di atas rasio Dasco. Perbandingan itu memperjelas satu hal: ia penarik suara terkuat di partainya sendiri, tetapi bukan penarik suara terkuat di daerahnya.
Ia satu satunya kader Gerindra yang lolos dari Banten III pada 2024.
Bacaan Head Politika atas angka ini sederhana. Modal elektoral Dasco kuat dan menanjak, tetapi tidak berada di kelas tokoh yang mampu menarik gerbong sendirian. Kekuasaan yang ia pegang hari ini datang dari tempat lain, dan tempat itu dibahas di bagian berikutnya.
Lima alat kelengkapan ada di bawah koordinasinya
Di DPR, pengaruh tidak diukur dari jumlah pengikut. Ia diukur dari siapa yang menentukan sebuah pembahasan naik ke paripurna atau berhenti di ruang rapat. Sejak 1 Oktober 2024, Dasco memegang koordinasi bidang politik dan keamanan, bidang yang membawahi hampir seluruh pekerjaan berat DPR.
Yang ia koordinasikan di DPR
Komisi IKomisi IIKomisi IIIBadan LegislasiBKSAP
Bidang ini menyentuh pertahanan dan luar negeri, pemerintahan dalam negeri dan pemilu, hukum dan keamanan, penyusunan seluruh rancangan undang undang, serta hubungan antarparlemen.
Pada periode 2019 sampai 2024 ia memegang bidang ekonomi dan keuangan, jadi perpindahan ke politik dan keamanan adalah kenaikan bobot, bukan pergeseran biasa.
Sumber: Kompas, 1 Oktober 2024.
Yang ia pegang di Gerindra
Ketua Harian DPP, jabatan yang menjalankan partai sehari hari di bawah ketua umum. Gerindra meraih 20.071.708 suara pada Pemilu 2024, atau 13,22 persen dari 151.796.631 suara sah, peringkat ketiga nasional.
Ia juga pernah memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo dan Gibran, penugasan yang menempatkannya di titik temu antara pemerintahan terpilih dan DPR.
Sumber: Gerindra dan penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU lewat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024, dirangkum CNN Indonesia.
Dua jabatan itu saling menguatkan. Ketika ia berbicara dari kursi pimpinan DPR, pernyataannya kerap dibaca sekaligus sebagai sikap Gerindra, dan sebaliknya. Bagi lawan bicara di fraksi lain, berunding dengannya berarti berunding dengan dua pintu sekaligus.
Batas kewenangannya, yang sering luput
Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Dasco tidak bisa mengesahkan atau membatalkan undang undang seorang diri, dan tidak memimpin komisi mana pun secara langsung. Yang ia pegang adalah koordinasi, penjadwalan, dan pengambilan keputusan bersama empat pimpinan lain. Peristiwa 27 Agustus 2026 memperlihatkan batas itu dengan jelas, karena surat komitmen tetap harus dipikul empat tanda tangan, dan satu nama memilih tidak ikut.
Kekuasaannya nyata, tetapi bukan kekuasaan tunggal.
Yang membuatnya kuat, dan yang membuatnya rentan
Bagian ini sengaja disusun berpasangan. Anda pilih sendiri mau membaca yang mana lebih dulu, dan keduanya digarap dengan panjang serta ketegasan yang setara.
Geser ke samping, atau ketuk label yang menempel di tepi.
Kekuatan
Memegang bidang paling berat di DPR
Sejak 1 Oktober 2024 ia mengoordinasikan bidang politik dan keamanan, yang membawahi Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan BKSAP. Hampir seluruh pembahasan rancangan undang undang melewati koordinasi itu. Pada periode 2019 sampai 2024 ia memegang bidang ekonomi dan keuangan, sehingga perpindahan ini menaikkan bobot kewenangannya, bukan sekadar menggeser tempat duduk.
Sumber: Kompas, 1 Oktober 2024.
Berada di lingkar dalam keputusan partai
Ketua Harian DPP adalah jabatan yang menjalankan Gerindra sehari hari di bawah ketua umum. Ia juga dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo dan Gibran, penugasan yang menempatkannya sebagai penghubung antara pemerintahan terpilih dan lembaga legislatif. Penugasan semacam itu jarang diberikan kepada kader yang jauh dari pusat keputusan.
Sumber: Gerindra dan Dialeksis.
Terbukti bisa meredam, dan bukan sekali dua kali
Pada 22 Agustus 2024 ia mengumumkan pembatalan pengesahan RUU Pilkada dan menyatakan yang berlaku adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Pada 3 September 2025, di hadapan perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, ia menyatakan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan dihentikan terhitung 31 Agustus 2025, ditambah moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, disertai permintaan maaf terbuka. Pada 27 Agustus 2026 ia meneken surat komitmen bertenggat. Tiga peristiwa berbeda, pola penanganan yang sama.
Sumber: Tempo dan Kompas.
Bisa bekerja dengan fraksi di luar koalisinya
Surat komitmen 27 Agustus 2026 diteken bersama Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB. Sebelumnya, pada Harlah ke-26 PKB di Senayan tanggal 23 Juli 2024, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut namanya secara terbuka dengan kalimat “inilah tokoh the rising star kita ke depan”. Pengakuan dari luar partai sendiri sulit dibuat buat.
Sikapnya pada RUU Perampasan Aset konsisten sejak awal
Rancangan ini masuk ke DPR lewat surat presiden pada Mei 2023 dan mengendap sampai pergantian pemerintahan. Head Politika menelusuri seluruh pernyataan Dasco tentang rancangan itu sejak pembahasan pertama, dan tidak menemukan satu pun pernyataan yang menolaknya. Sepanjang periode itu ia berulang kali menyatakan pembahasannya berjalan, dan puncaknya ia meneken surat bertenggat pada 27 Agustus 2026. Konsistensi sikap selama tiga tahun pada satu rancangan yang sensitif bagi banyak pihak bukan hal yang mudah ditemukan di Senayan.
Sumber: penelusuran arsip pemberitaan oleh Head Politika, 2023 sampai 2026.
Dua julukan yang menempel padanya
The Jakarta Post pada 11 April 2025 menurunkan tulisan berjudul “Don Dasco”, yang menggambarkannya berpindah dari penyusun siasat partai menjadi penata urusan bagi Prabowo.
Julukan kedua datang langsung dari ketua umumnya. Dalam taklimat kader Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Sabtu 8 November 2025, Prabowo Subianto menyapanya di depan hadirin: “Wakil Ketua DPR RI soalnya nih ya, Don. Rakyat memberi dia namanya Don. Profesor Dr Ir Don Sufmi Dasco alias si kancil.” Dalam cerita rakyat Nusantara, kancil bukan hewan terkuat, dan yang membuatnya bertahan adalah kecerdikan membaca keadaan.
Head Politika mengutip kedua julukan itu sebagai catatan tentang cara orang lain melihatnya, bukan sebagai penilaian sendiri.
Sumber: The Jakarta Post, 11 April 2025, dan CNN Indonesia, 12 November 2025.
Kelemahan
Publik luas belum mengenalnya sebagai calon
Namanya tidak muncul dalam satu pun rilis survei calon presiden 2029 dari Poltracking, Indikator, LSI, Litbang Kompas, maupun SMRC sampai Agustus 2026. Angka pengenalan tokoh secara terpisah juga tidak ditemukan. Untuk seseorang yang memegang jabatan setinggi ini, ketiadaan angka bukan hal kecil, karena semua modal lain akan berhenti di titik itu bila suatu saat ia butuh dukungan pemilih langsung.
Penelusuran Head Politika atas rilis publik lembaga lembaga tersebut hingga Agustus 2026.
Bukan penarik suara terkuat di daerahnya sendiri
Pada Pemilu 2024 ia berada di urutan kelima di Dapil Banten III. Airin Rachmi Diany mengumpulkan 302.878 suara, lebih dari dua setengah kali perolehannya. Rasio suara pribadi Airin terhadap suara partainya mencapai 47,4 persen, sedangkan rasio Dasco 32,8 persen. Kekuasaannya hari ini bertumpu pada jabatan, dan jabatan bisa berpindah lebih cepat daripada dukungan pemilih.
Sumber: data KPU, dirangkum Detik dan CNN Indonesia.
Namanya disebut dalam laporan investigasi soal kasino Kamboja
Majalah Tempo edisi 6 April 2025 menurunkan laporan berjudul Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja, dan nama Dasco disebut di dalamnya. Dasar dokumennya adalah laporan tahunan 2022 PT MNC Digital Entertainment Tbk yang mencatat riwayat kerja komisaris utamanya saat itu di dua perusahaan Kamboja. Gerindra membantah, dan tidak ada proses hukum sampai hari ini. Beban politiknya tetap ada karena isunya menyangkut kejahatan lintas negara. Rincian lengkapnya ada di bagian kontroversi.
Gelar guru besarnya pernah dipersoalkan
Majalah Tempo pada Mei sampai Juli 2024 mempertanyakan keabsahan gelar guru besar yang ia terima dari Universitas Pakuan pada 1 Desember 2022. Ia membantah dan menyatakan gelar itu ditempuh sesuai mekanisme. Sampai hari ini tidak ada proses hukum maupun pencabutan gelar. Rincian tuduhan dan bantahannya ada di bagian berikutnya.
Sumber: Tempo.
Cara DPR mengesahkan undang undang jadi sasaran kritik
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai revisi Undang Undang TNI disahkan dengan melanggar tahap perencanaan dan penyusunan, serta tidak memperhatikan asas keterbukaan. Undang undang itu sedang diuji secara formil di Mahkamah Konstitusi. Kritiknya ditujukan pada lembaga, tetapi melekat pada pimpinan yang mengoordinasikan bidangnya.
Sumber: PSHK.
Isu terberat dibiarkan tanpa jawaban pribadi
Sejak laporan tentang kasino Kamboja terbit pada 6 April 2025, yang menjawab hanya orang lain. Sekretaris Jenderal partainya, seorang elite Gerindra, dan sejumlah kelompok pendukung. Dari Dasco sendiri tidak ditemukan satu pun pernyataan, baik membantah maupun menjelaskan, sampai 29 Agustus 2026. Diam bukan pengakuan, dan halaman ini tidak memperlakukannya sebagai pengakuan. Persoalannya, selama tidak dijawab, isu itu tetap tersedia untuk dipakai siapa pun yang membutuhkannya, dan biayanya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
Sumber: Tempo dan penelusuran arsip pemberitaan oleh Head Politika.
Sempat tidak terlihat justru saat tekanan paling besar
Pada gelombang unjuk rasa 25 sampai 31 Agustus 2025, ia tidak tampil di depan selama beberapa hari, dan baru muncul kembali pada 1 September 2025 sebelum menerima perwakilan mahasiswa pada 2 dan 3 September. Kekayaannya juga sempat menjadi bahan teriakan pengunjuk rasa pada 22 Agustus 2024. Keduanya menunjukkan bahwa pola pasang badan yang melekat padanya tidak selalu berjalan.
Sumber: Kompas dan IDN Times.
Kedua sisi di atas ditulis dengan panjang yang hampir sama, yaitu 473 kata untuk kekuatan dan 504 kata untuk kelemahan. Angkanya disebut supaya Anda bisa memeriksa sendiri bahwa tidak ada sisi yang dikurangi.
4 isu yang paling sering dipakai lawannya
Keempatnya punya sumber yang dapat diperiksa. Tuduhan yang hanya beredar di media sosial tanpa bukti tidak dimasukkan sama sekali, termasuk potongan video buatan yang sempat menyebar. Setiap isu di bawah ini disertai bantahan atau penjelasan dari pihaknya, dan status hukumnya per 29 Agustus 2026.
Penyebutan namanya dalam laporan investigasi kasino dan judi online di Kamboja Belum dibuktikan, tanpa proses hukum
Apa yang dipersoalkan
Nama Dasco disebut dalam laporan investigasi tentang pengusaha dan politikus yang dikaitkan dengan bisnis kasino serta judi online di Kamboja. Sampul edisi itu memakai judul tentang tentakel judi Kamboja, sedangkan di dalam tulisannya namanya disebut dengan kalimat bahwa namanya ikut mencuat.
Siapa yang mengangkat
Majalah Tempo, edisi 6 April 2025, dalam laporan berjudul Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja. Peliputannya dilakukan dari Sihanoukville dan Poipet.
Bukti yang diajukan
Satu dokumen dan satu keterangan. Dokumennya laporan tahunan 2022 PT MNC Digital Entertainment Tbk, yang mencatat riwayat kerja komisaris utamanya saat itu, Sufmi Dasco, pernah punya pengalaman bisnis di Golden Oasis Entertainment Co Ltd dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja. Golden Oasis Entertainment disebut sebagai pengelola Trimulia Casino di Sihanoukville. Keterangannya berasal dari seorang pejabat kabinet yang tidak disebut namanya.
Yang tidak ada dalam laporan itu
Laporan tersebut tidak menguraikan peran Dasco dalam kegiatan judi online, tidak menyertakan dokumen kepemilikan atas nama dirinya, dan tidak menghadirkan saksi yang menyebut perbuatannya. Kaitan yang ditunjukkan adalah riwayat bisnis masa lalu yang tercatat di dokumen perusahaan.
Bantahan
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani pada 9 April 2025 di Kompleks Parlemen menjawab singkat, “Saya enggak yakin”. Elite Gerindra Amir Hamzah pada 8 April 2025 menyatakan kerja sama yang dimaksud berada di bidang properti, dan afiliasi perusahaan itu di kemudian hari tidak berkaitan langsung dengan Dasco. Sejumlah pihak lain menilai laporan tersebut sebagai insinuasi tanpa bukti langsung. Koordinator Siaga 98 Hasanuddin menyatakan nama Dasco tidak ada dalam bagan konsorsium jaringan judi online yang pernah beredar maupun dalam rilis PPATK.
Tanggapan dari Dasco sendiri
Tidak ditemukan. Tempo menyatakan telah berupaya meminta tanggapannya sebelum dan sesudah penerbitan tanpa memperoleh jawaban. Head Politika juga tidak menemukan pernyataan langsung dari Dasco tentang isu ini di arsip pemberitaan sampai 29 Agustus 2026. Ketiadaan bantahan pribadi ini dicatat apa adanya, dan tidak diartikan sebagai pengakuan.
Keabsahan gelar guru besar dari Universitas Pakuan Masih dugaan, sudah dibantah
Apa yang dipersoalkan
Riwayat mengajar yang dinilai tidak sinkron, lompatan jenjang dari lektor langsung ke guru besar, dan artikel syarat yang terbit di jurnal yang sudah dihentikan pengindeksannya sejak 2020.
Siapa yang mengangkat
Majalah Tempo, lewat pemberitaan dan siniar Bocor Alus.
Kapan
Mei sampai Juli 2024. Gelar itu sendiri dikukuhkan pada 1 Desember 2022.
Bantahan
Dalam wawancara tertulis kepada Tempo pada Jumat, 31 Mei 2024, Dasco menyatakan gelar itu ditempuh melalui mekanisme yang sesuai. “Saya melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian,” katanya. Ia juga menyebut kariernya sebagai dosen dimulai pada 2010 di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Sejumlah pihak pendukungnya menilai pemberitaan itu tidak berdasar dan meminta hak jawab.
Status per 29 Agustus 2026
Sampai hari ini persoalan ini berhenti sebagai dugaan yang belum dibuktikan. Tidak ditemukan sanksi, pencabutan gelar, maupun perkara hukum. Ini polemik akademik dan etika. Sumber: Tempo.
Kecepatan dan keterbukaan proses legislasi di DPR Sedang diuji di Mahkamah Konstitusi
Apa yang dipersoalkan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dinilai cacat formil. Tiga temuannya: disahkan tanpa pernah sah masuk sebagai RUU prioritas 2025, melangkahi tahap penyusunan, dan dibahas tanpa memenuhi asas keterbukaan. Pembahasannya juga sempat digelar di hotel, wilayah privat yang sulit dijangkau publik.
Siapa yang mengangkat
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia lewat Deputi Direktur Fajri Nursyamsi dan Direktur Eksekutif Rizky Argama, bersama Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang beranggotakan Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, dan sejumlah organisasi lain.
Kapan
Undang undang disahkan pada 20 Maret 2025. Kritik berlanjut sepanjang 2025 dan 2026.
Penjelasan pihaknya
Dasco menyatakan revisi itu hanya menyentuh tiga pasal, yaitu kedudukan, perluasan penempatan prajurit di sejumlah kementerian dan lembaga, serta usia pensiun. Ia juga menyebut pembahasannya sudah lama direncanakan.
Status per 29 Agustus 2026
Undang undang tersebut sedang diuji secara formil di Mahkamah Konstitusi. Kritik ini ditujukan pada lembaga, bukan tuduhan pribadi terhadap Dasco. Sumber: PSHK.
Sorotan terhadap jumlah kekayaan yang dilaporkan Angka resmi, tanpa dugaan pidana
Apa yang dipersoalkan
Kenaikan harta terlapor dari Rp22.946.441.418 pada laporan pertama 1 Juni 2015 menjadi Rp79.029.023.525 pada laporan 28 Maret 2024. Kenaikan terbesar terjadi antara laporan 2020 dan 2021, dari Rp47.395.051.239 menjadi Rp76.709.270.548, atau melonjak sekitar Rp29 miliar dalam setahun.
Siapa yang mengangkat
Pengunjuk rasa pada 22 Agustus 2024, kemudian menjadi bahan pemberitaan sejumlah media.
Bukti yang ada
Angkanya berasal dari laporan yang ia serahkan sendiri ke KPK dan terbuka untuk umum. Laporan 2023 mencatat tanah dan bangunan Rp39,7 miliar, kas dan setara kas Rp26 miliar, serta alat transportasi Rp4,06 miliar. Tercatat tanpa utang.
Bantahan atau tanggapan
Tidak ditemukan tanggapan khusus dari pihaknya mengenai sorotan ini. Ia punya riwayat usaha sebelum masuk politik, yang tercatat dalam profil resminya.
Status per 29 Agustus 2026
Tidak ada laporan ke penegak hukum, tidak ada penyelidikan, dan tidak ada tuduhan pidana. Angka disajikan apa adanya tanpa penilaian. Sumber.
Yang terlihat setelah keempatnya dijajarkan
Sepanjang 2024 sampai 2026, empat serangan berbeda diarahkan kepadanya. Satu menyangkut gelar akademik, satu menyangkut kejahatan lintas negara, satu menyangkut cara DPR bekerja, satu menyangkut harta. Datang dari media besar, dari lembaga pemantau, dan dari jalanan.
Dalam rentang itu ia tidak mundur dari satu pun jabatan. Ia tidak dicopot dari pimpinan DPR, tidak dilepas dari Ketua Harian Gerindra, dan pada November 2025 justru disapa di depan kader oleh ketua umumnya sendiri. Posisi kelembagaannya bahkan naik, dari bidang ekonomi ke bidang politik dan keamanan.
Pandangan Head Politika
Bagian ini penilaian kami, bukan temuan riset. Diserang berkali kali dari empat arah berbeda dan tetap berdiri di tempat yang sama menunjukkan ketahanan politik yang tidak dimiliki banyak orang. Sebagian orang membaca ketenangan itu sebagai kepercayaan diri seseorang yang merasa tuduhannya tidak berdasar. Sebagian lain membacanya sebagai perlindungan yang datang dari kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Kami mencatat bahwa ketahanan itu punya satu sisi yang tidak menguntungkan dirinya sendiri. Pada isu terberat, yaitu laporan tentang kasino Kamboja, ia memilih tidak menjawab sama sekali selama lebih dari setahun. Diam memang bukan pengakuan, dan halaman ini tidak memperlakukannya sebagai pengakuan. Namun diam juga tidak menutup persoalan, dan selama tidak dijawab, isu itu akan terus dipakai orang lain.
Batas yang kami pegang
Head Politika tidak mencatat tuduhan yang tidak punya sumber terperiksa, dan tidak menuliskan tuduhan pidana tanpa putusan berkekuatan hukum tetap. Bila suatu saat ada perkembangan hukum pada salah satu isu di atas, halaman ini diperbarui dan tanggal pembaruannya dicantumkan.
Garuda yang dimaksud itu bukan Partai Garuda
Di percakapan politik arus bawah, ada satu anggapan yang sudah lama beredar tentang Dasco. Bunyinya kira kira begini: ia ditengarai ikut berada di belakang pembentukan Partai Garuda, partai kecil yang selalu lolos verifikasi meski suaranya tidak pernah menyentuh satu persen. Anggapan itu muncul lagi setiap kali Partai Garuda mengambil sikap yang searah dengan kekuatan besar, dan menguat setiap kali nama Dasco disebut sebagai penata urusan politik.
Anggapan itu punya bahan bakar yang mudah dinyalakan. Pertama, sejumlah media besar menulis bahwa Dasco adalah salah seorang pendiri partai berlambang kepala burung garuda. Kedua, Partai Garuda memang punya kaitan kekerabatan dengan orang Gerindra. Ketiga, tidak pernah ada penjelasan yang tuntas sehingga ruang kosongnya diisi tafsir.
Head Politika menelusuri ketiganya. Hasilnya dimulai dari yang paling mendasar, yaitu soal lambang.
Kalimat yang benar, tetapi salah dibaca
Kalimat bahwa Dasco salah seorang pendiri partai berlambang kepala burung garuda itu memang benar. Yang keliru cara membacanya.
Klarifikasi
Frasa itu menunjuk Gerindra, karena lambang Gerindra memang kepala burung garuda
Sejumlah media besar memakai frasa tersebut ketika menyebut Dasco sebagai kader Gerindra. Pembaca kemudian menautkannya ke Partai Garuda, yaitu partai yang sama sekali berbeda dan berdiri tujuh tahun setelahnya.
Gerindra
Dideklarasikan 6 Februari 2008. Dasco terlibat sejak partai itu mulai didirikan dan menjabat Ketua DPP pada tahun yang sama. Lambangnya kepala burung garuda.
Partai Garuda
Partai Gerakan Perubahan Indonesia, dideklarasikan 16 April 2015. Ketua umumnya Ahmad Ridha Sabana.
Temuan Head Politika: nama Sufmi Dasco Ahmad tidak ditemukan dalam dokumen kepengurusan Partai Garuda, dalam laporan dana kampanye partai itu ke KPU, maupun dalam laporan media yang dapat diperiksa. Ia bukan pendiri, bukan pengurus, dan tidak tercatat sebagai penyandang dananya.
Pencarian dilakukan pada arsip Tempo, Kompas, Antara, VIVA, Suara, Tirto, ERA, dan Liputan6, ditambah penelusuran susunan pengurus partai tersebut.
Partai Garuda bukan partai baru, dan itu jarang diberitakan
Bagian kedua dari kekeliruan ini menyangkut umur partainya. Banyak orang mengira Partai Garuda lahir pada 2015 sebagai partai yang benar benar baru. Yang terjadi bukan pendirian, tetapi penggantian nama atas badan hukum yang sudah ada sejak Orde Baru berakhir.
30 November 2007
Partai Kerakyatan Nasional dibentuk di Jakarta
Siapa di belakangnyaHarmoko, Menteri Penerangan era Orde Baru sekaligus Ketua MPR dan DPR periode 1997 sampai 1999. Ia duduk sebagai penasihat partai
PengesahanMenteri Hukum dan HAM, 5 April 2008, lewat Surat Keputusan Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008. Dideklarasikan 19 April 2008 di Gedung Joang, Jakarta
2009
Gagal verifikasi KPU, lalu vakum
Yang terjadiPartai Kerakyatan Nasional mendaftar sebagai peserta Pemilu 2009 dan tidak lolos verifikasi. Setelah itu partainya berhenti bergerak selama delapan tahun
Ketua umumnya saat ituSoebiantoro Soemantoro, dengan Sekretaris Jenderal Jemmy Setiawan
3 dan 16 April 2015
Ganti nama, bukan mendirikan partai baru
Yang diputuskanKongres perdana di Hotel Gren Alia, Cikini, memutuskan penggantian nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Nama itu resmi dipakai sejak 16 April 2015. Harmoko tidak hadir dalam kongres tersebut
Kenapa ini pentingDengan cara mengganti nama, partainya tidak perlu mengulang verifikasi badan hukum dari nol. Cukup melaporkan perubahan. Kepemimpinan diserahkan secara simbolik dari Soebiantoro Soemantoro kepada Ahmad Ridha Sabana
Tiga hal langsung terjawab oleh urutan waktu di atas. Badan hukum partainya lahir pada 2007, yaitu setahun sebelum Gerindra berdiri. Pendirinya Harmoko, tokoh Orde Baru yang tidak punya kaitan dengan Dasco. Dan ketua umum pertamanya Soebiantoro Soemantoro, bukan Ahmad Ridha Sabana.
Informasi yang menyebut Partai Garuda sebagai partai bikinan baru pada 2015 keliru, dan kekeliruan itulah yang selama ini menyuburkan tafsir tentang siapa yang membiayainya.
Sumber: Tempo, Kompas, dan Kompas TV.
Kaitan lain yang memang terdokumentasi
Dua hal berikut nyata dan pernah dilaporkan, tetapi keduanya menyangkut Gerindra sebagai lembaga, bukan Dasco sebagai orang.
Hubungan kekerabatan antartokohTerdokumentasi
Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Garuda, adalah adik kandung Ahmad Riza Patria yang berada di Gerindra. Ridha juga pernah maju sebagai calon legislatif Gerindra dari Jakarta Timur pada 2014 dengan 3.691 suara dan gagal terpilih.
Bantahan dari kedua pihakTerdokumentasi
Ridha Sabana pada 19 Februari 2018 menyatakan partainya tidak berafiliasi dengan partai mana pun, termasuk Gerindra. Ahmad Riza Patria juga membantah bahwa Partai Garuda dibentuk Gerindra. Isu lama yang mengaitkan partai itu dengan keluarga Cendana dibantah pada periode yang sama.
Sumber: Tempo, 19 Februari 2018.
Tidak ditemukan satu pun dokumen atau putusan yang mengaitkan Dasco dengan Partai Garuda.
Pola yang sama pernah 2 kali terjadi
Di kalangan politik beredar anggapan bahwa Dasco menyandang dana Partai Garuda. Anggapan itu tidak punya sumber yang dapat diperiksa, tidak ada nama yang bersedia menyatakannya secara terbuka, dan tidak ada dokumen yang menopangnya. Head Politika tidak akan mengulanginya sebagai tuduhan.
Yang bisa dikerjakan adalah hal lain. Indonesia sudah dua kali melihat partai yang kemudian terhubung erat dengan seorang tokoh kuat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia. Dari kedua kasus itu bisa ditarik indikator yang dapat diamati siapa pun dari luar. Indikator itu lalu ditempelkan ke data Partai Garuda, dan hasilnya disajikan apa adanya.
Partai Demokrat
Berdiri
September 2001, deklarasi resmi 17 Oktober 2002
Tokoh kunci
Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu menteri koordinator
Jarak ke puncak
Mundur dari kabinet Maret 2004, maju sebagai calon presiden tahun yang sama
Hasil
Langsung masuk parlemen pada pemilu pertamanya tahun 2004, dan pendirinya menang pemilihan presiden pada tahun yang sama
PSI
Berdiri
16 November 2014
Tokoh kunci
Kaesang Pangarep bergabung 23 September 2023
Jarak ke puncak
Menjadi ketua umum 25 September 2023, dua hari setelah bergabung
Hasil
4.260.169 suara atau 2,80 persen pada Pemilu 2024, tetap di bawah ambang parlemen 4 persen dan tanpa kursi DPR
Partai Garuda
Berdiri
Badan hukumnya 30 November 2007 sebagai Partai Kerakyatan Nasional. Berganti nama menjadi Partai Garuda pada 16 April 2015
Tokoh kunci
Pendirinya Harmoko, tokoh Orde Baru. Tidak ada tokoh besar yang bergabung atau dipasang setelahnya
Jarak ke puncak
Tidak ada peristiwa setara
Hasil
406.883 suara atau 0,26 persen pada Pemilu 2024, terendah kedua dari 18 partai peserta, dan tanpa satu pun kursi DPR
5 indikator, dan mana yang cocok
Partai berdiri berdekatan dengan kebutuhan politik seorang tokohTidak terpenuhi
Muncul pada: Demokrat, yang berdiri 2001 dan mengantar SBY pada 2004.
Data Partai Garuda: badan hukumnya berdiri pada 2007, setahun sebelum Gerindra ada, dan hanya berganti nama pada 2015. Tidak ada tokoh yang melejit lewat partai itu.
Tokoh besar dipasang cepat di pucuk pimpinanTidak terpenuhi
Muncul pada: PSI, dengan jarak dua hari antara Kaesang Pangarep bergabung dan menjadi ketua umum.
Data Partai Garuda: tidak ada tokoh nasional yang dipasang di kepengurusannya.
Suara melonjak setelah tokoh itu terlibatTidak terpenuhi
Muncul pada: Demokrat, yang langsung memperoleh kursi besar pada pemilu pertamanya dan mengantar pendirinya ke kursi presiden pada tahun yang sama.
Data Partai Garuda: pada Pemilu 2024 hanya memperoleh 406.883 suara atau 0,26 persen, dan tidak mendapat satu pun kursi DPR. Tidak ada lonjakan sama sekali.
Sumber: penetapan KPU 20 Maret 2024, dirangkum CNN Indonesia.
Ada perpindahan orang antara partai itu dan kekuatan yang diduga menopangSebagian
Muncul pada: kedua kasus.
Data Partai Garuda: Ahmad Ridha Sabana pernah menjadi calon legislatif Gerindra pada 2014 dan berkerabat dengan Ahmad Riza Patria. Kaitan ini menyangkut Gerindra, dan nama Dasco tidak muncul di dalamnya.
Kesenjangan antara dana yang dilaporkan dan biaya kegiatan yang terlihatTidak ada data
Muncul pada: kedua kasus, sebagai bahan sorotan publik.
Data Partai Garuda: laporan dana kampanye aslinya tidak berhasil kami akses, sehingga selisihnya tidak dapat dihitung. Head Politika memilih menuliskan bahwa datanya tidak ada, daripada menaksir.
Yang wajib Anda ingat saat membaca tabel di atas
Kesamaan pola tidak membuktikan kesamaan sebab. Tabel ini disusun sebagai alat periksa, bukan sebagai bukti. Dari lima indikator, tiga tidak terpenuhi, satu terpenuhi sebagian dan itu pun menyangkut Gerindra bukan Dasco, dan satu tidak dapat dinilai karena datanya tidak tersedia.
Empat kali dia berdiri paling depan
Empat kali dalam dua tahun terakhir, DPR berada dalam tekanan besar dan Dasco yang tampil di depan. Berikut peristiwanya, lengkap dengan siapa saja pimpinan lain yang ikut hadir, karena tanpa kolom itu polanya tidak bisa diuji.
22 Agustus 2024
Pembatalan pengesahan RUU Pilkada
Yang ia lakukanMemimpin rapat, mengumumkan pembatalan, lalu menyatakan yang berlaku adalah putusan Mahkamah Konstitusi
Pimpinan lain yang tampilHabiburokhman dan Wihadi Wiyanto, keduanya sesama Gerindra
26 Agustus sampai 3 September 2025
Polemik tunjangan rumah anggota DPR
Yang ia lakukanMenyatakan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan dihentikan terhitung 31 Agustus 2025, ditambah moratorium kunjungan kerja luar negeri, disertai permintaan maaf terbuka
Pimpinan lain yang tampilCucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa
1 sampai 3 September 2025
Gelombang unjuk rasa akhir Agustus
Yang ia lakukanMuncul kembali setelah beberapa hari tidak tampil, lalu menerima perwakilan mahasiswa
Pimpinan lain yang tampilCucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa
27 Agustus 2026
Surat komitmen RUU Perampasan Aset
Yang ia lakukanMenerima perwakilan massa, meneken surat bertenggat, menyatakan siap mundur bila meleset
Pimpinan lain yang tampilSari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal ikut meneken. Puan Maharani tidak
Kolom kanan mengubah cara membaca pola ini. Dasco memang selalu ada di depan, tetapi ia hampir tidak pernah sendirian. Pada peristiwa terakhir, tiga wakil ketua lain ikut membubuhkan tanda tangan. Yang membedakan bukan kehadirannya, melainkan kesediaannya menjadi orang yang bicara.
Apa yang ia sendiri katakan tentang ambisinya
Head Politika mencari pernyataan langsung Dasco tentang kemungkinan maju pada 2029, di arsip Kompas, Antara, JPNN, dan Tempo. Hasilnya perlu dicatat apa adanya.
“Kalau yang nama survei fluktuatif. Kadang naik, kadang turun.”
Tidak ditemukan satu pun pernyataan Dasco yang menyatakan kesediaan maupun ketidaksediaannya maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada 2029. Setiap kali ditanya soal 2029, jawabannya mengarah ke Prabowo, bukan ke dirinya. Wacana yang menyebut namanya sebagai calon datang dari pengamat dan kelompok pendukung, bukan dari ucapannya sendiri.
Head Politika berhenti di sini dan tidak menyimpulkan alasan di balik pola tampil di depan itu. Yang tersaji adalah perbuatan, tanggal, dan ucapannya. Penafsirannya milik Anda.
Cara kami memberi angka, dan cara Anda mengeceknya
Skor di bawah ini bukan pendapat. Ia hasil penerapan rubrik terhadap data, dan rubriknya diterbitkan lengkap di halaman ini supaya Anda bisa menghitung ulang. Tujuh pilar, masing masing punya bobot dan tangga penilaian yang ditetapkan lebih dulu, bukan disusun setelah melihat hasilnya.
Yang diukur adalah modal politik hari ini. Bukan peluang menang pemilu.
Skornya 70, dengan pita 55 sampai 86. Seluruh 7 pilar dapat dinilai, dan syaratnya paling sedikit 5 dari 7 pilar punya data.
Pilar terkuatnya modal partai di angka 86. Pilar terlemahnya modal publik di angka 18. Jarak antara keduanya adalah inti dari seluruh halaman ini.
Angka ini mengukur modal politik per 29 Agustus 2026, bukan peluang menang pemilu, dan diperbarui bila datanya berubah.
Pita ketidakpastian
Skornya 70. Pita wajarnya 60 sampai 81, dihitung dengan menggeser seluruh angka pilar 10 ke atas dan ke bawah, serta potongan liabilitas 2 ke atas dan ke bawah. Penilaian ini baru dikerjakan satu analis, belum melalui penilaian ganda, sehingga pitanya dilebarkan 5 angka ke masing masing arah menjadi 55 sampai 86.
Cara membaca yang benar: bila suatu saat Anda membandingkan tokoh yang selisih skornya di bawah 10, anggap keduanya setara.
Bobot tiap pilar, dan alasan memilihnya
Bobot di bawah ini pilihan Head Politika, bukan angka baku yang berlaku umum. Anda boleh tidak setuju, dan Anda dipersilakan menghitung ulang dengan bobot versi Anda sendiri memakai angka pilar yang sama.
Modal elektoral20Suara pribadi satu satunya modal yang tidak bisa diberikan orang lain.
Modal kelembagaan20Di sistem parlemen Indonesia, jabatan menentukan agenda lebih cepat daripada popularitas.
Modal partai15Tanpa partai, tidak ada tiket.
Modal jaringan15Semua keputusan besar di DPR membutuhkan lebih dari satu fraksi.
Modal publik15Dibobot di bawah kelembagaan karena mengukur potensi, bukan kekuasaan hari ini.
Modal sumber daya10Penting, tetapi paling mudah dipinjam dari pihak lain.
Liabilitasdikurangkan, maksimal 15Beban tidak menambah kekuatan, ia hanya memotong.
Angka tiap pilar, ketuk untuk membuka datanya
Tiap pilar di bawah bisa dibuka. Isinya data mentah beserta sumbernya, alasan angka itu diberikan, dan tangga penilaian dengan kelas yang dipakai ditandai merah.
Modal elektoral78bobot 20
Data mentah. Suara pribadi 56.323 pada 2014, 99.002 pada 2019, dan 119.692 pada 2024. Rasio terhadap 364.440 suara Gerindra di Dapil Banten III sebesar 32,8 persen. Peringkat kelima di antara seluruh caleg terpilih dapil itu.
Kenapa 78 dan bukan lebih. Ia penyumbang suara terbesar di partainya sendiri dan naik tiga pemilu berturut turut, sehingga masuk kelas 70 sampai 89. Ia tidak naik ke kelas tertinggi karena Airin Rachmi Diany mengumpulkan 302.878 suara, lebih dari dua setengah kali perolehannya, dengan rasio 47,4 persen.
Sumber: data KPU, dirangkum Detik.
Tangga penilaian90 sampai 100, suara pribadi tertinggi di dapil dan lebih dari 2 kali pesaing terdekat70 sampai 89, suara pribadi jauh di atas caleg terpilih lain dan penyumbang terbesar partainya di dapil50 sampai 69, suara pribadi sekitar rata rata caleg terpilih di dapil yang sama30 sampai 49, terpilih terutama karena limpahan suara partaiDi bawah 30, tidak pernah terpilih lewat suara pribadi
Modal kelembagaan84bobot 20
Data mentah. Wakil Ketua DPR dua periode berturut turut sejak 2019. Sejak 1 Oktober 2024 mengoordinasikan bidang politik dan keamanan yang membawahi 5 alat kelengkapan, yaitu Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan BKSAP.
Kenapa 84. Berada di puncak kelasnya karena memenuhi dua syarat sekaligus, yakni bidang terberat dan masa jabatan lebih dari satu periode. Tidak masuk kelas tertinggi karena kursi ketua dipegang orang lain.
Sumber: Kompas.
Tangga penilaian90 sampai 100, Ketua DPR atau Ketua MPR70 sampai 89, Wakil Ketua DPR yang mengoordinasikan bidang politik dan keamanan, lebih dari satu periode50 sampai 69, Wakil Ketua DPR satu periode, atau ketua komisi utama30 sampai 49, ketua atau wakil ketua alat kelengkapan lainDi bawah 30, anggota tanpa jabatan struktural
Modal partai86bobot 15
Data mentah. Ketua Harian DPP Gerindra. Terlibat sejak partai berdiri pada 2008. Pernah memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo dan Gibran. Gerindra meraih 20.071.708 suara atau 13,22 persen pada Pemilu 2024, peringkat ketiga nasional dari 151.796.631 suara sah.
Kenapa 86. Nilai tertinggi di antara tujuh pilar, karena ketiga syarat kelasnya terpenuhi seluruhnya. Kursi ketua umum dipegang Prabowo Subianto, sehingga kelas teratas tertutup.
Sumber: profil resmi Gerindra dan penetapan KPU 20 Maret 2024, dirangkum CNN Indonesia.
Tangga penilaian90 sampai 100, ketua umum partai peserta pemilu70 sampai 89, ketua harian atau sekretaris jenderal partai lima besar nasional, ditambah penugasan strategis50 sampai 69, ketua bidang di pengurus pusat30 sampai 49, pengurus pusat tanpa portofolio strategisDi bawah 30, kader tanpa jabatan di pengurus pusat
Modal jaringan80bobot 15
Data mentah. Tiga peristiwa bertanggal: pembatalan RUU Pilkada 22 Agustus 2024, penghentian tunjangan rumah 3 September 2025, dan surat komitmen 27 Agustus 2026 yang diteken bersama wakil ketua dari NasDem dan PKB. Ditambah penyebutan namanya oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh pada 23 Juli 2024.
Kenapa 80 dan bukan lebih. Kelas tertinggi menuntut akses terdokumentasi ke kekuatan di luar koalisi. Perannya dalam pertemuan lintas kubu hanya disebut pihak ketiga, tanpa bukti langsung, sehingga tidak dihitung penuh.
Tangga penilaian90 sampai 100, memimpin kesepakatan lintas partai berulang sekaligus punya akses terdokumentasi ke pucuk eksekutif dan ke kekuatan di luar koalisi70 sampai 89, minimal 3 peristiwa kerja lintas partai yang terdokumentasi tanggalnya50 sampai 69, satu sampai dua peristiwa30 sampai 49, hubungan kerja hanya di dalam koalisinya sendiriDi bawah 30, tidak ada peristiwa yang dapat diperiksa
Modal publik18bobot 15
Data mentah. Nol kemunculan dalam rilis survei calon presiden 2029 dari Poltracking, Indikator, LSI, Litbang Kompas, dan SMRC sampai Agustus 2026. Angka pengenalan tokoh secara terpisah tidak ditemukan. Data sentimen media dengan metode terbuka juga tidak ditemukan.
Kenapa 18 dan bukan nol. Nol berarti tidak dikenal sama sekali, dan itu tidak benar untuk pejabat sekelas ini. Angka 18 menempatkannya di kelas paling bawah tanpa menyangkal bahwa namanya beredar luas di pemberitaan.
Batas keyakinan: rendah. Pilar ini dinilai dari 1 dari 3 indikator, karena dua indikator lainnya datanya tidak tersedia. Ini pilar yang paling mudah berubah bila ada rilis survei baru.
Penelusuran Head Politika atas rilis publik lembaga lembaga tersebut hingga Agustus 2026.
Tangga penilaian90 sampai 100, masuk 5 besar elektabilitas calon presiden secara konsisten70 sampai 89, masuk daftar survei calon presiden dengan angka di atas 3 persen50 sampai 69, masuk daftar survei di bawah 3 persen, atau pengenalan tokoh di atas 60 persen30 sampai 49, sesekali masuk daftar surveiDi bawah 30, tidak pernah masuk daftar survei calon presiden lembaga kredibel
Modal sumber daya64bobot 10
Catatan perbedaan sumber. Tempo mencatat Rp79.029.023.525, sedangkan IDN Times mencatat Rp79.986.915.131. Selisihnya sekitar Rp958 juta, kemungkinan karena periode laporan yang dirujuk berbeda. Head Politika memakai angka Tempo karena disertai rangkaian laporan sejak 2015, dan mencatat perbedaan ini apa adanya.
Data mentah. Rp79.029.023.525 pada laporan 28 Maret 2024. Rangkaian sebelumnya: Rp22.946.441.418 pada 1 Juni 2015, Rp32.196.441.418 pada 2018, Rp45.080.971.667 pada 2019, Rp47.395.051.239 pada 2020, Rp76.709.270.548 pada 2021, dan Rp77.968.954.649 pada 2022. Tercatat tanpa utang. Punya riwayat usaha sebelum masuk politik.
Kenapa 64. Berada di paruh atas kelasnya karena laporan tanpa utang dan ada riwayat usaha. Pembandingnya sesama pimpinan DPR: Ketua DPR Puan Maharani melaporkan Rp552.887.740.518 pada 31 Maret 2024, dan angka itu menjadi patokan kelas tertinggi tangga ini. Sumber: Kompas.
Sumber: e-LHKPN KPK, dirangkum Tempo, 22 Agustus 2024.
Tangga penilaian90 sampai 100, kekayaan terlapor di atas Rp500 miliar70 sampai 89, antara Rp100 miliar dan Rp500 miliar50 sampai 69, antara Rp50 miliar dan Rp100 miliar30 sampai 49, antara Rp10 miliar dan Rp50 miliarDi bawah 30, kurang dari Rp10 miliar
Liabilitas, dikurangkan4bobot maksimal 15
Data mentah. Empat isu yang punya sumber terperiksa: penyebutan namanya dalam laporan investigasi Tempo tentang kasino dan judi online di Kamboja pada 6 April 2025, polemik gelar guru besar yang diangkat Tempo pada 2024, kritik atas proses pengesahan Undang Undang TNI yang kini diuji di Mahkamah Konstitusi, dan sorotan atas kekayaan yang angkanya berasal dari laporan resminya sendiri.
Kenapa potongannya 4. Tidak ada satu pun dari keempat isu itu yang berstatus laporan ke penegak hukum, penyelidikan, atau putusan, sehingga seluruhnya masuk kelas potongan 2 sampai 4. Potongan diambil di batas atas kelas itu karena jumlah isunya empat dan salah satunya menyangkut kejahatan lintas negara.
Yang akan menaikkan potongan ini. Bila suatu saat ada laporan resmi ke penegak hukum atau pemeriksaan yang berjalan atas salah satu isu, potongannya naik ke kelas 5 sampai 8, dan skor totalnya turun. Tangga ini ditetapkan lebih dulu, jadi perubahannya bisa Anda hitung sendiri.
Rincian tiap isu ada di bagian kontroversi di atas.
Tangga penilaianPotongan 13 sampai 15, ada putusan pidana berkekuatan hukum tetapPotongan 9 sampai 12, berstatus tersangka atau terdakwaPotongan 5 sampai 8, dilaporkan ke penegak hukum atau lembaga etik dan prosesnya berjalanPotongan 2 sampai 4, kontroversi publik terdokumentasi, sudah dibantah, tanpa proses hukumPotongan 0 sampai 1, tidak ada kontroversi terdokumentasi
Hitungannya, langkah demi langkah
Semua angka di bawah bisa Anda cek dengan kalkulator
LangkahHasil
Modal elektoral 78 dikali bobot 201.560
Modal kelembagaan 84 dikali bobot 201.680
Modal partai 86 dikali bobot 151.290
Modal jaringan 80 dikali bobot 151.200
Modal publik 18 dikali bobot 15270
Modal sumber daya 64 dikali bobot 10640
Jumlah6.640
Dibagi 10066,4
Dikurangi liabilitas 462,4
Dinormalkan, (62,4 + 15) dibagi 110 dikali 10070,36
Dibulatkan ke bilangan bulat70
Skor modal politik Sufmi Dasco Ahmad per 29 Agustus 2026: 70 dari 100, pita 55 sampai 86.
Keterbukaan tentang skala ini. Karena rentang mentahnya memuat angka minus, lantai skalanya tidak persis nol. Tokoh tanpa modal politik sama sekali dan tanpa liabilitas akan mendarat di angka 13,6, bukan 0. Angka 0 hanya tercapai bila modalnya nol sekaligus liabilitasnya maksimal, dan angka 100 hanya bila seluruh pilar sempurna tanpa liabilitas. Anda perlu tahu ini sebelum membandingkan skor mana pun yang memakai rubrik ini.
Seberapa goyah angka ini
Angka tunggal selalu terlihat lebih pasti daripada kenyataannya. Tabel di bawah memperlihatkan apa yang terjadi bila bobot dan angka pilarnya digeser, dihitung ulang dengan mesin.
Uji kepekaanRentang hasil
Tiap bobot digeser 5 poin ke atas dan ke bawah, 729 kombinasi64 sampai 75
Tiap angka pilar digeser 10 ke atas dan ke bawah, 729 kombinasi62 sampai 79
Keduanya digeser acak 20.000 kali, rentang tengah 90 persen65 sampai 76
Bacaan yang jujur atas tabel ini: angka 70 sebaiknya dibaca sebagai sekitar 70, bukan sebagai 70 yang presisi.
3 hal yang bisa mengubah angka ini
Namanya muncul di survei tokoh nasional
Modal publik yang kini 18 bisa melompat ke 50 atau lebih hanya dengan satu rilis survei yang memuat namanya. Ini pengubah paling besar, karena bobotnya 15 dan jaraknya paling lebar.
Hasil tenggat 15 Desember 2026
Bila RUU Perampasan Aset disahkan tepat waktu, modal jaringan dan kelembagaan naik. Bila meleset dan janji mundur ditagih, dua pilar itu justru turun dan liabilitas bertambah.
Perkembangan pada polemik gelar guru besar
Selama berhenti sebagai dugaan, potongan liabilitas tetap 4. Bila suatu saat ada pemeriksaan resmi, potongannya naik ke kelas berikutnya.
Catatan metode
Skor ini indeks analitik Head Politika, bukan hasil penelitian ilmiah. Metodenya terbuka penuh dan dapat dihitung ulang siapa pun, tetapi bobot dan tangga penilaiannya adalah penilaian Head Politika, bukan temuan empiris.
Yang memenuhi kaidah: aturannya ditetapkan sebelum data dilihat, hitungannya dapat direproduksi, data yang hilang ditangani dengan aturan tertulis, dan seluruh sumbernya bertaut sehingga dapat diperiksa.
Yang belum memenuhi kaidah: bobotnya ditetapkan dan bukan diturunkan dari data, tangganya bersifat berjenjang tetapi diperlakukan seperti berjarak sama, dan belum ada pengujian yang menunjukkan skor ini berhubungan dengan hasil politik di dunia nyata. Karena itu skornya diterbitkan sebagai bilangan bulat beserta pita, bukan sebagai angka berkoma.
Cara membaca yang benar: anggap dua tokoh setara bila selisih skornya di bawah 10. Peringkat Head Politika memakai kelompok selebar 10 angka, dan di dalam satu kelompok nama diurutkan menurut abjad, bukan menurut skor.
Bobot ini pilihan kami dan boleh Anda bantah. Seluruh angka pilar dan sumbernya tersedia di atas, sehingga Anda dapat menghitung ulang dengan bobot versi Anda sendiri.
Batas skor ini
Skor ini tidak dibandingkan dengan tokoh mana pun, karena membandingkan hanya sah bila tokoh lain dinilai memakai rubrik yang sama dengan data yang sama lengkapnya. Skor ini juga bukan ramalan keterpilihan. Seseorang bisa punya modal politik tinggi dan tetap tidak maju, atau maju dan kalah.
Apa saja yang harus terjadi dulu sebelum 2029
Head Politika tidak meramal siapa yang maju. Yang bisa dikerjakan adalah menyusun syarat, lalu menandai mana yang sudah terpenuhi. Lima syarat di bawah berlaku untuk siapa pun yang ingin maju sebagai calon presiden, bukan khusus untuk Dasco.
Ada aturan yang membolehkan partai mana pun mengusungSebagian
Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 2 Januari 2025 menghapus ambang batas pencalonan presiden. Setiap partai peserta pemilu kini berhak mengusulkan pasangan calon. Aturan pelaksananya, yaitu revisi Undang Undang Pemilu, belum final sampai Agustus 2026.
Sumber: JDIH DPR.
Dukungan resmi dari partainya sendiriBelum terpenuhi
Gerindra sampai hari ini mengarahkan pembicaraan 2029 kepada Prabowo Subianto. Tidak ditemukan sikap resmi partai yang menyebut nama Dasco sebagai calon.
Pernyataan kesediaan dari yang bersangkutanBelum ada
Tidak ditemukan satu pun pernyataan Dasco yang menyatakan kesediaan maupun ketidaksediaannya maju. Setiap kali ditanya, jawabannya mengarah ke Prabowo.
Modal pengenalan publik yang terukurBelum terpenuhi
Nol kemunculan dalam survei calon presiden 2029 dari lembaga arus utama sampai Agustus 2026. Ini syarat yang paling jauh dari terpenuhi.
Jalur dari pimpinan legislatif ke kursi presidenBelum pernah berhasil
Amien Rais maju sebagai calon presiden pada 2004 setelah menjabat Ketua MPR, dan kalah. Akbar Tandjung tidak berhasil menembus pencalonan meski pernah menjadi Ketua DPR. Di Indonesia, jalur ini belum pernah mengantar siapa pun sampai ke kursi presiden.
Pembandingnya sering dipakai orang, jadi mari diperiksa
Nama Susilo Bambang Yudhoyono kerap dipakai sebagai contoh tokoh yang naik dari dalam sistem. Urutan waktunya begini.
2001 sampai 2004
Lini masa SBY menuju kursi presiden
LangkahnyaPartai Demokrat berdiri September 2001, deklarasi resmi 17 Oktober 2002, SBY mundur dari kabinet pada Maret 2004, Demokrat langsung masuk parlemen pada pemilu tahun itu, lalu SBY menang pemilihan presiden
Posisi Dasco hari iniTidak punya partai sendiri, tidak mundur dari jabatan apa pun, dan tidak punya angka elektabilitas. Ia berada sebelum titik pertama pada lini masa itu
Empat perbedaan pentingnya: SBY punya elektabilitas tinggi sebelum 2004 sedangkan Dasco nol, SBY membangun kendaraan sendiri sedangkan Dasco kader partai yang dipimpin orang lain, SBY mundur dari kabinet sebagai pemicu simpati sedangkan Dasco tetap di kursinya, dan citra keduanya berbeda jauh.
Perbedaan itu sama pentingnya dengan kesamaannya.
Yang dikatakan orang lain tentang dia
Dikelompokkan menjadi tiga: yang mengapresiasi, yang mengkritik, dan yang netral. Ketiganya ada, dan tidak ada yang dikarang untuk menyeimbangkan.
Mengapresiasi3 suara
Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, di Harlah ke-26 PKB, 23 Juli 2024: “inilah tokoh the rising star kita ke depan”.
The Jakarta Post, 11 April 2025, menyebutnya berpindah dari penyusun siasat partai menjadi penata urusan bagi Prabowo.
Sumber: Antara, The Jakarta Post, dan Kompas.
Mengkritik2 suara
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai revisi Undang Undang TNI disahkan dengan melanggar tahap perencanaan dan penyusunan, serta tidak memperhatikan asas keterbukaan.
Majalah Tempo mempersoalkan keabsahan gelar guru besarnya sepanjang Mei hingga Juli 2024.
Kritik dari kalangan akademik yang menyasar Dasco sebagai pribadi, di luar dua hal di atas, tidak ditemukan.
Sumber: PSHK dan Tempo.
Netral2 suara
Dedi Kurnia Syah, Indonesia Political Opinion, menilai penempatan Dasco di pimpinan DPR sebagai langkah yang strategis, tanpa menyimpulkan ke mana arahnya.
Dasco sendiri, menanggapi naik turunnya angka survei: “kalau yang nama survei fluktuatif. Kadang naik, kadang turun.”
Sumber: The Jakarta Post dan JPNN.
Kekuasaan yang besar, pengenalan yang tipis
Seluruh angka di halaman ini bermuara pada satu jarak. Modal partainya 86, modal kelembagaannya 84, dan modal publiknya 18. Jarak 68 angka itu yang membuat posisi Dasco menarik untuk diamati sekaligus rapuh bila suatu saat ia butuh dukungan pemilih langsung.
Kekuasaan yang bertumpu pada jabatan bekerja sangat baik selama jabatan itu ada. Ia berhenti bekerja pada hari jabatan itu berpindah. Tokoh yang punya suara pemilih tetap punya sesuatu meski kehilangan kursi, dan itu bedanya.
Tanggal 15 Desember 2026 kini jadi ujian yang ia buat sendiri.
Bagi Anda yang mengikuti politik Indonesia, cara paling jujur membaca tokoh seperti ini adalah memisahkan tiga hal: apa yang ia kendalikan hari ini, apa yang orang lain katakan tentangnya, dan apa yang ia sendiri katakan. Halaman ini menaruh ketiganya berdampingan, lengkap dengan sumbernya, supaya Anda bisa menimbang tanpa harus percaya pada kesimpulan siapa pun.
Menilai modal politik dengan rubrik terbuka seperti ini adalah salah satu pekerjaan yang Head Politika kerjakan untuk kandidat, partai, dan lembaga. Layanan kami bisa dilihat bila Anda membutuhkannya.
Pertanyaan yang paling sering muncul
Sufmi Dasco Ahmad dari partai apa?
Gerindra. Ia terlibat sejak partai itu berdiri pada 2008 dan kini menjabat Ketua Harian DPP.
Dia dari daerah pemilihan mana?
Banten III, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Ia selalu bernomor urut 1.
Berapa kekayaan Sufmi Dasco Ahmad?
Rp79.029.023.525 pada laporan yang ia serahkan ke KPK tanggal 28 Maret 2024, tercatat tanpa utang. Laporan pertamanya pada 1 Juni 2015 bernilai Rp22.946.441.418.
Apakah dia pendiri Partai Garuda?
Bukan. Frasa pendiri partai berlambang kepala burung garuda yang beredar luas menunjuk Gerindra, karena lambang Gerindra memang kepala burung garuda. Partai Garuda adalah partai berbeda yang dideklarasikan 16 April 2015 dengan Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana. Nama Dasco tidak ditemukan dalam dokumen partai itu.
Apakah Dasco akan maju pada 2029?
Ia tidak pernah menyatakannya. Namanya juga tidak muncul dalam survei calon presiden 2029 dari lembaga arus utama mana pun sampai Agustus 2026. Wacana itu datang dari pengamat dan kelompok pendukung, bukan dari ucapannya.
Apa jabatannya sekarang?
Wakil Ketua DPR RI periode 2024 sampai 2029, mengoordinasikan bidang politik dan keamanan yang membawahi Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan BKSAP.
Berapa suaranya pada Pemilu 2024?
119.692 suara pribadi, atau 32,8 persen dari 364.440 suara Gerindra di Dapil Banten III. Ia satu satunya kader Gerindra yang lolos dari dapil itu.
Dia pernah menjabat apa di Mahkamah Kehormatan Dewan?
Wakil Ketua MKD sejak 30 Oktober 2014, lalu Ketua MKD sejak 27 Juli 2016. Sejumlah profil keliru menyebut ia langsung menjadi ketua pada 2014.
Kenapa dia dijuluki Don Dasco?
Julukan itu dipakai The Jakarta Post pada 11 April 2025 dalam tulisan yang menggambarkan perpindahannya dari penyusun siasat partai menjadi penata urusan bagi Prabowo. Head Politika mengutipnya sebagai catatan media, bukan sebagai penilaian sendiri.
Apa isi surat komitmen 27 Agustus 2026?
Empat poin. Dua yang terpenting: RUU Perampasan Aset diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026, dan pimpinan DPR menyatakan kesiapan mengundurkan diri bila sampai tanggal itu rancangan tersebut tidak disahkan dalam paripurna. Naskah ketikannya menyebut pengunduran diri dari jabatan sebagai Pimpinan DPR RI, sedangkan Dasco menambahkan sendiri dengan tulisan tangan bahwa pengunduran diri itu juga mencakup kursi anggota DPR, sebelum surat itu ditandatangani.
Siapa saja yang menandatangani surat itu?
Empat Wakil Ketua DPR RI: Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Ketua DPR Puan Maharani tidak ikut menandatangani.
Apakah Sufmi Dasco Ahmad terlibat judi online di Kamboja?
Namanya disebut dalam laporan investigasi Majalah Tempo edisi 6 April 2025 tentang pengusaha dan politikus yang dikaitkan dengan kasino dan judi online di Kamboja. Dasarnya laporan tahunan 2022 PT MNC Digital Entertainment Tbk yang mencatat riwayat bisnisnya di dua perusahaan Kamboja. Laporan itu tidak menguraikan perannya dalam kegiatan judi online. Gerindra membantah, Dasco sendiri tidak pernah menanggapi, dan sampai 29 Agustus 2026 tidak ditemukan laporan ke penegak hukum, penyelidikan, maupun putusan.
Apakah gelar profesornya bermasalah?
Keabsahannya dipersoalkan Majalah Tempo pada 2024. Dasco membantah dan menyatakan gelar itu ditempuh sesuai mekanisme. Sampai 29 Agustus 2026 tidak ditemukan sanksi, pencabutan gelar, maupun perkara hukum.
Dari mana angka di halaman ini berasal
Urutan sumber yang dipakai
Dokumen resmi lebih dulu, yaitu data KPU, laporan kekayaan di KPK, dokumen DPR, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Baru setelah itu kantor berita dan media arus utama yang menyebut sumber primernya. Unggahan media sosial tanpa penulis, situs agregator, dan tulisan opini tanpa dasar faktual tidak dipakai sama sekali.
Empat lapis yang dipisahkan
Halaman ini memisahkan fakta terverifikasi, pernyataan pihak tertentu, penilaian pengamat, dan dugaan yang beredar tanpa bukti. Dugaan yang tidak punya sumber terperiksa dinyatakan begitu apa adanya, dan tidak dinaikkan menjadi fakta.
Skor politik adalah penilaian analitik
Angka 70 adalah penilaian Tim Riset Head Politika, bukan angka resmi dari lembaga mana pun. Penilaian ini dikerjakan satu analis dan belum melalui penilaian ganda, sehingga pitanya dilebarkan menjadi 55 sampai 86. Bobot dan tangga penilaiannya diterbitkan penuh di dalam halaman ini supaya bisa dihitung ulang. Head Politika juga menyelenggarakan survei sebagai bagian dari layanannya, dan penilaian di halaman ini disusun dari dokumen publik yang dapat diperiksa siapa pun.
Yang dicari tetapi tidak ditemukan
Suara Gerindra di Dapil Banten III untuk Pemilu 2014 dan 2019, catatan kehadiran rapat Dasco, laporan dana kampanye Partai Garuda dalam bentuk dokumen asli, data sentimen media dengan metode terbuka, pernyataan langsung Dasco tentang kesediaan maju pada 2029, dan tanggapan pribadi Dasco atas laporan kasino Kamboja. Semuanya dinyatakan tidak ditemukan, bukan ditaksir.
Tentang tautan sumber
Seluruh tautan di halaman ini diuji satu per satu sebelum diterbitkan. Beberapa keterangan berasal dari dokumen atau pemberitaan yang alamat tetapnya tidak berhasil kami pastikan, misalnya dokumen resmi DPR dan sejumlah arsip berita lama. Untuk keterangan semacam itu, nama sumber dan tanggalnya tetap dicantumkan tanpa tautan, daripada memasang alamat yang belum tentu benar.
Hak jawab
Halaman ini pelacak yang diperbarui. Bila ada keterangan yang keliru atau ada tanggapan resmi dari pihak yang disebut, kirimkan ke Head Politika beserta buktinya, dan koreksinya akan dimuat dengan tanggal perubahannya.
Sumber yang dipakai di halaman ini
Peristiwa 27 Agustus 2026
- Kompas, pernyataan Dasco dan tuntutan AMPB, 27 Agustus 2026
- CNN Indonesia, kronologi penandatanganan dan revisi tulis tangan, 27 Agustus 2026
Data pemilu dan kekayaan
- Detik, rekapitulasi suara Dapil Banten III, 13 Maret 2024
- Detik, kursi terpilih Dapil Banten III, 18 Maret 2024
- CNN Indonesia, perolehan suara partai dan kursi Banten III, 18 Maret 2024
- Tempo, rangkaian laporan kekayaan di e-LHKPN KPK, 22 Agustus 2024
- IDN Times, rincian harta dan sorotan pengunjuk rasa
Profil dan jabatan
- Kompas, profil dan bidang koordinasi, 1 Oktober 2024
- The Jakarta Post, julukan Don Dasco, 11 April 2025
- CNN Indonesia, julukan si Kancil dari Prabowo, 12 November 2025
- Antara dan Detik, pujian Surya Paloh, 23 Juli 2024
- JPNN, tanggapan Dasco atas naik turunnya survei
Kontroversi dan bantahannya
- Tempo, polemik gelar guru besar, Juli 2024
- RMOL, pembelaan atas gelar guru besar, 9 Juli 2024
- Tempo, laporan kasino Kamboja dan tanggapan Ahmad Muzani, 9 April 2025
- Katadata, bantahan Sekjen Gerindra, 9 April 2025
- Suara, keterangan elite Gerindra, 8 April 2025
- Detik, kolom yang mengkritik laporan tersebut, 9 April 2025
Partai Garuda
Konsultasi Gratis
Ingin Peta Politik Dapil Anda Dibaca dengan Data?
Diskusikan situasi Anda langsung dengan tim kami. Tanpa biaya, tanpa keterikatan, hanya pembicaraan jujur tentang peluang Anda.
Mulai Konsultasi GratisArtikel Terkait
Daftar Isi