FORMAS dan 103 Ormas: Membaca Konsolidasi Masyarakat Sipil

Acaranya sederhana dan berlangsung satu malam. Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Pembina FORMAS, mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan sebagai anggota baru di aula Universitas Podomoro, Jakarta. Tanggalnya dipilih bertepatan dengan hari ulang tahun kedua forum itu. Ketua Dewan Pakar Serian Wijatno dan Ketua Umum Yohanes Handojo Budhisedjati ikut memberi sambutan, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir sebagai tamu.

Dalam sambutannya, Hashim menautkan kegiatan itu pada program pemerintah. Menurut kutipan Antara, ia menyebut program Makan Bergizi Gratis lahir dari keprihatinan agar rakyat sehat. Serian Wijatno memakai kalimat yang lebih langsung soal peran ormas, yaitu bahwa ormas tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan nasional. Keduanya adalah pernyataan pihak FORMAS, bukan kesimpulan pihak lain.

Daftar 20 nama yang dikukuhkan malam itu dimuat lengkap oleh Bisnis dan Antara. Satu nama di antaranya dikenal luas, yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang punya struktur sampai tingkat kelurahan dan desa menurut situs resminya. Sembilan belas nama sisanya jarang muncul dalam catatan publik sebelum malam itu. Analisis PinterPolitik pada 11 Agustus 2026 mencatat hal yang sama, dan sekaligus mengingatkan agar kelangkaan jejak itu tidak buru buru dibaca sebagai bukti apa pun.

Sampai di sini semuanya masih berupa catatan acara.

Gagasannya muncul lebih dulu di sebuah forum diskusi. Pada 27 April 2024, Hashim berbicara dalam Dialog Nasional yang digelar Vox Point Indonesia di Gedung Dewan Pers. Ketua Umum Vox Point, Yohanes Handojo Budhisedjati, kemudian menindaklanjuti gagasan itu dengan mengumpulkan sejumlah organisasi. Ia sendiri yang kemudian ditunjuk memimpin forum barunya.

Pertumbuhannya cepat. Dari 21 organisasi pada Agustus 2024, jumlah anggota FORMAS mencapai 83 sebelum acara Agustus 2026, menurut catatan Liputan6. Setelah malam itu angkanya menjadi 103. Dalam 2 tahun, isinya bertambah hampir 5 kali lipat.

Bingkai resmi forum ini konsisten sejak awal. Situs formas.id menyebut FORMAS tidak berdiri sebagai organisasi politik maupun lembaga kekuasaan, dan menempatkan dirinya sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendukung, mengawal, serta memonitor program pemerintahan Prabowo dan Gibran. Handojo menegaskan hal serupa pada 7 Agustus 2026, bahwa forum itu tidak dibangun atas dasar kepentingan materi, proyek, jabatan, ataupun keuntungan tertentu, dan tidak menjanjikan manfaat semacam itu kepada organisasi yang bergabung.

Satu kalimat dari 2024 punya bunyi yang agak berbeda. Ketika FORMAS diresmikan, Hashim mengatakan forum itu akan bertugas sebagai pengawal, pemantau, dan pengawas program Prabowo dan Gibran, lalu menambahkan bahwa anggotanya merupakan para pendukung pasangan itu pada Pilpres 2024. Kutipan tersebut dimuat JPNN pada 3 Agustus 2024. Dua kutipan itu berasal dari orang yang sama, terpaut 2 tahun, dan keduanya ditampilkan di sini tanpa dipilih salah satunya.

Badan hukum itu bagi organisasi kira kira seperti akta bagi seseorang. Ia menentukan siapa yang boleh menandatangani perjanjian, siapa yang bertanggung jawab bila ada masalah, dan apakah organisasi itu boleh menerima uang negara. Untuk ormas di Indonesia, jalurnya ada dua, yaitu badan hukum perkumpulan atau yayasan yang dicatat Kementerian Hukum, atau surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.

Penelusuran untuk halaman ini tidak menemukan bukti bahwa FORMAS menempuh salah satu dari dua jalur itu. Yang ditemukan adalah keterangan bahwa forum tersebut lahir dari kesepakatan rapat, bukan dari akta pendirian. Situs resminya juga konsisten memakai kata forum dan wadah, tidak pernah menyebut nomor badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar.

Kekosongan ini tidak dengan sendirinya menjadi masalah. Forum payung yang menaungi organisasi organisasi yang masing masing sudah berbadan hukum memang lazim tidak berbadan hukum sendiri, dan tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskannya. Bentuk itu juga sejalan dengan cara FORMAS menyebut dirinya.

Yang berubah adalah konsekuensinya. Peraturan tentang hibah daerah dan hibah pusat mensyaratkan penerima berupa ormas berbadan hukum yang terdaftar dan bersekretariat tetap, sehingga sebuah forum tanpa badan hukum secara teknis berada di luar syarat itu. Organisasi anggotanya, yang berbadan hukum sendiri sendiri, tetap bisa mengajukan secara terpisah. Tidak ditemukan bukti bahwa FORMAS pernah menerima dana pemerintah, dan tidak ada tuduhan semacam itu yang beredar dari pihak bernama.

Yang belum bisa dijawab tetap ditulis sebagai belum bisa dijawab.

Orang yang mengukuhkan 20 ormas itu memegang sejumlah jabatan sekaligus. Daftar di bawah disusun dari pemberitaan dan keterangan lembaga masing masing, tanpa penilaian apa pun terhadap kombinasinya. Pembaca bisa menakarnya sendiri.

Pertanyaan yang wajar muncul adalah apakah kombinasi itu melanggar aturan. Penelusuran tidak menemukan ketentuan yang melarang pengurus partai politik memimpin organisasi kemasyarakatan atau forum masyarakat sipil. Larangan rangkap jabatan yang ada di Indonesia menyasar hal lain, terutama aparatur sipil negara, pejabat tertentu yang diatur undang undang sektoral, dan komisaris badan usaha milik negara. Utusan khusus presiden tidak termasuk jabatan yang diikat larangan seketat itu.

Jadi persoalannya bukan legalitas. Yang dipersoalkan sebagian pengamat adalah jarak, yaitu seberapa jauh sebuah forum masyarakat sipil berdiri dari kekuasaan bila puncaknya dipegang orang yang juga duduk di partai penguasa dan di pemerintahan. Pendapat pendapat itu, beserta pendapat yang menolaknya, ditampilkan lengkap dengan nama penyampainya pada bagian selanjutnya.

Satu hal lagi perlu dicatat dengan terus terang. Tidak ditemukan pernyataan resmi Partai Gerindra maupun Istana yang secara khusus menjelaskan hubungan kelembagaan mereka dengan FORMAS. Ketiadaan itu ditulis sebagai ketiadaan, bukan diisi dengan dugaan.

Aturan pokok ormas di Indonesia adalah Undang Undang 17/2013, yang diubah lewat Perppu 2/2017 dan ditetapkan menjadi Undang Undang 16/2017. Susunan itu masih berlaku sampai Agustus 2026. Isinya cukup lapang. Ormas berhak menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam pembangunan, dan bekerja sama dengan siapa pun, termasuk dengan pemerintah.

Mendukung program pemerintah bukan hal yang dilarang. Batasnya baru muncul di dua tempat, yaitu pada larangan umum di undang undang ormas dan pada aturan kampanye pemilu. Ketuk tiga tab di bawah untuk melihat ketentuannya beserta pasal dan sanksinya.

Sampai 27 Agustus 2026, tidak ditemukan dugaan pelanggaran aturan yang dialamatkan kepada FORMAS oleh pihak bernama mana pun. Yang beredar adalah perdebatan tentang kepatutan, bukan tentang keabsahan. Keduanya soal yang berbeda dan sebaiknya tidak dicampur.

Menghimpun banyak organisasi ke dalam satu payung bukan hal baru di negeri ini. Sepanjang Orde Baru, pola itu dipakai berulang kali, dan kajian akademik menyebutnya korporatisme negara, yaitu keadaan ketika negara merangkul organisasi masyarakat ke dalam wadah yang ia kendalikan. Empat contohnya ada di bawah. Ketuk untuk membuka.

Ada satu pembeda yang memisahkan semuanya dari keadaan sekarang. Wadah wadah tadi bekerja di sistem yang hanya menyediakan 3 peserta pemilu, dengan aturan yang memaksa orang bergabung dan menuntut loyalitas tunggal. FORMAS berdiri di sistem multipartai yang kompetitif, tanpa aturan negara yang mewajibkan siapa pun masuk, dan tanpa larangan bagi ormas untuk tidak masuk.

Perbandingan ini disajikan sebagai pembanding sejarah. Ia berguna untuk mengenali polanya, dan berhenti di situ. Menyamakan FORMAS dengan lembaga lembaga di atas akan mengabaikan perbedaan aturan main yang justru paling menentukan.

Penilaian atas peristiwa 7 Agustus terbelah, dan keduanya punya nama. Dua tab di bawah memuat pendapat masing masing sisi beserta dasar alasannya. Panjang keduanya sengaja dibuat setara.

Ada bacaan ketiga yang tidak masuk keduanya. Analisis PinterPolitik pada 11 Agustus 2026 justru mengingatkan agar pertumbuhan FORMAS, lonjakan jumlah ormas nasional, dan berbagai isu lain tidak dijahit menjadi satu penjelasan tunggal yang selalu terasa cocok. Dalam tulisan itu sosiolog Nia Elvina dari Universitas Nasional menilai lonjakan jumlah ormas lebih berkaitan dengan ketimpangan ekonomi ketimbang dengan rancangan politik di tingkat elite.

Dua nama besar juga perlu disebut karena ketidakhadirannya. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak ditemukan dalam daftar anggota FORMAS mana pun. Penelusuran juga tidak menemukan tanggapan resmi kedua organisasi itu terhadap forum ini, baik yang mendukung maupun yang menolak. Diamnya dua ormas terbesar di Indonesia dicatat di sini sebagai keterangan, bukan sebagai isyarat.

Angka 103 terdengar besar sampai Anda menaruhnya di sebelah angka nasional. Kementerian Dalam Negeri mencatat 554.692 ormas terdaftar per 5 Maret 2024. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyebut angka yang lebih besar lagi pada 12 November 2025, yaitu lebih dari 636 ribu, dengan penambahan sekitar 40 ribu organisasi dalam 6 bulan. Selisih itu berasal dari perbedaan waktu pencatatan dan definisi, dan keduanya ditulis lengkap di sini supaya bisa Anda bandingkan sendiri.

Angka porsi itu bukan berarti forumnya tidak berarti. Ia hanya memindahkan pertanyaannya ke tempat yang benar. Yang menentukan bobot sebuah jaringan bukan berapa organisasi yang menandatangani, tetapi berapa orang yang benar benar bergerak ketika diminta.

Bedanya seperti daftar hadir arisan. Nama yang tercatat selalu lebih banyak daripada kursi yang terisi pada hari acaranya.

Data untuk mengukur sisi kedua itu hampir seluruhnya tidak tersedia. FORMAS tidak pernah merilis daftar utuh 103 anggotanya, apalagi jumlah anggota masing masing. Satu satunya angka yang bisa ditemukan datang dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yaitu 32 ribu anggota yang disebut ketua umumnya pada 2022 dalam konteks satu program di Jawa Tengah. Angka itu bukan jumlah keanggotaan nasional, dan tidak bisa dipakai mewakili organisasi lain.

Penelitian tentang mobilisasi lewat ormas memberi petunjuk yang seragam. Dukungan pengurus tidak otomatis menjadi suara anggota, dan jarak antara keduanya sering lebar. Survei nasional CSIS dan PERSEPI pada 2019 memisahkan elektabilitas dari kemampuan mobilisasi sebagai dua hal yang berbeda. Studi tentang keterlibatan organisasi kemasyarakatan pada pemilihan gubernur 2018 di Jawa Timur dan Jawa Barat menemukan pengaruh yang nyata hanya ketika organisasinya punya struktur sungguhan sampai tingkat bawah.

Jadi angka yang paling menentukan justru angka yang belum pernah dipublikasikan.

Bagian ini disusun dari sudut pandang konsultan politik, dan bersandar pada data yang sudah dipaparkan di atas. Ia bukan dukungan maupun serangan. Ketuk tiap butir untuk membukanya.

Peristiwa 7 Agustus 2026 adalah peristiwa yang sah, terbuka, dan diberitakan luas. Tidak ada aturan yang dilanggar sejauh yang bisa ditemukan, dan tidak ada pihak bernama yang menuduh demikian. Yang tersisa adalah pertanyaan pertanyaan yang jawabannya belum tersedia di ruang publik.

Tiga di antaranya paling penting. Berapa sebenarnya orang yang diwakili 103 organisasi itu. Dari mana forum ini dibiayai. Dan apa bentuk hukumnya, supaya jelas siapa yang bertanggung jawab bila suatu hari ada yang perlu dipertanggungjawabkan.

Satu pertanyaan lagi lebih mendasar, dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kata mengawal dipakai dalam bingkai resmi FORMAS sejak 2024. Sampai Agustus 2026 tidak ditemukan satu pun contoh forum ini menyatakan sikap yang berbeda dari sikap pemerintah, meski dalam periode yang sama banyak kebijakan diperdebatkan luas. Mengawal bisa berarti mengawasi, dan bisa berarti mengiringi.

Bedanya baru akan terlihat pada kali pertama forum ini tidak sependapat dengan pemerintah.