Banyak tulisan mendefinisikan pemilu sebagai pesta demokrasi. Kalimat itu enak dibaca, tetapi tidak punya akibat hukum. Dalam praktik, yang dipakai sebagai pegangan oleh penyelenggara, peserta, dan pengadilan adalah rumusan di dalam peraturan. Rumusan inilah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari pemungutan suara.

Ada dua lapis dasar hukum yang perlu dibedakan. Lapis pertama adalah konstitusi, yang memberi kedudukan dan asas. Lapis kedua adalah undang undang, yang menerjemahkan kedudukan itu menjadi aturan teknis. Ketika keduanya bertabrakan, konstitusi yang menang, dan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyatakannya.

Pertanyaan tentang asas pemilu hampir selalu muncul di ruang kelas, dan jawabannya hampir selalu berhenti pada singkatan Luber Jurdil. Padahal di dalam undang undang yang sama ada satu daftar lagi bernama prinsip penyelenggaraan pemilu. Keduanya berbeda pasal, berbeda sasaran, dan berbeda akibat bila dilanggar.

Enam asas di bawah ini biasanya hanya disebut namanya. Kami menambahkan makna praktisnya dan bentuk pelanggaran yang lazim ditemui, supaya penjelasannya tidak melayang. Contoh yang kami tulis adalah bentuk umum pelanggaran, bukan rujukan pada kasus tertentu.

Pertanyaan berapa jenis pemilu di Indonesia terdengar mudah, tetapi jawabannya sering meleset karena orang memasukkan pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa ke dalam hitungan. Ketiganya memang sama sama pemungutan suara, dan dua di antaranya bahkan diselenggarakan lembaga yang sama, tetapi dasar hukumnya berbeda. Perbedaan itu bukan soal istilah, melainkan menentukan siapa yang berwenang mengadili bila hasilnya digugat.

Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada lima jenis pemilu. Kelimanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, diawasi Badan Pengawas Pemilu, dan pelanggaran etik penyelenggaranya diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Struktur dan kewenangan ketiga lembaga itu kami bahas terpisah, karena terlalu luas untuk dimuat di sini.

Kelima jenis di atas sejak 2019 dilaksanakan pada hari yang sama, dan itulah yang disebut pemilu serentak. Dasarnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menilai pemisahan pemilu legislatif dan pemilu presiden bertentangan dengan konstitusi. Akibat dan beban dari keserentakan itu kami bahas pada bagian akar masalah.

Yang berikut ini adalah bagian yang paling sering salah dijawab. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa bukan bagian dari pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945. Keduanya berdiri di rezim hukum yang berbeda.

Inilah bagian yang paling jarang dijelaskan, padahal justru di sinilah letak jawaban atas hampir semua keraguan yang muncul setiap kali hasil pemilu diumumkan. Suara Anda tidak melompat dari bilik ke layar televisi. Ia menempuh enam tingkat, dan pada setiap tingkat ada dokumen resmi yang menjadi bukti. Dokumen itulah, bukan tampilan di layar, yang menjadi dasar penetapan.

Tata caranya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 untuk pemungutan dan penghitungan suara, serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 untuk rekapitulasi dan penetapan hasil. Urutan tahapan pemilu secara keseluruhan, mulai dari perencanaan sampai pelantikan, kami bahas dalam artikel tersendiri agar penjelasan di sini tetap fokus pada perjalanan suara.

Sebelum masuk ke perhitungan kursi, ada satu penyaring yang menentukan apakah sebuah suara ikut dihitung atau tidak. Penyaring itu adalah penilaian sah dan tidak sah. Kami membatasi penjelasan di bawah ini pada kriteria penilaiannya saja, karena panduan mencoblos secara rinci akan kami muat dalam artikel terpisah.

Sampai di sini suara sudah dijumlahkan dan sudah dinyatakan sah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tumpukan angka itu berubah menjadi kursi. Banyak orang mengira yang meraih suara terbanyak otomatis mendapat kursi terbanyak dengan perbandingan yang sepadan. Kenyataannya tidak sesederhana itu, dan justru di titik inilah muncul rasa tidak percaya yang setiap pemilu selalu berulang.

Sejak Pemilu 2019, Indonesia memakai metode Sainte Lague untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Aturannya ada di Pasal 415 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Cara kerjanya sederhana. Suara sah setiap partai di satu daerah pemilihan dibagi dengan bilangan pembagi 1, lalu bilangan ganjil berikutnya yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya. Seluruh hasil bagi dari semua partai kemudian diurutkan dari yang terbesar, dan kursi dibagikan menurut urutan itu sampai jatah kursi daerah pemilihan tersebut habis.

Contoh di bawah ini kami buat dengan angka sederhana agar polanya terlihat. Angkanya ilustrasi, bukan hasil pemilu yang sebenarnya. Daerah pemilihan diandaikan menyediakan lima kursi dan diikuti enam partai.

Perlu ditegaskan, contoh di atas hanya menjelaskan pembagian kursi antarpartai. Penentuan calon mana di dalam partai yang berhak menduduki kursi tersebut mengikuti aturan lain, yaitu suara terbanyak di antara calon separtai pada daerah pemilihan itu. Pembahasan mendalam soal daerah pemilihan dan urutan calon kami siapkan dalam artikel tersendiri.

Pemilihan presiden memakai logika yang sama sekali berbeda dari pemilu legislatif. Tidak ada pembagian kursi, tidak ada metode pembagi. Yang ada adalah dua syarat yang harus dipenuhi sekaligus, dan syarat kedua inilah yang paling sering dilupakan orang.

Ketentuannya ada di Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Syarat kedua dirancang agar presiden terpilih tidak berasal dari dukungan yang menumpuk di satu wilayah padat penduduk saja, melainkan punya sebaran dukungan lintas provinsi.

Sebelum metode Sainte Lague dijalankan untuk kursi DPR, ada satu saringan yang berjalan lebih dulu di tingkat nasional. Saringan itu bernama ambang batas parlemen, diatur Pasal 414 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Partai yang perolehan suara sah nasionalnya kurang dari 4 persen tidak diikutkan dalam pembagian kursi DPR, berapa pun suara yang berhasil dikumpulkannya di daerah.

Pada Pemilu 2024, dari 18 partai politik nasional peserta pemilu, 8 partai melewati ambang batas tersebut. Suara sah pemilu anggota DPR tercatat 151.796.631 suara menurut KPU. Kajian Perludem yang disampaikan penelitinya, Heroik Pratama, pada 24 Maret 2024 menghitung bahwa 17.304.303 suara sah milik 10 partai yang tidak lolos tidak terkonversi menjadi kursi.

Ambang batas selalu punya dua sisi. Pendukungnya berargumen bahwa saringan ini menyederhanakan jumlah partai di parlemen sehingga pengambilan keputusan tidak macet. Penentangnya berargumen bahwa jutaan pemilih kehilangan wakil padahal sudah menggunakan haknya dengan benar. Mahkamah Konstitusi mengambil jalan tengah dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, yaitu menyatakan angka 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu 2024 tetapi wajib dirumuskan ulang dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum Pemilu 2029.

Satu hal yang perlu dibedakan dan sering tertukar. Ambang batas parlemen mengatur partai mana yang berhak atas kursi DPR. Ada pula ambang batas pencalonan presiden, yang dulu mensyaratkan dukungan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon. Ketentuan yang kedua ini sudah dihapus melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan berlaku sejak 2 Januari 2025, sehingga kini setiap partai peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden.

Setiap pemilu selalu ada satu babak yang sama, yaitu ketika angka di layar publik berbeda dengan angka di lembar hasil. Selisih itu langsung memantik tuduhan, bantahan, dan tangkapan layar yang beredar cepat. Persoalannya, sebagian besar perdebatan berlangsung tanpa memeriksa kedudukan hukum sistem yang dipersoalkan. Jawaban atas pertanyaan ini tidak ada di pemberitaan, melainkan di peraturan.

Sistem informasi rekapitulasi dipakai KPU untuk mengunggah foto dokumen hasil dari tempat pemungutan suara dan menampilkannya kepada publik segera setelah penghitungan selesai. Tujuannya keterbukaan, yaitu agar siapa pun dapat membandingkan angka yang diumumkan dengan lembar hasil di tempat pemungutan suara masing masing.

Angka di bawah ini membantu membayangkan skala pekerjaan yang sedang dibicarakan. Pemilu Indonesia adalah pemilu satu hari terbesar di dunia dari sisi jumlah pemilih yang dilayani sekaligus, dan skala itulah yang menjelaskan sebagian besar persoalannya.

Dari angka angka itu muncul empat persoalan yang berulang setiap pemilu. Kami menelusurinya sampai sebab strukturalnya, bukan berhenti pada gejalanya, karena persoalan yang sama akan kembali selama sebabnya tidak disentuh.

Bila Anda membaca artikel ini untuk memahami pemilu yang akan datang, satu hal perlu dipegang. Pemilu 2029 tidak akan berbentuk sama seperti 2024. Tiga putusan Mahkamah Konstitusi setelah Pemilu 2024 mengubah bagian bagian pokok desainnya, dan sampai naskah ini disusun undang undang penyesuaiannya masih dalam proses pembahasan.

Di luar putusan pengadilan, sejumlah usulan perbaikan sudah lama diajukan berbagai pihak. Kami mengumpulkan yang pernah disampaikan secara terbuka, lengkap dengan pengusulnya, lalu memilahnya berdasarkan siapa yang punya kewenangan mengerjakannya. Pemilahan ini penting supaya usulan tidak berhenti sebagai keluhan yang dialamatkan ke pihak yang sebenarnya tidak berwenang.

Bila ada satu hal yang layak dibawa pulang dari artikel ini, hal itu adalah bahwa pemilu tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Ia adalah rangkaian yang panjang, dan pada setiap sambungannya ada aturan, dokumen, dan orang yang bertanggung jawab. Memahami rangkaian itu membuat kita lebih sulit ditipu oleh tangkapan layar, dan pada saat yang sama membuat kita lebih tepat sasaran ketika mengajukan keberatan.

Kami juga tidak hendak mengatakan bahwa semuanya sudah baik. Empat persoalan yang kami uraikan bukan gangguan kecil. Petugas yang meninggal karena kelelahan, jutaan suara yang gugur di meja penghitungan, dan belasan juta suara sah yang tidak menjadi kursi adalah biaya nyata yang ditanggung orang biasa. Yang membedakan kritik dari sinisme adalah keberadaan jalan keluar, dan jalan keluar itu sudah ada di meja, tinggal menunggu siapa yang mengerjakannya.

Satu catatan terakhir untuk pembaca yang sedang mengerjakan tugas. Bila Anda mengutip ketentuan pemilu, sebutkan pasalnya, lalu periksa apakah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubahnya. Kebiasaan kecil ini yang membedakan tulisan yang benar dari tulisan yang sekadar terdengar benar.

Cara kerja. Artikel ini disusun dengan mendahulukan sumber primer, yaitu naskah UUD 1945, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Data angka diambil dari rilis resmi KPU dan Kementerian Keuangan. Kajian lembaga penelitian pemilu dan pemberitaan media dipakai hanya bila menyebut sumber primernya. Ensiklopedia daring tidak kami jadikan sumber.

Angka yang kami hitung sendiri. Hanya satu, yaitu perbandingan 88,6 persen berbanding 11,4 persen pada Bagian 7. Angkanya kami peroleh dengan membagi 17.304.303 suara temuan Perludem terhadap 151.796.631 suara sah versi KPU. Ini pengujian kami atas dua angka resmi, bukan angka terbitan salah satu lembaga, dan kami tandai terbuka di tempatnya.

Contoh hitungan kursi. Angka enam partai pada Bagian 5 adalah ilustrasi buatan kami untuk menjelaskan pola metode Sainte Lague, bukan hasil pemilu yang sebenarnya. Kami memilih angka sederhana agar urutan pembagiannya mudah diikuti tanpa kalkulator.

Yang tidak kami muat. Pertama, definisi pemilu menurut para ahli. Rumusan yang beredar hampir seluruhnya kutipan tangan kedua tanpa halaman dan tanpa tautan ke naskah aslinya, sehingga tidak dapat kami verifikasi. Kedua, jumlah suara tidak sah pada Pemilu 2024. Kami mencarinya di laman KPU dan tidak menemukan rilis resmi tunggal yang memuatnya, sehingga kami memakai angka 2019 sebagai gambaran dan menyebutkan tahunnya dengan jelas. Ketiga, tautan langsung ke naskah lengkap Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Isinya kami rujuk melalui sumber yang menyebutkan nomor dan amarnya, dan naskah lengkapnya dapat dicari di JDIH Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan angka antarsumber. Jumlah petugas penyelenggara yang meninggal pada 2019 berbeda beda antarsumber. Kami menampilkan angka Kementerian Kesehatan sebesar 894 orang, dan menyebutkan bahwa perbedaan itu diduga berasal dari beda periode pencatatan serta beda cakupan petugas yang dihitung. Kami tidak memilih salah satu angka secara diam diam.

Batas pembahasan. Tahapan pemilu secara rinci, struktur dan tugas KPU serta Bawaslu, sejarah pemilu per tahun, panduan mencoblos, dan seluk beluk daftar pemilih sengaja tidak dibahas mendalam di sini karena masing masing kami siapkan sebagai artikel tersendiri.

Pembaruan. Naskah ini mencerminkan keadaan hukum per 25 Agustus 2026. Karena revisi undang undang pemilu masih berjalan, sebagian ketentuan di dalamnya dapat berubah. Bila Anda menemukan kekeliruan atau punya data pembanding, kami terbuka untuk memperbaikinya.