Pileg 2029: Peta Kekuatan Partai dan Aturan Mainnya

Mahkamah Konstitusi memutuskan pada 26 Juni 2025 bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi digelar pada hari yang sama. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menempatkan pemilihan presiden, anggota DPR RI, dan anggota DPD dalam satu paket nasional, lalu memindahkan pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta kepala daerah ke paket kedua yang digelar 2 sampai 2,5 tahun sesudahnya.

Bagi partai, akibatnya terasa langsung.

Selama dua siklus terakhir, surat suara DPRD berada di tumpukan yang sama dengan surat suara presiden. Pemilih yang sudah memutuskan calon presidennya cenderung meneruskan pilihan itu ke bawah, ke partai yang mengusungnya. Mulai 2031, tumpukan itu terpisah. Pemilihan DPRD akan berdiri sendiri bersama pemilihan kepala daerah, dan yang menariknya bukan lagi wajah di baliho nasional.

Satu persoalan lahir dari pemisahan itu, dan sampai September 2026 belum selesai. Anggota DPRD hasil Pemilu 2024 dilantik untuk masa jabatan lima tahun yang berakhir pada 2029, sedangkan penggantinya baru dipilih sekitar 2031. Ada jarak sekitar dua tahun tanpa pengisi kursi.

Tahapan pileg sendiri belum dibuka. KPU memperkirakan tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan sekitar Juni 2027, dan mengajukan pagu indikatif Rp1,42 triliun untuk enam kegiatan pada tahun itu, mulai dari penyusunan peraturan sampai pencalonan. Urutannya sudah baku: pendaftaran partai peserta, verifikasi administrasi dan faktual, penetapan daerah pemilihan, pencalonan, daftar calon sementara, daftar calon tetap, lalu kampanye. Rincian tiap tahap beserta tenggatnya dibahas di halaman Pemilu 2029: Jadwal, Aturan Baru, dan Yang Berubah.

Pandangan Head Politika. Bagi pengurus partai di daerah, pemisahan ini mengubah kalender kerja lebih besar daripada yang terlihat. Persiapan DPRD tidak lagi bisa ditumpangkan pada mesin kampanye nasional, dan biayanya berpindah ke pundak pengurus provinsi serta kabupaten. Konsekuensi itu perlu dihitung sekarang, bukan setelah tahapan dibuka.

Ambang batas parlemen bekerja seperti nilai minimal kelulusan. Sebuah partai boleh mengumpulkan jutaan suara di seluruh Indonesia, tetapi kalau angkanya berhenti di 3,87 persen sementara batasnya 4 persen, seluruh suara itu tidak berubah menjadi kursi. Tidak ada nilai tambahan untuk usaha, dan tidak ada pembulatan ke atas.

Empat aturan menentukan bagaimana suara berubah menjadi kursi pada 2029. Tiga di antaranya masih sama seperti 2024, satu diperintahkan berubah oleh Mahkamah Konstitusi.

Perintah mengubah ambang batas datang dari Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan 29 Februari 2024 atas permohonan Perludem. Mahkamah menyatakan angka 4 persen tetap sah dipakai pada Pemilu 2024, tetapi tidak lagi sah untuk 2029 dan seterusnya bila tidak diubah. Hakim Enny Nurbaningsih menegaskan putusan itu tidak menghapus ambang batas, dan besarannya diserahkan kepada pembentuk undang undang dengan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sampai 2 September 2026, perintah itu belum dijalankan.

Komisi II DPR sudah menggelar rapat dengar pendapat umum sejak Januari 2026 dan menyusun kajian yang memuat 22 putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi panitia kerja resmi belum terbentuk. Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf menyatakan pada 2 Februari 2026 bahwa revisi belum akan dibahas dalam waktu dekat. KPU menegaskan tahapan Pemilu 2029 akan tetap berjalan di atas undang undang yang lama, apa pun nasib pembahasan itu.

Soal metode konversi suara, halaman ini berhenti pada statusnya saja. Cara kerja pembagian kursinya, lengkap dengan contoh hitungan langkah demi langkah, sudah dibahas terpisah di Cara Menghitung Suara Caleg Jadi Kursi: Sainte Lague. Bagi calon yang ingin menghitung target suaranya sendiri, angkanya disusun di Berapa Suara untuk Jadi Caleg Terpilih di Dapil Anda.

Sebelum menakar siapa yang akan naik, ada baiknya melihat titik berangkatnya. KPU menetapkan hasil Pemilu 2024 lewat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 pada 20 Maret 2024, lalu menyesuaikannya pada 25 Agustus 2024 setelah putusan sengketa dan pemungutan suara ulang. Total suara sah untuk DPR RI tercatat 151.796.631, sehingga ambang 4 persen setara 6.071.865 suara. Satu hal yang jarang disebut, 8 partai yang lolos itu sudah pasti menjadi peserta lagi pada 2029 dan cukup menjalani verifikasi administrasi, sesuai Pasal 173 UU 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Dari 18 partai peserta, 8 lolos dan 10 tidak.

Selisih PPP terhadap ambang hanya 193.088 suara, atau sekitar 0,13 persen dari suara sah nasional. Suara partai bekerja seperti uang yang hanya berlaku di satu kasir. Ketika partainya tidak lolos, uang itu tidak berpindah ke partai lain dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya, ia hangus. Pada 2024 nilai yang hangus mencapai 17,3 juta suara menurut hitungan Perludem, naik dari 13,59 juta pada 2019.

Perbandingan dengan 2019 memperlihatkan arah pergerakan yang lebih jelas daripada angka tunggal.

Golkar menambah 17 kursi, kenaikan terbesar di antara seluruh partai. PKB dan NasDem masing masing menambah 10 kursi. Di sisi lain PDIP kehilangan 18 kursi meski tetap menjadi peraih suara terbanyak, Demokrat kehilangan 10, dan PPP kehilangan seluruh 19 kursinya sekaligus.

Pandangan Head Politika. Yang perlu dicatat pengurus partai dari tabel di atas bukan urutan juaranya. Jarak antara partai kedelapan dan partai kesembilan hanya 5,1 juta suara pada 2024, dan jarak antara partai kesembilan dan ambang batas kurang dari 200 ribu. Wilayah tengah itulah yang paling mudah berubah, dan di situ pula seluruh perdebatan ambang batas bermuara.

Survei elektabilitas partai mengukur pilihan responden pada saat wawancara. Ia tidak meramalkan hasil pemilu, dan jaraknya ke hari pemungutan suara masih lebih dari 2 tahun. Nilainya terletak pada satu hal: memperlihatkan partai mana yang posisinya dekat dengan garis 4 persen, dan seberapa dekat.

Setiap survei punya margin of error, yaitu rentang kesalahan yang melekat pada metode pengambilan sampel. Angka 4,4 persen dengan margin 2,9 persen berarti angka sebenarnya berada di suatu tempat antara 1,5 dan 7,3 persen. Garis ambang berada di dalam rentang itu, sehingga posisi partainya tidak bisa disebut aman maupun pasti tersingkir.

Membandingkan tiga kolom survei di atas perlu kehati hatian, karena metodenya berbeda. SMRC memakai gabungan wawancara telepon dan tatap muka dengan 749 responden, sehingga margin of error-nya paling lebar di antara ketiganya. Poltracking dan IPO memakai tatap muka dengan sampel di atas 1.200. Selisih antarlembaga pada partai yang sama sebagian besar masih berada di dalam rentang margin masing masing.

Satu pergerakan menonjol dan sudah dibahas terpisah, yaitu penurunan tajam angka Gerindra pada survei SMRC Juli 2026 yang selisihnya melampaui margin of error, dan penjelasannya ada di Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Turun, ke Mana Suaranya?

Angka yang paling jarang dikutip justru angka yang paling menentukan. Antara 13,6 dan 25,9 persen responden belum memegang pilihan, bergantung lembaga mana yang dibaca. Bahkan pada angka terendah sekalipun, satu dari tujuh pemilih masih kosong, dan pada angka tertinggi lebih dari seperempat. Selama rentangnya selebar itu, urutan partai di tabel mana pun belum layak dibaca sebagai hasil.

Menyebut sebuah partai terancam tersingkir adalah pernyataan berat, dan halaman ini tidak menyampaikannya sebagai ramalan. Yang bisa dikatakan hanya ini: pada survei survei terbaru, ada partai yang angkanya bersinggungan dengan garis ambang, sehingga posisinya bergantung pada besaran ambang yang nanti ditetapkan DPR.

Tidak semua partai berangkat dari titik yang sama. Delapan partai parlemen sudah pasti menjadi peserta 2029 dan cukup diperiksa berkasnya. Sepuluh partai peserta 2024 yang gagal lolos ambang harus mengulang verifikasi administrasi dan faktual dari awal. Partai baru menghadapi beban paling berat, karena harus melewati dua pintu sebelum berhadapan dengan KPU.

Pintu pertama ada di Kementerian Hukum. Partai perlu mengumpulkan surat keterangan terdaftar di seluruh provinsi, lalu mengajukan pengesahan badan hukum. Pintu kedua adalah verifikasi peserta pemilu oleh KPU, dan pintu itu baru dibuka setelah tahapan dimulai sekitar Juni 2027.

Empat nama sudah bergerak menuju 2029.

Ada satu perubahan aturan yang membuat partai kecil dan partai baru jauh lebih bernilai daripada sebelumnya. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 2 Januari 2025, ambang batas pencalonan presiden dihapus, sehingga setiap partai peserta pemilu berhak mengusung pasangan calon sendiri tanpa perlu memiliki kursi DPR. Akibatnya pada bursa calon presiden dibahas terpisah di halaman Pilpres 2029.

Pembedahan lengkap keempat partai baru, termasuk pemisahan antara klaim dan buktinya beserta skor kesiapan masing masing, ada di Partai Baru Menuju Pemilu 2029: Daftar, Syarat, dan Statusnya. Halaman ini hanya mencatat statusnya sebagai bagian dari peta.

Efek ekor jas adalah tambahan suara yang diterima partai karena calon presiden yang diusungnya populer. Selama pileg dan pilpres digelar serentak, tambahan itu nyata walau tidak merata. Setelah pemilihan DPRD dipindah ke jadwal tersendiri, sumber tambahan itu hilang untuk kursi daerah.

Bagi pemilihan DPR RI pada 2029, hitungannya belum berubah, karena pileg DPR tetap satu paket dengan pilpres. Yang berubah adalah pemilihan DPRD. Ketika kotak DPRD dibuka sekitar 2031 bersama pemilihan kepala daerah, wajah yang menarik pemilih ke bilik suara adalah calon gubernur dan calon bupati, bukan calon presiden.

Bagi partai, itu memindahkan beban.

Kursi DPRD provinsi berjumlah 2.372 dan kursi DPRD kabupaten serta kota berjumlah 17.510, jauh melampaui 580 kursi DPR RI. Selama ini sebagian besar kursi itu ikut terangkat oleh mesin kampanye nasional. Mulai 2031, mesin yang mengangkatnya adalah pencalonan kepala daerah dan kekuatan pengurus setempat.

Peta di atas menunjukkan keadaannya. Bagian ini menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang bisa dikerjakan sebelum tahapan resmi dibuka. Tenggatnya disusun dari perkiraan KPU bahwa tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan sekitar Juni 2027.