Ada satu aturan yang membuat Pilkada Jakarta berbeda dari 37 provinsi lainnya, dan tanpa memahaminya seluruh cerita kemenangan ini akan terbaca keliru. Pasal 10 ayat 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang meneruskan ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007, mensyaratkan pasangan calon meraih lebih dari 50 persen suara sah untuk menang dalam satu putaran. Di provinsi lain, suara terbanyak sudah cukup, berapa pun persentasenya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan hasil rekapitulasi pada 8 Desember 2024. Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen. Artinya jarak mereka dari ambang hanya 0,07 poin persentase, setara sekitar 3.000 suara dari 4.360.629 suara sah. Bila 3.000 pemilih itu memilih berbeda, Jakarta akan menggelar putaran kedua pada 2025.

Bila kita berhenti pada kalimat bahwa Ridwan Kamil unggul di awal, kita melewatkan hal yang jauh lebih penting. Sepanjang paruh pertama 2024, Ridwan Kamil sebenarnya bukan pemuncak survei Jakarta. Ia berada di urutan ketiga, di bawah 2 nama yang sudah lebih dulu memerintah kota ini. Keunggulan besar Ridwan Kamil baru muncul setelah 2 nama itu dipastikan tidak ikut bertanding, dan itu terjadi hanya beberapa pekan sebelum pemungutan suara.

Ketuk setiap tanggal di bawah untuk melihat bagaimana peta nama bergerak. Perhatikan bahwa 2 kolom pertama mengukur tokoh yang belum tentu maju, sedangkan kolom terakhir baru mengukur pasangan calon yang resmi bertanding.

Pandangan redaksi Lonjakan Ridwan Kamil dari 15,4 persen pada Juli menjadi 51,8 persen pada September bukanlah bukti bahwa dukungan padanya menguat sebesar itu dalam 2 bulan. Yang lebih masuk akal adalah suara dari 2 nama yang tersingkir sementara menumpuk pada satu satunya nama yang sudah dikenal luas, sementara Pramono Anung praktis baru diperkenalkan kepada pemilih Jakarta pada akhir Agustus. Blok pemilih yang belum mantap seperti inilah yang kerap menentukan hasil akhir, sebagaimana pernah kami tunjukkan ketika membedah ke mana perginya suara yang lepas dari sebuah partai besar.

Peta pencalonan Jakarta tidak berubah karena kampanye, melainkan karena hukum. Dalam rentang kurang dari sepekan pada Agustus 2024, sebuah koalisi raksasa dideklarasikan, Mahkamah Konstitusi membongkar ambang batas pencalonan, DPR mencoba menganulirnya, dan gelombang protes menghentikan upaya itu. Tanpa 6 hari tersebut, Pramono Anung dan Rano Karno kemungkinan besar tidak pernah menjadi pasangan calon. Konteks ketegangan antara putusan pengadilan dan pembentuk undang undang ini kami bahas lebih luas pada tulisan mengenai tantangan reformasi hukum dan politik.

Ketuk setiap tanggal untuk membuka rinciannya.

Di atas kertas, pertandingan ini tidak seimbang. Ridwan Kamil disokong koalisi yang menguasai 91 dari 106 kursi DPRD Jakarta. Pramono Anung hanya membawa PDI Perjuangan dengan 15 kursi. Bila kekuatan kursi berbanding lurus dengan kekuatan mesin pemenangan, hasilnya seharusnya sudah selesai sebelum kampanye dimulai. Kenyataannya berkebalikan, dan justru di situ pelajaran terpentingnya.

Kami pernah menunjukkan hal serupa dari sisi yang lain, yaitu ketika partai tanpa kursi di DPR ternyata masih menggenggam ribuan kursi di daerah. Kursi dan suara adalah dua mata uang yang berbeda, dan nilai tukarnya tidak tetap.

Fakta Exit poll Litbang Kompas menemukan sekitar 60 persen pemilih PDI Perjuangan memilih Pramono dan Rano, sementara mayoritas pemilih Gerindra dan Golkar memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Artinya loyalitas partai memang bekerja pada sebagian pemilih, tetapi tidak pada seluruh gabungan koalisi.

Klaim pihak terkait Dari sisi pengusung, politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan kader partainya bekerja keras dan hasil akhir yang mendekati 40 persen masih di atas basis suara PKS sendiri di Jakarta. Klaim ini perlu dicatat agar penilaian tidak berat sebelah, meski tidak menjelaskan mengapa gabungan 10 partai berkursi hanya menghasilkan angka tersebut.

Banyak yang mengingat pilkada ini sebagai kisah satu blunder yang membalikkan segalanya. Deret waktu survei tidak mendukung ingatan itu. Perpindahan dukungan sudah terlihat bergerak sejak awal Oktober, sebelum kontroversi paling ramai terjadi. Yang dilakukan peristiwa peristiwa akhir Oktober adalah mempercepat dan mengunci tren, bukan memulainya.

Berikut seluruh rilis survei yang kami temukan sejak pasangan calon resmi terbentuk sampai hasil resmi. Setiap baris menyebut periode survei, ukuran sampel, dan margin kesalahan, karena angka tanpa keterangan itu tidak bisa dinilai.

Pandangan redaksi 2 hal menonjol dari tabel di atas. Pertama, sejak akhir Oktober tidak ada lagi satu pun lembaga selain Poltracking yang menempatkan Ridwan Kamil di atas, dan angkanya bertahan pada kisaran 34 sampai 40 persen. Kisaran itu nyaris sama dengan hasil akhir 39,40 persen. Kedua, angka Pramono terus naik tanpa pernah melampaui 50 persen di survei mana pun, lalu justru menembusnya tepat di hari pemungutan suara. Ini sinyal bahwa pemilih yang belum menentukan pilihan bergerak ke satu arah pada pekan terakhir.

Pada 23 dan 24 Oktober 2024, 2 lembaga survei yang sama sama bereputasi merilis hasil untuk periode yang nyaris identik, dengan kesimpulan yang saling menghancurkan. Keduanya tidak mungkin benar. Peristiwa ini penting bukan karena gosipnya, melainkan karena ia menyingkap satu hal yang selama ini jarang dilihat publik, yaitu bahwa lembaga survei adalah pihak yang bisa diaudit, dan bahwa audit itu pernah benar benar dijalankan.

Perlu ditegaskan agar tidak keliru, lembaga survei berbeda dari konsultan politik dan berbeda pula dari tim sukses, meski ketiganya sering disebut bergantian dalam percakapan sehari hari. Kami sudah memisahkan ketiga peran itu pada panduan tentang apa itu konsultan politik dan cara memilihnya.

Ketuk untuk membandingkan kedua rilis.

Kronologi pemeriksaannya berjalan cepat. Ketuk untuk membuka.

Klaim yang belum terverifikasi Rilis Poltracking Oktober juga melaporkan bahwa 71,4 persen pemilih yang puas pada kinerja Anies Baswedan condong memilih Ridwan Kamil dan Suswono sebanyak 51,1 persen. Angka itu berlawanan arah dengan seluruh temuan exit poll yang muncul setelah pemungutan suara, dan menjadi salah satu anomali yang dipersoalkan. Kami menampilkannya di sini bukan sebagai fakta, melainkan sebagai catatan bahwa klaim tersebut pernah dipublikasikan dan tidak terbukti.

Bagian ini kami susun dengan aturan ketat. Setiap kontroversi disertai tanggal, kutipan verbatim bila ada, tanggapan pihak terkait, dan status akhirnya. Kami tidak menyimpulkan bahwa satu peristiwa menentukan hasil, karena deret waktu survei pada Bagian 05 sudah menunjukkan tren sudah bergerak lebih dulu. Yang bisa dikatakan adalah peristiwa peristiwa ini terjadi tepat pada 2 pekan paling kritis.

Ini bagian yang paling sering diperdebatkan tanpa data. Banyak analis menyebut faktor Anies Baswedan menentukan, dan banyak pula yang menyebut restu Presiden Prabowo Subianto serta Joko Widodo seharusnya menjadi jaminan. Untungnya, kedua klaim itu bisa diuji, karena exit poll mengukur langsung selisih pilihan antara pemilih yang mengetahui suatu dukungan dan yang tidak mengetahuinya.

Ketuk untuk membandingkan kedua jenis dukungan.

Batas yang perlu jujur diakui Angka angka di atas adalah korelasi kuat, bukan bukti sebab akibat tunggal. Faktor ketokohan Pramono dan Rano, blunder kubu lawan, serta konsolidasi basis pemilih bekerja bersamaan, sehingga tidak mungkin mengisolasi satu sebab sebagai penentu. Yang bisa disimpulkan aman adalah bahwa dukungan 2 mantan gubernur terbukti bergerak searah dengan pilihan pemilih, sedangkan restu 2 presiden tidak.

Ada 1 angka yang jarang masuk pemberitaan kemenangan, dan justru angka itu yang paling banyak bercerita. Dari 8.214.007 pemilih terdaftar, yang menggunakan hak pilih hanya 4.724.393 orang. Artinya tingkat partisipasi 57,52 persen, dan 3.489.614 pemilih tidak datang.

Koreksi angka yang beredar luas Banyak pemberitaan menyebut partisipasi Pilkada Jakarta 2024 sebesar 53,05 persen. Angka itu sebenarnya hasil pembagian suara sah 4.360.629 dengan daftar pemilih tetap, sehingga ikut memasukkan 363.764 suara tidak sah ke dalam kelompok yang dianggap tidak memilih. Padahal pemilih yang datang lalu suaranya dinyatakan tidak sah tetap datang. Kami memakai 57,52 persen sebagai tingkat partisipasi, dan menampilkan kedua angka agar pembaca bisa memeriksa sendiri.

Apa pun angka yang dipakai, kesimpulannya searah. Kemenangan yang tampak dominan di peta justru lebih kecil dalam jumlah suara nyata dibandingkan pemenang pilkada sebelumnya.

Fakta Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. Untuk pasangan perseorangan tanpa dukungan partai dan tanpa rekam jejak jabatan publik di Jakarta, angka itu tidak kecil. Perolehan mereka lebih besar daripada selisih antara pemenang dan ambang 50 persen, sehingga secara aritmetika keberadaan mereka ikut menentukan apakah pilkada ini berlangsung satu atau dua putaran.

Pandangan redaksi Kombinasi 3 angka pada bagian ini, yaitu partisipasi 53,05 persen, suara protes 10,53 persen, dan margin 0,07 poin, memberi gambaran yang lebih jujur daripada narasi kemenangan telak. Yang terjadi di Jakarta 2024 adalah kemenangan yang sah dan tidak dipersoalkan di pengadilan, tetapi berdiri di atas basis partisipasi paling tipis dalam sejarah kota ini.

Setiap kekalahan besar melahirkan penjelasan yang terdengar meyakinkan. Masalahnya, penjelasan yang meyakinkan belum tentu didukung bukti. Di bagian ini kami menguji 6 hipotesis yang paling sering dilontarkan, masing masing dengan bukti pendukung dan bukti penyangkalnya. Ketuk untuk membuka.

Kritik tanpa usulan hanya menambah kebisingan. Dari seluruh temuan di atas, ada 3 pihak yang benar benar bisa berbuat sesuatu, dan tuntutannya berbeda beda. Ketuk masing masing.

Pilkada Gubernur Jakarta 2024 sering diringkas sebagai kisah kuda hitam yang menyalip di tikungan terakhir. Ringkasan itu enak dibaca tetapi tidak akurat. Yang sebenarnya terjadi lebih sederhana sekaligus lebih penting. Keunggulan awal Ridwan Kamil terbentuk saat 2 pesaing terkuatnya belum resmi tersingkir dan pesaing sebenarnya belum dikenal. Begitu peta pencalonan mengeras pada akhir Agustus, angka mulai bergerak, dan bergerak terus sampai hari pemungutan suara.

Pelajaran terbesarnya bukan tentang siapa yang menang. Pelajarannya adalah bahwa 3 hal yang selama ini dianggap jaminan ternyata tidak menjamin apa apa, yaitu jumlah partai pengusung, restu tokoh nasional, dan keunggulan pada survei awal. Ketiganya dimiliki 1 pihak, dan ketiganya tidak cukup.

Di sisi lain, kemenangan ini juga tidak sebesar yang tampak. Ia berdiri di atas partisipasi 57,52 persen, margin 0,07 poin dari ambang, dan 459.230 suara protes kepada pasangan perseorangan. Angka angka itu bukan alasan untuk meragukan keabsahan hasil, karena tidak ada pihak yang menggugatnya ke pengadilan. Angka itu adalah pekerjaan rumah. Ujian sebenarnya bukan lagi soal memenangkan pemilihan, melainkan soal apakah janji yang dibawa bisa diterjemahkan menjadi kebijakan yang berjalan, dan soal itu punya tantangannya sendiri sebagaimana pernah kami uraikan dalam pembahasan mengenai cara menyusun kebijakan publik yang efektif.

Laporan ini disusun dari penelusuran rilis lembaga survei, putusan dan siaran pers lembaga resmi, serta pemberitaan media arus nasional. Kami mendahulukan sumber primer, yaitu rekapitulasi KPU Provinsi Jakarta, putusan Mahkamah Konstitusi, keputusan Dewan Etik Persepi, dan rilis resmi lembaga survei. Media dipakai sebagai penguat dan pelengkap konteks.

Beberapa prinsip yang kami pegang. Pertama, setiap angka disertai tanggal dan sumbernya. Kedua, bila 2 sumber berbeda, keduanya ditampilkan beserta alasan perbedaannya, bukan dipilih diam diam. Ketiga, kutipan ditulis apa adanya beserta konteks kalimatnya. Keempat, pandangan redaksi ditandai eksplisit dan tidak dicampur dengan fakta.

Ada 2 angka yang kami hitung sendiri, dan keduanya kami nyatakan terbuka. Angka Jakarta Timur diperoleh dengan mengurangkan jumlah 5 wilayah lain dari total resmi. Selisih akurasi lembaga survei diperoleh dengan mengurangkan angka rilis dari hasil resmi KPU. Keduanya dapat diperiksa ulang oleh siapa pun.

Catatan konflik data Terdapat 3 titik perbedaan antarsumber yang kami tampilkan apa adanya. Pertama, jumlah partai pengusung Ridwan Kamil disebut antara 12 sampai 15 tergantung sumber dan waktu, karena keluar masuknya partai tanpa kursi. Kami memakai komposisi kursi DPRD yang lebih dapat diverifikasi. Kedua, tingkat partisipasi Pilkada 2017 disebut pada kisaran 70 sampai 72 persen oleh sebagian sumber, sementara 75,64 dan 77,02 persen per putaran berasal dari CNA.id. Ketiga, tingkat partisipasi 2024 beredar dalam 2 versi sebagaimana kami jelaskan pada Bagian 09.

Berikut sumber yang tautannya sudah kami verifikasi dapat diakses. Sumber lain yang dipakai tetapi belum terverifikasi tautannya kami sebutkan namanya saja di bawah, agar Anda tidak diarahkan ke tautan yang salah.

Sumber berikut dipakai dalam laporan tetapi tautan langsungnya belum kami verifikasi, sehingga sengaja tidak kami tautkan.

• Rilis survei Proximity Indonesia periode 16 sampai 25 Mei 2024.
• Rilis Litbang Kompas periode 15 sampai 20 Juni 2024, dipublikasikan 16 Juli 2024.
• Rilis Indikator Politik Indonesia 25 Juli 2024, serta survei tatap muka dan telepon November 2024.
• Rilis Lembaga Survei Indonesia periode September dan Oktober 2024.
• Rilis Poltracking Indonesia periode 10 sampai 16 Oktober 2024.
• Rilis SMRC, Polmark Indonesia, dan Indopolling Network periode November 2024.
• Pemberitaan Tempo, Media Indonesia, dan Antara mengenai pernyataan Suswono dan tanggapan berbagai pihak.
• Pemberitaan Merdeka, Tempo, dan Detik mengenai laporan pencatutan nomor induk kependudukan.
• Laporan dana kampanye sebagaimana diberitakan Jawa Pos, Kompas.id, GoodStats, dan Detik.
• Data tingkat partisipasi Pilkada DKI Jakarta 2017 dari CNA.id.
• Kutipan Firman Noor, Titi Anggraini, Ibnu Hamad, dan Mardani Ali Sera sebagaimana dikutip Tempo, VOA Indonesia, dan KOMPAS TV.

Bila terdapat tautan yang tidak lagi dapat diakses atau angka yang keliru, silakan sampaikan kepada redaksi agar kami perbarui.