Pilpres 2029: Bursa Calon, Syarat, dan Peta Koalisinya

Selama tiga periode pemilu, satu pasal menentukan hampir seluruh peta pencalonan. Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan pengusul menguasai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Akibatnya hanya dua sampai tiga pasangan lolos ke surat suara, dan partai kecil tidak punya pintu masuk.

Pasal itu sudah tidak berlaku. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga lewat Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, diucapkan Ketua Mahkamah Suhartoyo pada 2 Januari 2025. Dua hakim, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic Foekh, menyatakan pendapat berbeda soal kedudukan hukum pemohon.

Hakim Saldi Isra menyampaikan ambang batas itu menutup hak politik warga secara tidak wajar. Dalam pertimbangan yang sama, Mahkamah mengingatkan sisi sebaliknya, yaitu jumlah pasangan calon yang terlalu banyak belum tentu berdampak baik bagi demokrasi presidensial. Karena itu pembentuk undang undang diminta menyusun rekayasa konstitusional, dengan lima pedoman yang harus dipenuhi.

Sampai hari ini, rekayasa konstitusional itu belum menjadi pasal.

Komisi II DPR masih membahas revisi Undang Undang Pemilu bersama pemerintah. Anggota Komisi II Mardani Ali Sera pada 20 Mei 2026 menyampaikan sasaran pengesahan pada akhir 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 7 Januari 2025 menegaskan rekayasa konstitusional tidak boleh dikembalikan ke perolehan suara atau kursi.

Bayangkan syarat pendaftaran sekolah yang gerbang lamanya dicabut sementara panduan barunya belum terbit. Orang tua tahu anaknya boleh mendaftar, tetapi belum tahu berkas apa yang diminta. Posisi partai politik hari ini serupa. Secara prinsip setiap partai peserta berhak mengusulkan pasangan calon, tetapi batasan teknisnya masih menunggu rumusan undang undang.

Daftar di bawah disusun dari nama yang muncul dalam survei nasional sejak Pemilu 2024 selesai. Kemunculan dalam survei berarti lembaga survei menilai nama itu layak diuji, dan tidak berarti orangnya sedang bersiap maju.

Perbedaan itu yang membuat tiap kartu diberi dua label. Label pertama menjawab apakah tokoh itu pernah menyatakan bersedia, menolak, atau belum menyatakan apa pun. Label kedua menjawab lewat kendaraan mana ia bisa masuk.

Sampai hari ini, kolom pertama masih kosong seluruhnya.

Tiga nama teratas punya cerita yang berbeda beda, dan masing masing sudah dibahas terpisah.

Dedi Mulyadi tercatat sekitar 1 persen pada awal 2025 dan menempati posisi teratas pada pertengahan 2026. Kenaikan secepat itu jarang terjadi dan sumbernya ditelusuri di Elektabilitas Dedi Mulyadi. Ia belum pernah menyatakan bersedia, dan pada 9 November 2025 menyampaikan bahwa 2029 masih terlalu jauh untuk dibicarakan.

Prabowo Subianto bergerak ke arah sebaliknya. Selisih antara kepuasan terhadap kinerja dan dukungan elektoral dibahas di Elektabilitas Prabowo. Pernyataannya bersyarat. Pada Kongres VI Demokrat, 25 Februari 2025, ia menyampaikan tidak akan maju pada 2029 bila merasa gagal dalam masa jabatannya, dan menegaskan hal serupa pada 17 Mei 2025.

Anies Baswedan punya persoalan berbeda, yaitu pengenalan tinggi dengan angka mendatar dan tanpa kendaraan partai. Uraiannya ada di Elektabilitas Anies Baswedan. Pada 23 Juli 2026, Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid menyampaikan partainya akan mengusung Anies bila ditetapkan menjadi peserta pemilu. Pernyataan itu datang dari partainya, bukan dari Anies.

Perbedaan itu penting dan sering diabaikan. Partai boleh mengumumkan siapa pun. Yang bersangkutan tetap harus menyatakan bersedia.

Penghapusan ambang batas melebarkan pintu, tetapi tidak mengubah satu ketentuan pokok. Calon presiden tetap wajib diusung partai atau gabungan partai. Tidak ada jalur perseorangan.

Akibatnya, posisi tiap nama ditentukan siapa yang memegang kunci kendaraannya. Tokoh dengan angka tertinggi bisa saja tidak berangkat, sementara tokoh dengan angka jauh lebih rendah berangkat karena ia sendiri pemegang kuncinya.

Dalam sekitar 18 bulan, urutan teratas bursa berbalik. Nama yang tercatat sekitar 1 persen pada awal 2025 berada di puncak pada pertengahan 2026, sementara nama yang sempat di atas 60 persen turun ke belasan persen.

Satu peringatan sebelum Anda membaca grafiknya. Titik titik di bawah berasal dari lembaga berbeda dengan bentuk pertanyaan berbeda. Simulasi tertutup biasanya menghasilkan angka lebih tinggi daripada pertanyaan terbuka. Garis penghubungnya menandakan arah, bukan pengukuran yang setara.

Tiga nama lain bergerak jauh lebih tenang. Anies Baswedan pada kisaran 6 sampai 13 persen tanpa arah tegas, Gibran Rakabuming Raka pada 2 sampai 12 persen, dan Ganjar Pranowo pada 4 sampai 9 persen. Kisaran selebar itu sudah bercerita sendiri, karena berarti hasilnya sangat bergantung pada bagaimana pertanyaannya disusun.

Satu hal berubah pada pengukuran terbaru, dan perlu dicatat terbuka. Sampai Juli 2026, arah pergerakan itu searah di banyak lembaga. Setelah rilis Median pada 31 Agustus 2026, urutan teratas tidak lagi tunggal. Dua lembaga dengan periode lapangan bertumpang tindih menempatkan nama berbeda di puncak, dan selisihnya terlalu besar untuk dijelaskan oleh simpangan pengukuran. Halaman ini menampilkan keduanya tanpa memilih salah satu.

Konteks di sekitarnya bergerak searah, meski besarannya juga berbeda beda. Poltracking Indonesia, dengan lapangan 14 sampai 20 Agustus 2026, 1.220 responden, tatap muka, dan margin of error 2,9 persen, mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan 55,1 persen dan kepercayaan 63,2 persen, keduanya menurun dibanding pengukurannya sendiri pada Maret, Mei, dan Juli 2026. Dokumen rilis itu tidak mencantumkan tanggal rilis, sehingga jeda dari akhir lapangan tidak dapat dihitung.

Yang tidak bergerak sama sekali adalah kolom kesediaan. Nol.

Setelah ambang batas dihapus, hitungan kursi tidak lagi menentukan siapa boleh mengusung. Tetapi hitungan itu tetap menentukan hal lain, yaitu apakah presiden terpilih nanti bisa memerintah tanpa berhadapan dengan DPR setiap saat.

Tabel di bawah disusun supaya Anda bisa menjumlah sendiri kombinasi yang masuk akal, tanpa menunggu siapa pun mengumumkannya.

Dengan tabel itu, empat kemungkinan berikut bisa Anda periksa sendiri. Tidak satu pun merupakan ramalan.

Setiap kali koalisi baru diumumkan, kata permanen hampir selalu ikut disebut. Rekam jejak sejak 2004 memberi gambaran berbeda. Belum ada satu pun koalisi pemilihan presiden yang bertahan utuh sampai pemilihan berikutnya.

Ini bukan penilaian tentang siapa yang tidak setia. Susunan koalisi di Indonesia lebih ditentukan akses terhadap kekuasaan daripada kedekatan pandangan, dan pola itu sudah lama diamati peneliti kepartaian.

Artinya sederhana. Jangan menghitung kekuatan lawan dari susunan koalisi hari ini, karena susunan itu punya riwayat berubah tepat ketika pencalonan mulai dibahas serius.

Angka survei tiga tahun sebelum pemungutan suara mirip nilai ulangan harian di awal semester. Ia memberi gambaran tentang siapa yang sedang siap, tetapi rapornya baru ditutup jauh di belakang. Kadang murid yang nilainya biasa saja di awal justru keluar sebagai peringkat pertama.

Perbandingan tiga siklus terakhir menunjukkan hal itu terjadi berulang.

Menjelang Pemilu 2014, nama teratas pada 2011 adalah Megawati Soekarnoputri dengan sekitar 19,6 persen menurut Jaringan Suara Indonesia, lapangan 10 sampai 15 Oktober 2011. Joko Widodo, yang kemudian memenangi pemilihan, belum masuk daftar sama sekali karena masih menjabat Wali Kota Solo.

Menjelang Pemilu 2024, Prabowo Subianto tercatat sekitar 14,7 persen menurut Politika Research and Consulting, lapangan Oktober sampai November 2021. Ia bahkan sempat berada di bawah nama lain. Hasil akhirnya jauh berbeda.

Hanya siklus 2019 yang bergerak seperti dugaan, dan itu pun karena calonnya petahana dengan pengenalan hampir sempurna.

Kesimpulannya bukan bahwa survei tidak berguna. Survei hari ini menjawab keadaan hari ini, dan itu berharga bagi siapa pun yang sedang menyusun langkah. Yang keliru adalah membacanya sebagai daftar peringkat akhir.

Ruang perubahannya masih sangat lebar, apalagi ketika separuh aturan mainnya belum ditetapkan.

Penghapusan ambang batas tidak diterima seragam. Sebagian menyambutnya sebagai pembukaan hak politik, sebagian lain mengingatkan akibat yang belum terpikirkan. Ketiga perkara di bawah disajikan apa adanya, dengan pihak bernama dan tanggalnya.

Daftar berikut bukan perkiraan tentang siapa yang akan lolos. Isinya urutan syarat yang harus terpenuhi supaya seseorang sah disebut calon presiden, beserta status tiap syarat hari ini.

Bagi Anda yang bekerja untuk partai, calon kepala daerah, atau tim pemenangan, ada empat pekerjaan yang tidak perlu menunggu satu pun pintu di atas terbuka.

Pertama, ikuti pembahasan revisi Undang Undang Pemilu, bukan hanya survei. Rumusan pengganti Pasal 222 menentukan apakah partai Anda bisa mengusung sendiri. Perubahan satu ayat di sana berdampak lebih besar daripada pergeseran lima poin di survei mana pun.

Kedua, hitung ulang kekuatan koalisi Anda setiap kuartal. Rekam jejak 2004 sampai 2024 menunjukkan susunan koalisi berubah tepat ketika pencalonan dibahas serius.

Ketiga, bedakan pengenalan dari dukungan sejak sekarang. Beberapa nama punya pengenalan tinggi dengan dukungan mendatar, dan pola itu bertahan bila tidak ada yang dikerjakan untuk mengubahnya.

Keempat, siapkan basis data pemilih di tingkat kecamatan, bukan provinsi. Pemisahan pemilu nasional dan daerah membuat mesin partai bekerja dua kali dalam rentang dua tahun, dan yang datanya paling rinci akan lebih hemat tenaga.

Kontestasi 2029 berada pada tahap yang jarang terjadi. Aturan lamanya sudah dibatalkan, aturan barunya belum disahkan, dan tidak seorang pun dari nama yang beredar sudah menyatakan bersedia maju. Yang tersedia baru pengukuran kesan publik, hitungan kursi pemilu sebelumnya, dan rekam jejak yang menunjukkan seberapa sering keadaan berubah.

Karena itu halaman ini akan terus disunting sampai 2029.

Bila organisasi Anda perlu membaca pergerakan ini secara berkala dengan data sendiri, Head Politika mengerjakan riset dan survei untuk keperluan itu.