Pemilu 2029: Jadwal, Aturan Baru, dan Yang Berubah

Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu 2029. Penetapan itu terbit lewat keputusan KPU, dan sampai hari ini keputusan tersebut belum ada. Siapa pun yang menyebut satu tanggal hari ini sedang menebak.

Yang sudah punya dasar hukum adalah kapan persiapannya harus dimulai. Pasal 167 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Aturan itulah yang membuat KPU sudah bergerak sekarang, meski tanggalnya sendiri belum ada.

Komisioner KPU August Mellaz menyebut tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan sekitar Juni 2027. Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan hal senada dalam rapat dengan Komisi II DPR pada 15 Juni 2026, dan menyebut sebagian kegiatan tahapan awal sudah dialokasikan anggarannya sebesar Rp1,42 triliun dalam pagu tahun 2027.

Lalu dari mana perkiraan Februari 2029 berasal?

Dari satu pemilu saja. Pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. Sebelum itu, Pemilu 2019 digelar pada 17 April dan Pemilu 2014 pada 9 April. Pola Februari baru terjadi sekali, sehingga menjadikannya patokan sama saja dengan menebak cuaca tahun depan hanya dari cuaca tahun lalu. Anda boleh memakai Februari 2029 sebagai ancar ancar kasar, asal tidak memperlakukannya sebagai tanggal yang sudah diputuskan.

Pada 26 Juni 2025 Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Permohonannya diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, menguji ketentuan keserentakan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Isinya tegas. Pemilu nasional dan pemilihan daerah tidak boleh lagi digelar pada hari yang sama, dengan jeda paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan.

Sembilan hakim sepakat tanpa satu pun pendapat berbeda.

Alasan yang dipakai berangkat dari pengalaman lapangan. Hakim Arief Hidayat menyebut pemilu yang menggabungkan lima pemilihan sekaligus membuat partai mudah terjebak pada pertimbangan jangka pendek, karena waktu untuk merekrut dan menyiapkan calon di tiga tingkatan sekaligus terlalu sempit. Beban satu hari pemungutan suara juga menumpuk di pundak petugas yang sama.

Satu hal sering salah dibaca dari putusan ini. Pemilihan kepala daerah tidak dihapus dan tidak dikembalikan ke DPRD. Yang berubah hanya waktunya.

Bagian paling belum selesai dari putusan pemisahan pemilu adalah nasib pejabat yang sedang menjabat sekarang. Anggota DPRD hasil Pemilu 2024 habis masa jabatannya pada 2029, sementara kepala daerah hasil Pilkada 2024 habis sekitar 2030. Bila pemilu daerah baru digelar sekitar 2031, ada rentang kosong yang harus diisi. Mahkamah menyerahkan jalan keluarnya kepada pembentuk undang undang, dan sampai sekarang dua pilihan itu masih ditimbang.

Revisi undang undang pemilu masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 sebagai usul inisiatif DPR, dan dibahas di Komisi II. Metode yang dipilih adalah kodifikasi, yaitu menggabungkan undang undang pemilu dan undang undang pilkada menjadi satu kitab agar aturan yang saling bertabrakan bisa dirapikan sekaligus.

Targetnya rampung pada akhir 2026. Sampai pertengahan tahun ini pembahasannya belum bergerak jauh.

Pekerjaannya sendiri menumpuk. Komisioner KPU August Mellaz mencatat ada lebih dari 22 putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang undang pemilu sejak 2017 yang belum seluruhnya dimasukkan ke dalam undang undang. Setiap putusan yang belum diadopsi membuat KPU harus menambal lewat peraturan sendiri, dan tambalan seperti itu selalu lebih rapuh daripada norma yang ditulis di undang undang.

Enam hal berikut yang paling berpengaruh pada persiapan peserta pemilu. Perhatikan kolom statusnya, karena tidak satu pun dari usulan ini otomatis menjadi aturan.

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden membuat pertanyaan soal siapa yang akan maju terbuka lebih lebar daripada dua pemilu sebelumnya. Bursa nama, peluang koalisi, dan angka keterpilihan tiap tokoh dibahas terpisah di halaman Pilpres 2029, sedangkan angka survei beserta lembaga dan metodenya dikumpulkan di halaman elektabilitas capres 2029.

Tidak semua partai memulai dari titik yang sama. Partai yang lolos ke DPR pada Pemilu 2024 sudah dianggap memenuhi syarat kepesertaan, sehingga cukup menjalani verifikasi administrasi. Partai lain harus mengulang seluruh proses, termasuk verifikasi faktual yang memeriksa kepengurusan dan keanggotaan sampai ke daerah.

Pembedaan itu berpijak pada Pasal 173 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Perbedaannya terasa dalam kerja harian. Verifikasi faktual menuntut partai membuktikan kepengurusan di hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan, lengkap dengan kantor dan daftar anggota yang bisa didatangi petugas. Bagi partai yang baru berdiri, pekerjaan itu memakan waktu bertahun tahun sebelum tahapan dimulai.

Cara tercepat memahami Pemilu 2029 adalah menaruhnya bersebelahan dengan pemilu yang baru saja Anda alami. Sebagian angka sudah tersedia, sebagian lagi masih kosong karena memang belum ditetapkan. Kolom yang kosong itu justru bagian yang paling perlu Anda perhatikan.

Pemilu di Indonesia dikerjakan oleh jutaan orang yang sebagian besar hanya bertugas satu hari. Merekalah yang menanggung akibat paling langsung ketika aturan terlambat diputuskan atau beban satu hari menjadi terlalu berat.

Angka dari dua pemilu terakhir menjelaskan hal itu dengan pahit.

Persoalan berikutnya bersifat administratif, tetapi akibatnya sampai ke lapangan. KPU sudah menjalankan seleksi anggota penyelenggara periode berikutnya, dan seleksi itu berjalan memakai kerangka undang undang yang lama karena revisinya belum selesai. Komisioner KPU August Mellaz menyatakan proses tersebut tetap berjalan terlepas dari nasib pembahasan di DPR.

Bayangkan mencetak undangan sebelum tanggal acaranya disepakati. Pekerjaannya tetap harus jalan, dan risiko harus mencetak ulang ditanggung belakangan.

Tahapan diperkirakan dimulai pertengahan 2027. Sisa waktunya terlihat panjang, sampai Anda menghitung pekerjaan yang harus selesai sebelum pendaftaran dibuka. Empat kelompok di bawah punya daftar yang berbeda.

Pemilu 2029 sedang berada pada fase yang paling mudah disalahpahami. Bentuknya sudah berubah lewat putusan pengadilan, sementara aturan turunannya belum ditulis dan tanggalnya belum ditetapkan. Pada fase seperti ini, halaman yang paling berguna adalah halaman yang memisahkan dengan jujur mana yang sudah diputuskan dan mana yang baru diusulkan.

Tiga hal yang paling mungkin berubah dalam enam bulan ke depan adalah penetapan tahapan oleh KPU, keputusan tentang ambang batas parlemen, dan skema masa jabatan pejabat daerah. Ketiganya akan mengubah sebagian isi halaman ini, dan setiap perubahan dicatat tanggalnya di bagian bawah.

Kami menyusun halaman ini sebagai rujukan yang bisa Anda datangi berulang kali, bukan sebagai berita sekali baca.

Head Politika bekerja di bidang riset, survei, dan pendampingan strategi politik. Bila organisasi Anda perlu membaca perubahan aturan ini lebih dalam untuk keperluan perencanaan, tim kami terbuka untuk diajak berdiskusi.

Halaman ini disusun dari sumber resmi terlebih dahulu, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi beserta nomor perkaranya, undang undang dan peraturan KPU, dokumen serta pernyataan resmi DPR, dan data yang diterbitkan lembaga negara. Pemberitaan media dipakai bila menyebut sumber primernya, terutama untuk pernyataan pejabat.

Setiap ketentuan diberi satu dari tiga label, yaitu sudah berlaku, masih dibahas, atau belum ditetapkan. Bila dua sumber berbeda, keduanya ditampilkan.

Ada hal yang belum kami temukan dan sengaja tidak ditebak. Perkiraan anggaran penuh Pemilu 2029 belum tersedia, rancangan tahapan resmi belum diterbitkan KPU, dan status akhir badan hukum partai baru belum dapat dipastikan dari sumber resmi. Angka petugas yang meninggal pada 2019 bersumber dari pernyataan Kementerian Kesehatan, yang kami cantumkan tanpa tautan langsung karena berasal dari keterangan lisan.

Pemilu. Pengertian, asas, dan jenis pemilu di Indonesia, untuk Anda yang ingin memulai dari dasarnya.

KPU. Struktur dan kewenangan lembaga yang nanti menetapkan hari pemungutan suara.

Elektabilitas capres 2029. Kumpulan angka survei beserta lembaga dan metodenya, yang sengaja tidak diulang di sini.

Partai baru menuju Pemilu 2029. Pembedahan empat partai baru beserta status badan hukum dan kesiapan verifikasinya.