Daftar Lembaga Survei di Indonesia dan Cara Menilai Kredibilitasnya

Sertifikat dari KPU tidak menjamin sebuah survei benar. Sertifikat itu urusan berkas: badan hukum ada, dana bukan dari luar negeri, dokumen lengkap. Lembaga survei sendiri adalah organisasi yang mengukur pendapat orang banyak dengan cara mewawancarai sebagian kecil dari mereka, lalu menghitung seberapa jauh angka itu boleh dipercaya. Yang menentukan mutunya bukan stempel, tetapi apakah cara kerjanya dibuka dan datanya bisa diperiksa orang lain.

Itu kabar baiknya. Anda tidak perlu jadi ahli statistik untuk menilai sebuah rilis survei. Anda cuma perlu tahu apa yang harus dicari, dan di mana mencarinya.

81 lolos, 2 tertahan berkas

Bagian 1

Pendaftaran dibuka lewat Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023. Lembaga pertama mendaftar pada 21 Agustus 2023, lima hari setelah keputusan itu diteken. Pintunya ditutup 15 Januari 2024, yaitu 30 hari sebelum pemungutan suara.

Hasil akhirnya diumumkan Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, pada 8 Februari 2024: dari 83 lembaga yang mengajukan, 81 sudah menerima sertifikat terdaftar, dan 2 masih memperbaiki dokumen. Dua yang tertahan itu DEITPRO, yang berbadan hukum PT Delt Kabar Indonesia, dan Lembaga Kajian Publik Independen.

Perlu diingat saat membaca tabel di bawah. Terdaftar berarti berkasnya lengkap, bukan berarti hasilnya akurat.

Lembaga survei bersertifikat terdaftar KPU untuk Pemilu 2024. Sumber: rilis KPU, 8 dan 11 Februari 2024. Lingkaran berisi huruf awal dipakai untuk lembaga yang lambangnya belum tersedia.

Sertifikat nasional itu berlaku untuk Pemilu 2024. Untuk Pilkada 2024, pendaftarannya terpisah dan dilakukan di KPU provinsi atau KPU kabupaten dan kota. Dari 81 lembaga bersertifikat nasional, 41 lembaga menyerahkan laporan hitung cepat Pilkada 2024 menurut Tribunnews, 27 November 2024.

Untuk Pemilu 2029, pendaftaran belum dibuka sampai pemeriksaan 10 September 2026. Jadi bila ada lembaga yang hari ini mengaku sudah terdaftar untuk 2029, keterangan itu belum bisa dibuktikan di mana pun.

Pasal yang mengikat mereka, dan sanksinya

Bagian 2

Banyak orang mengira lembaga survei bebas merilis apa saja, kapan saja. Tidak begitu. Ada aturan yang mengatur siapa boleh mendaftar, kapan hasil boleh diumumkan, dan apa hukumannya bila dilanggar. Ketuk tiap baris di bawah untuk membuka isinya.

Syarat mendaftarPKPU 9/2022 Pasal 17

Pendaftaran paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk pemilihan gubernur, pendaftaran di KPU provinsi. Untuk bupati dan wali kota, di KPU kabupaten atau kota.

Dokumen yang wajib diserahkan meliputi rencana, jadwal, dan lokasi survei, akta pendirian badan hukum, serta susunan kepengurusan. Syarat lain: lembaga wajib berbadan hukum Indonesia, dan dananya tidak boleh berasal dari pembiayaan luar negeri.

Setelah berkas diperiksa, KPU menerbitkan sertifikat terdaftar. Yang diperiksa berkasnya, bukan mutu penelitiannya.

Waktu pengumumanUU 7/2017 Pasal 449

Hasil survei dilarang diumumkan pada masa tenang. Pelaksana hitung cepat wajib memberitahukan sumber dananya, metodenya, dan menyatakan bahwa angkanya bukan hasil resmi pemilu.

Prakiraan hasil hitung cepat paling cepat boleh diumumkan 2 jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian barat. Itu sebabnya angka hitung cepat baru muncul di layar televisi sekitar pukul 15.00 WIB, bukan tengah hari.

Sejumlah lembaga survei dan televisi pernah menggugat pasal ini ke Mahkamah Konstitusi. Gugatannya ditolak, sehingga jeda 2 jam tetap berlaku.

Hukuman pidanaPasal 509 dan Pasal 540

Mengumumkan hasil survei pada masa tenang diancam kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Mengumumkan hitung cepat kurang dari 2 jam setelah pemungutan suara, atau tanpa menyatakan bahwa angkanya bukan hasil resmi, diancam penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.

Pencabutan sertifikatPKPU 9/2022 Pasal 25

KPU boleh memberi peringatan, dan boleh mencabut sertifikat terdaftar, bila sebuah lembaga terbukti melanggar etika. Sanksi ini terpisah dari hukuman pidana di atas dan dijatuhkan oleh KPU sendiri.

Belum tersediaAturan setelah pemilu nasional dan daerah dipisah

Rancangan aturan turunan yang khusus mengatur lembaga survei setelah jadwal pemilu nasional dan daerah dipisah tidak ditemukan sampai pemeriksaan 10 September 2026. Sampai ada aturan baru, ketentuan di atas yang berlaku.

Ada 2 rumah etik, bukan 1

Bagian 3

Sertifikat KPU mengurus izin. Yang mengurus etik adalah asosiasi, dan asosiasinya ada dua. Keduanya punya dewan etik sendiri, aturan sendiri, dan daftar anggota sendiri. Sebuah lembaga bisa terdaftar di KPU tanpa masuk asosiasi mana pun.

Perbedaan jumlah 68 dan 32 itu bukan ukuran mutu. Ia hanya menunjukkan berapa lembaga yang bergabung ke masing masing rumah.

Pada November 2024, dua rumah itu berpindah isinya. Pemicunya beda hasil survei Pilgub Jakarta antara Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia.

• 4 November 2024Dewan Etik Persepi menyelesaikan penyelidikan

  Dewan Etik yang diketuai Asep Saefuddin, beranggotakan Hamdi Muluk dan Saiful Mujani, memeriksa perbedaan hasil survei Oktober 2024. Poltracking merilis elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono di angka 51,6 persen dari survei 10 sampai 16 Oktober 2024, berbeda jauh dari angka LSI.

• 4 November 2024Temuan dan sanksi

  Dewan Etik menyatakan Poltracking tidak dapat menyediakan data asli 2.000 sampel, yang disebut sudah terhapus dari server karena keterbatasan penyimpanan. Data yang dikirim pada 3 November 2024 dinilai tidak sesuai, sehingga Dewan Etik menyatakan tidak dapat memverifikasi penerapan metodenya. Sanksinya: Poltracking dilarang mempublikasikan hasil survei tanpa pemeriksaan data dan persetujuan Dewan Etik lebih dulu. LSI tidak dikenai sanksi karena datanya dinilai memenuhi standar pemeriksaan.

• 5 November 2024Poltracking keluar dari Persepi

  Direktur Poltracking Masduri Amrawi menyatakan lembaganya keluar dan menolak tuduhan pelanggaran etik. Parameter Politik Indonesia dan Voxpol menyusul keluar, sehingga anggota Persepi tersisa 68 lembaga.

• 8 November 2024Bantahan resmi Poltracking

  Direktur Eksekutif Hanta Yuda menyebut putusan itu cacat hukum secara formil maupun materiil, dan menyatakan pihaknya hanya menerima undangan sidang anggota, bukan undangan sidang kode etik. Ia meminta permintaan maaf terbuka dan menyatakan tidak menempuh jalur hukum.

• 13 sampai 14 November 2024Poltracking bergabung ke Presisi

  Sertifikat keanggotaan bernomor 038.11131117.13112024 diteken Ketua Umum Presisi Mohammad Anas RA, yang menyatakan Poltracking memenuhi syarat setelah verifikasi administrasi dan uji kepatutan.

Hitung cepat meleset 0,08 sampai 0,96 poin

Bagian 4

Inilah ujian yang paling jujur. Hitung cepat diumumkan sore hari, hasil resmi KPU keluar lebih dari sebulan kemudian. Jarak antara keduanya bisa dihitung siapa saja, dan tidak ada lembaga yang bisa mengubahnya setelah angka resmi terbit.

Hasil resmi Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU pada 20 Maret 2024: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 40.971.906 suara atau 24,95 persen, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 96.214.691 suara atau 58,59 persen, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 27.040.878 suara atau 16,47 persen, dari total 164.227.475 suara sah.

Selisih angka hitung cepat masing masing lembaga untuk pasangan Prabowo dan Gibran terhadap hasil resmi 58,59 persen. Hijau untuk selisih di bawah 0,5 poin, emas untuk 0,5 poin ke atas. Sumber: agregator hitung cepat Kompas dan rilis masing masing lembaga, Februari 2024.

Delapan lembaga, delapan angka, dan semuanya meleset kurang dari 1 poin persen. Padahal mereka bekerja dengan sampel TPS, bukan menghitung seluruh 164 juta suara.

Pilkada lebih rumit karena angka resmi dalam bentuk persentase tidak seluruhnya kami peroleh dari sumber primer. Yang tidak ditemukan kami tulis apa adanya.

Satu peringatan penting sebelum Anda memakai angka ini. Ketepatan hitung cepat tidak sama dengan ketepatan survei elektabilitas. Hitung cepat menyalin hasil penghitungan yang sudah terjadi, sedangkan survei menebak niat orang yang masih bisa berubah sampai hari terakhir. Lembaga yang tepat di hitung cepat belum tentu tepat di survei, dan sebaliknya.

Kenapa 1.200 orang bisa mewakili 200 juta

Bagian 5

Pertanyaan ini yang paling sering muncul, dan jawabannya ada di dapur Anda sendiri. Untuk tahu satu panci sup sudah cukup asin, Anda tidak perlu menghabiskan sepanci. Satu sendok cukup, asal supnya sudah diaduk rata. Kata kuncinya diaduk rata, dan itulah pekerjaan terberat lembaga survei.

Sebelum jauh, tiga istilah ini sering tertukar padahal cara kerjanya berbeda.

Cara mengaduk supaya rata namanya multistage random sampling. Contoh yang dipakai Charta Politika: desa dan kelurahan dipilih secara acak dengan memperhatikan provinsi serta perbandingan kota dan desa, lalu diambil 10 responden dari tiap titik. Kelemahannya jelas, yaitu ongkos perjalanan ke wilayah jauh sangat mahal.

Ukuran sampel yang lazim di Indonesia 1.200 responden, dengan margin of error sekitar 2,8 sampai 2,9 persen. Indikator memakai 1.200 responden dengan batas 2,9 persen, Poltracking 1.220 responden dengan batas 2,9 persen, LSI Denny JA 1.230 responden dengan batas 2,79 persen.

Angka itu bukan pilihan selera. Ia keluar dari perhitungan: 1,96 dikali akar dari 0,25 dibagi 1.200, hasilnya 0,0283 atau 2,83 persen. Semakin besar sampel, semakin kecil batas kesalahannya, tetapi penurunannya melambat sementara biayanya terus naik. Itu sebabnya 1.200 jadi titik temu yang lazim. Cara menghitung jumlah sampel yang layak untuk populasi Anda sendiri kami bahas terpisah di rumus Slovin.

7 tanda rilis yang perlu Anda curigai

Bagian 6

Bukan lembaganya yang Anda periksa lebih dulu, tetapi rilisnya. Sebuah lembaga besar sekalipun bisa menerbitkan rilis yang tidak lengkap, dan sebuah lembaga kecil bisa menerbitkan rilis yang sangat rapi. Centang butir di bawah sambil membaca rilis yang ada di tangan Anda.

Arya Fernandes, Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS, menambahkan satu ukuran lain kepada Kompas.id: kredibilitas terlihat dari rekam jejak lembaga dan hasil hasil sebelumnya. Ukuran itu memang menuntut waktu, tetapi hanya perlu Anda kerjakan sekali untuk tiap lembaga.

Kalau Anda yang menyewa lembaga survei

Bagian 7

Sampai di sini pembahasannya soal membaca survei orang lain. Bagian ini untuk Anda yang berencana memesan sendiri, entah sebagai calon anggota legislatif, calon kepala daerah, atau tim pemenangan.

Yang biasa dipesan kandidat ada empat jenis: survei pemetaan awal untuk mengukur keterkenalan dan keterpilihan, survei elektabilitas berkala, uji pesan untuk melihat kalimat mana yang berbunyi di telinga pemilih, dan hitung cepat internal pada hari pemungutan suara. Untuk satu siklus pilkada, kandidat lazim melakukan 3 sampai 5 survei, dan survei terakhir kerap paling mahal karena sampelnya diperbesar.

Angka angka itu berbeda tahun dan berbeda cakupan, jadi jangan dipakai sebagai patokan harga hari ini. Gunanya untuk mengenali harga yang terlalu jauh dari kewajaran. Praktisi survei di Lampung pernah menyebut kepada Tribunlampung, 28 Oktober 2013, bahwa survei seharga Rp10 juta sampai Rp15 juta biasanya tidak turun ke lapangan sama sekali.

Harga bukan satu satunya yang perlu dinegosiasikan. Enam hal berikut sebaiknya sudah jelas sebelum kontrak diteken.

• Metode dan ukuran sampel. Berapa responden, bagaimana cara penarikannya, dan berapa batas kesalahannya. Minta ditulis di kontrak, bukan disebut lisan.
• Siapa yang membiayai. Terdengar aneh karena Anda yang membayar, tetapi ini menentukan apakah hasilnya boleh dirilis sebagai survei publik atau tidak.
• Kepemilikan data mentah. Siapa memegang data asli setelah pekerjaan selesai, dan berapa lama disimpan. Kasus November 2024 memperlihatkan apa yang terjadi ketika data mentah tidak lagi bisa ditunjukkan.
• Hak publikasi. Siapa boleh merilis, kapan, dan dengan persetujuan siapa. Termasuk apakah lembaga boleh memakai hasilnya untuk keperluan sendiri.
• Jadwal penyerahan. Tanggal lapangan, tanggal laporan awal, dan tanggal laporan akhir. Survei yang datang terlambat kehilangan hampir seluruh nilainya.
• Klausul kerahasiaan. Apa saja yang tidak boleh keluar, berlaku bagi siapa, dan sampai kapan.

Satu hal yang sering membingungkan pembaca awam: kenapa survei yang dibayar kandidat hampir tidak pernah muncul di media. Jawabannya sederhana.

Survei internal itu alat kerja, sama seperti hasil pemeriksaan kesehatan. Ia dipakai memutuskan daerah mana yang perlu ditambah kunjungan dan pesan mana yang perlu diganti, bukan untuk dipamerkan. Survei publikasi punya tujuan berbeda dan karena itu tunduk pada aturan pengumuman serta kewajiban membuka metode.

Ketika nama lembaga dipakai orang lain

Bagian 8

Ada satu masalah yang jarang dibahas dan justru paling sering menipu pembaca: dokumen yang mengatasnamakan lembaga survei, padahal lembaga itu tidak pernah menerbitkannya.

Pada Juli 2026 beredar dokumen yang disebut hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia, memuat antara lain tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto di angka 49,5 persen serta peta elektabilitas untuk 2029. Indikator menerbitkan surat pemberitahuan resmi yang ditandatangani Direktur Fauny Hidayat pada 28 Juli 2026, menyatakan pihaknya tidak pernah merilis atau mempublikasikan hasil survei nasional Juli 2026 tersebut, dan menegaskan data resmi hanya keluar lewat situs dan akun resmi lembaga.

Kasus semacam ini bukan yang pertama. Pada 18 Oktober 2024, Indikator juga mengklarifikasi bahwa data survei Pilkada Bone Bolango yang beredar lewat WhatsApp adalah palsu dan manipulatif, karena lembaga itu tidak pernah mensurvei daerah tersebut pada periode yang dituduhkan, yaitu 20 sampai 25 September 2024.

Memeriksanya tidak sampai lima menit.

• Buka situs resmi lembaga yang namanya tercantum, lalu cari rilis dengan tanggal yang sama. Kalau tidak ada di sana, angkanya belum bisa dipakai.
• Periksa akun media sosial resmi lembaga itu pada tanggal tersebut. Lembaga besar hampir selalu mengumumkan rilis lewat kanal sendiri.
• Cari berkas presentasinya, bukan tangkapan layarnya. Rilis asli hampir selalu berupa dokumen lengkap yang memuat metode, jumlah responden, dan tanggal lapangan.
• Perhatikan jalur penyebarannya. Dokumen yang hanya beredar di grup pesan tanpa jejak di kanal resmi mana pun patut ditunda dulu, tidak perlu langsung dipercaya maupun langsung dituduh palsu.

Apa yang belum bisa dipastikan

Bagian 9

Halaman ini punya lubang, dan lebih baik Anda tahu di mana letaknya. Ada 10 butir yang dicari dan tidak ditemukan sampai 10 September 2026. Kami menuliskannya supaya Anda tidak memakai halaman ini untuk hal yang memang belum bisa dijawab siapa pun.

Beberapa di antaranya akan terisi sendiri seiring waktu, misalnya begitu pendaftaran 2029 dibuka. Sebagian lagi memang tidak pernah dipublikasikan.

Apa artinya bagi Anda

Bagian 10

Cara memakai semua ini berbeda tergantung posisi Anda. Pilih peran yang paling mendekati.

3 hal yang boleh Anda pegang

Pertama, sertifikat dan keanggotaan asosiasi hanya menandai bahwa sebuah lembaga bersedia diikat aturan. Ia bukan jaminan hasil, dan tidak pernah dimaksudkan begitu.

Kedua, ketepatan itu bisa diukur, dan sudah pernah diukur. Delapan lembaga meleset kurang dari 1 poin persen pada Pilpres 2024, dan angka itu terbuka untuk dihitung ulang siapa saja dengan membagi perolehan suara dengan total suara sah.

Ketiga, yang paling menentukan bukan nama besar lembaganya, melainkan kesediaannya membuka data mentah ketika diminta. Perselisihan November 2024 memperlihatkan hal itu dengan sangat terang, dan pelajarannya berlaku untuk lembaga mana pun, termasuk yang belum pernah dipersoalkan.

Ketidakpercayaan pada survei sering lahir dari pengalaman melihat angka yang meleset tanpa penjelasan. Obatnya bukan percaya lebih keras, tetapi memeriksa lebih rapi. Alat memeriksanya sudah ada di halaman ini, dan seluruhnya bisa Anda pakai tanpa perlu latar belakang statistik.

Pertanyaan yang paling sering muncul

Pertanyaan 1Apa beda quick count, real count, dan exit poll?

Hitung cepat atau quick count menyalin hasil penghitungan resmi dari sebagian TPS yang dipilih acak, jadi sampelnya TPS. Real count adalah penghitungan resmi KPU atas seluruh suara. Exit poll mewawancarai pemilih yang baru keluar dari TPS, sampelnya orang, dan gunanya memetakan siapa memilih siapa, bukan memastikan pemenang.

Pertanyaan 2Lembaga survei mana saja yang terdaftar di KPU?

Untuk Pemilu 2024 ada 81 lembaga bersertifikat terdaftar dari 83 yang mendaftar. Daftar lengkapnya dimuat pada Bagian 1 halaman ini. Dua lembaga yang belum bersertifikat saat pendaftaran ditutup adalah DEITPRO dan Lembaga Kajian Publik Independen, keduanya masih melengkapi dokumen.

Pertanyaan 3Apakah sertifikat KPU menjamin hasil surveinya akurat?

Tidak. Yang diperiksa KPU adalah kelengkapan berkas, yaitu badan hukum, sumber dana yang bukan dari luar negeri, dan dokumen pendaftaran. Mutu penelitian tidak termasuk yang diperiksa dalam penerbitan sertifikat.

Pertanyaan 4Berapa biaya sekali survei politik?

Ketua Umum Persepi Philips J. Vermonte menyebut kepada Kompas.com pada 18 Mei 2023 bahwa satu kali survei nasional dengan 1.000 sampai 1.200 responden berkisar Rp500 juta sampai Rp700 juta. Untuk provinsi disebut Rp225 juta sampai Rp350 juta, dan untuk kabupaten atau kota dengan 400 responden Rp120 juta sampai Rp150 juta.

Pertanyaan 5Kenapa hasil survei antarlembaga bisa berbeda?

Perbedaan bisa datang dari tanggal pengambilan data, cara wawancara, susunan kalimat pertanyaan, dan penyebaran sampel. Selama selisihnya masih di dalam batas kesalahan masing masing, perbedaan itu wajar. Selisih yang jauh melampaui batas kesalahan biasanya diperiksa oleh dewan etik asosiasi.

Pertanyaan 6Bagaimana cara mengetahui lembaga survei kredibel?

Periksa rilisnya lebih dulu, bukan namanya. Tujuh tanda yang perlu dicurigai dimuat pada Bagian 6 halaman ini, mulai dari metode yang tidak disebut sampai data mentah yang menolak diperiksa. Hamdi Muluk menyarankan memeriksa metode, analisis, kuesioner, reputasi peneliti, dan kesediaan mempertanggungjawabkan hasil.

Pertanyaan 7Apa itu margin of error dalam survei?

Margin of error atau batas kesalahan menunjukkan seberapa jauh angka survei boleh meleset dari angka sebenarnya di populasi. Sampel 1.200 responden umumnya berpasangan dengan batas sekitar 2,8 sampai 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pertanyaan 8Berapa jumlah responden survei yang ideal?

Di Indonesia ukuran yang lazim 1.200 responden untuk survei nasional. Semakin besar sampel, semakin kecil batas kesalahannya, tetapi penurunannya melambat sementara biayanya terus naik. Cara menghitung jumlah sampel untuk populasi tertentu bisa memakai rumus Slovin.

Pertanyaan 9Apa beda Persepi dan Presisi?

Keduanya asosiasi lembaga survei dengan dewan etik dan daftar anggota masing masing. Persepi menaungi 68 lembaga setelah tiga lembaga keluar pada November 2024. Asosiasi Presisi menaungi 32 lembaga menurut angka terakhir yang dipublikasikan pada akhir 2023. Sebuah lembaga bisa terdaftar di KPU tanpa bergabung ke asosiasi mana pun.

Pertanyaan 10Kapan hasil survei boleh diumumkan menjelang pemilu?

Pengumuman hasil survei dilarang pada masa tenang menurut UU 7/2017 Pasal 449, dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Prakiraan hasil hitung cepat paling cepat boleh diumumkan 2 jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian barat.

Dari mana angka di halaman ini berasal

Sumber

Ditandai primer untuk dokumen dan situs resmi, sekunder untuk pemberitaan yang mengutip sumber primernya.

• JDIH KPU, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Primer
• Rilis KPU, perkembangan pendaftaran lembaga survei Pemilu 2024, 12 Januari 2024 Primer
• JDIH KPU, Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 Primer
• Kode Etik Persepi Primer
• Agregator hitung cepat Pilpres 2024, Kompas Primer
• Media Center Riau, daftar lembaga survei terdaftar Pilgub Riau 2024, 8 November 2024 Primer
• Antara, KPU catat 81 lembaga survei telah terdaftar, 7 Februari 2024 Sekunder
• Kompas.com, daftar terbaru 62 lembaga survei anggota Persepi, 12 Januari 2024 Sekunder
• CNN Indonesia, daftar lembaga anggota Persepi usai Poltracking keluar, 21 November 2024 Sekunder
• CNN Indonesia, Poltracking resmi gabung Asosiasi Presisi, 14 November 2024 Sekunder
• Kompas.id, Dewan Etik Persepi jatuhkan sanksi, 4 November 2024 Sekunder
• Detik, Poltracking nilai putusan Dewan Etik cacat hukum, 8 November 2024 Sekunder
• Suara.com, Poltracking nyatakan keluar dari Persepi, 5 November 2024 Sekunder
• Kompas.com, biaya satu kali survei politik, 18 Mei 2023 Sekunder
• Kompas.id, lembaga survei abal abal masif bermunculan, 23 Maret 2023 Sekunder
• Hukumonline, Mahkamah Konstitusi soal jeda 2 jam hitung cepat Sekunder
• Hukumonline, batas tanggung jawab lembaga survei dalam hitung cepat Sekunder
• Kompas.com, hasil resmi Pilpres 2024 ditetapkan KPU, 20 Maret 2024 Sekunder
• Tempo, KPU tetapkan kemenangan Ahmad Luthfi hingga Khofifah Sekunder
• Kompas.com, hasil hitung cepat Pilkada 2024 se-Jawa data 100 persen, 28 November 2024 Sekunder
• Bisnis.com, hasil final hitung cepat Pilkada Jakarta versi LSI, 28 November 2024 Sekunder
• Tribunnews, 41 lembaga survei melapor untuk hitung cepat Pilkada 2024, 27 November 2024 Sekunder
• Sindonews, Asosiasi Presisi dan syarat keanggotaannya, 19 Januari 2024 Sekunder
• Seruji, Indikator bantah publikasi survei Juli 2026 Sekunder
• Nusantarapos, Indikator tegaskan tak pernah rilis survei nasional Juli 2026 Sekunder
• Tribunlampung, biaya survei politik di Lampung, 28 Oktober 2013 Sekunder
• Tempo, besarnya biaya survei pilkada Sekunder

Ditulis, dianalisis, dan dipublikasikan oleh Tim Head Politika. Bila Anda menemukan angka yang keliru atau mewakili lembaga yang datanya tercantum di halaman ini, silakan hubungi kami untuk pembetulan atau hak jawab.