Berkas Syarat Calon Kepala Desa dan Cara Mengurusnya

Pasal 33 UU 3/2024 memuat syarat calon kepala desa mulai huruf a sampai huruf k, dari kewarganegaraan sampai batas usia paling rendah 25 tahun. Huruf l kemudian menutup dengan satu kalimat yang mengubah segalanya, yaitu syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Kalimat itu yang membuat map pendaftaran di dua kabupaten bertetangga bisa berbeda isinya.

Susunannya mirip pendaftaran sekolah. Ada berkas bawaan yang diminta di mana pun, lalu tiap sekolah menambahkan daftarnya sendiri, dan yang membuat orang bolak balik biasanya justru tambahan itu.

Tiap kartu di bawah memuat hal yang sama, yaitu penerbitnya, cara memperolehnya, lama pengurusan, biaya, dan masa berlakunya. Tarif yang disebut punya dasar peraturan disebutkan nomor peraturannya. Tarif rumah sakit umum daerah tidak punya angka nasional, jadi yang ditampilkan hanya contoh dari satu daerah sebagai gambaran besaran.

Empat angka di bawah tercetak di peraturan, jadi Anda bisa menghitungnya sebelum berangkat dan menolak bila ditagih lebih. Sisa biaya dalam pengurusan berkas pendaftaran calon kepala desa mengikuti tarif layanan daerah, terutama di rumah sakit umum daerah. Bedanya seperti membandingkan harga tiket kereta dengan ongkos ojek ke stasiun. Satu tercetak resmi, satu lagi berubah tiap tempat.

Bila tiap surat dihitung satu kali, keempatnya berjumlah sekitar Rp340.000. Angka itu belum termasuk surat sehat jasmani, surat sehat rohani, pas foto, dan fotokopi. Untuk gambaran besaran pemeriksaan di rumah sakit, penelusuran detikJateng pada 2024 atas laman RSUP Surakarta dan RSUD Sukoharjo menemukan kisaran Rp196.750 sampai Rp355.000. Angka itu berlaku di dua rumah sakit tersebut, bukan di seluruh Indonesia.

Sebagian berkas tidak bisa diurus bersamaan karena yang satu menjadi lampiran yang lain. Rantai terpanjang berawal dari dokumen kependudukan dan berakhir di meja Pengadilan Negeri. Sebagian besar Pengadilan Negeri meminta SKCK yang sudah dilegalisir sebagai lampiran permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana, sehingga dua berkas itu berjarak beberapa hari kerja, bukan beberapa jam.

Salah urutan berarti dua kali antre.

Jarak 30 hari bukan angka aturan, tetapi hasil menjumlahkan tiga hambatan yang paling sering muncul, yaitu antrean legalisir ijazah di luar kota, rantai SKCK menuju pengadilan, dan surat sehat rohani yang bergantung pada jadwal praktik psikiater. Cari tanggal pembukaan pendaftaran di pengumuman panitia lebih dulu. Mundurkan jadwal Anda dari tanggal itu.

Bakal calon yang gugur pada tahap penelitian berkas jarang gugur karena syarat orangnya. Yang menjatuhkan biasanya hal teknis yang terlihat sepele saat berkas dikumpulkan. Panitia tidak menebak, mereka mencocokkan.

Daftar berikut disusun menurut kantor tujuan, bukan menurut urutan pasal, supaya bisa Anda pakai sambil berjalan. Kotak centangnya bisa diketuk langsung di layar. Cocokkan dulu dengan peraturan bupati daerah Anda, lalu tambahkan sendiri baris yang khas di kabupaten Anda.

Pengurusan berkas adalah bagian pencalonan yang paling tidak politis, sekaligus bagian yang paling bisa Anda kendalikan sendiri. Tidak ada lawan di dalamnya, tidak ada suara yang perlu direbut, hanya kantor yang perlu didatangi menurut urutan yang benar. Bakal calon yang selesai lebih awal mendapat sesuatu yang tidak bisa dibeli pada pekan terakhir, yaitu waktu untuk menemui pemilih.

Selesaikan berkasnya dulu, lalu berkampanye dengan tenang.

Jawabannya ringkas dan bersumber. Ketuk untuk membuka.

Halaman ini disusun Tim Riset Head Politika dari naskah peraturan resmi, laman layanan resmi instansi penerbit dokumen, salinan putusan pengadilan, dan pemberitaan media yang menyebut sumber primernya. Blog tanpa penulis dan situs rangkuman tidak dipakai sebagai dasar fakta. Seluruh sumbernya dapat Anda periksa sendiri.

Empat batas yang perlu Anda ketahui. Pertama, tarif rumah sakit umum daerah tidak punya angka nasional, sehingga angka Rp320.000 dan kisaran Rp196.750 sampai Rp355.000 hanya berlaku di rumah sakit yang disebutkan, dan ditampilkan sebagai gambaran besaran. Kedua, lama pengurusan yang dicantumkan adalah lama layanan yang diumumkan instansi, bukan jaminan, karena antrean di lapangan bisa berbeda. Ketiga, amar akhir perkara PTUN Semarang Nomor 44/G/2024/PTUN.SMG belum dapat kami pastikan dari salinan resminya, sehingga ditampilkan sebagai contoh persoalan dan bukan sebagai preseden. Keempat, ketentuan diperiksa per Agustus 2026 dan sebagian aturan pelaksana masih dapat berubah.

Head Politika adalah perusahaan konsultan politik, riset, dan survei. Penilaian pada halaman ini disusun dari dokumen publik yang dapat diperiksa siapa pun, dan bukan pengganti nasihat hukum untuk perkara tertentu.