Apa Itu Reses? Aturan dan Cara Anggota Dewan Menjalankannya

Dalam kamus umum, reses berarti masa jeda atau perhentian sementara. Makna itulah yang menempel di kepala banyak orang ketika mendengar dewan sedang reses. Dalam konteks lembaga perwakilan, artinya lebih sempit dan lebih tegas, yaitu masa di luar masa sidang ketika anggota tidak bekerja di gedung parlemen, melainkan bekerja di daerah pemilihan.

Perbedaannya terletak pada lokasi dan cara kerja, bukan pada ada atau tidak adanya kerja. Selama masa sidang, anggota dewan berapat, membahas rancangan peraturan, dan memanggil mitra kerja. Selama masa reses, ia menemui warga, mencatat keluhan, dan meninjau lapangan. Dua duanya masuk hitungan tahun sidang yang sama.

Dari sudut warga, konsekuensi rumusan itu cukup penting. Bila reses adalah masa kerja yang dibiayai negara, maka warga punya alasan yang sah untuk bertanya kapan reses digelar di wilayahnya, siapa yang boleh hadir, dan apa hasil dari pertemuan sebelumnya. Pertanyaan semacam itu bukan permintaan istimewa, melainkan konsekuensi wajar dari kegiatan yang dibiayai anggaran publik.

Inilah bagian yang paling sering tercampur di internet. Banyak halaman menjelaskan reses dengan mencomot pasal DPR RI, lalu memakainya untuk menjawab pertanyaan tentang DPRD kabupaten, atau sebaliknya. Padahal keduanya berdiri di atas dua jalur peraturan yang berbeda, dengan jumlah masa reses yang berbeda dan sumber biaya yang berbeda pula.

Ada satu hal yang perlu ditekankan sejak awal. Aturan aturan di atas mengatur keberadaan reses, jadwalnya, biayanya, dan kewajiban laporannya. Yang tidak diatur secara rinci adalah mutu pelaksanaannya, misalnya siapa yang wajib diundang, berapa banyak titik pertemuan yang wajib dijangkau, dan seperti apa bentuk laporan yang layak. Ruang kosong inilah yang kemudian melahirkan sebagian besar persoalan yang dibahas pada Bagian 7.

Tahun sidang sebuah lembaga perwakilan tidak berjalan sebagai satu blok panjang. Ia dipecah menjadi beberapa masa persidangan, dan tiap masa persidangan ditutup oleh masa reses. Pola bergantian inilah yang membuat anggota dewan berpindah tempat kerja beberapa kali dalam setahun, dari ruang rapat ke daerah pemilihan, lalu kembali lagi.

Lama tiap masa reses juga tidak seragam. Sejumlah tata tertib DPRD, di antaranya tata tertib DPRD Provinsi Jawa Barat, menetapkan batas paling lama 8 hari untuk satu kali reses. Pada tingkat DPR RI, panduan penyelenggaraan yang disusun Indonesia Budget Center menyebut kunjungan reses biasanya berlangsung sekitar 14 hari efektif, mencakup kunjungan ke basis konstituen, pertemuan dengan pemerintah daerah, dan pertemuan dengan tokoh serta organisasi masyarakat sipil.

Skala kegiatannya perlu dibayangkan agar terasa besarannya. Anggota DPR RI periode 2024-2029 berjumlah 580 orang. Kursi DPRD kabupaten dan kota se-Indonesia berjumlah 17.510 menurut Keputusan KPU 447/2022, ditambah kursi DPRD provinsi yang berkisar 35 sampai 120 per provinsi. Bila seluruhnya menjalankan reses beberapa kali setahun, jumlah pertemuan yang digelar di seluruh Indonesia dalam setahun mencapai puluhan ribu.

Reses, kunjungan kerja, dan sosialisasi peraturan bukan hal yang sama

Tiga istilah ini sering dipakai bergantian oleh warga, bahkan kadang oleh penyelenggara sendiri. Padahal ketiganya berbeda waktu, berbeda tujuan, dan pada tingkat daerah kerap berbeda pula pos anggarannya. Pemisahan ini penting karena satu temuan pemeriksaan di Pekanbaru, yang dibahas pada Bagian 6, justru mengaudit reses dan sosialisasi peraturan daerah sebagai dua pos yang terpisah.

Bagian inilah yang paling jarang dijelaskan halaman lain, padahal paling dibutuhkan dua kelompok pembaca sekaligus, yaitu warga yang ingin tahu bagaimana caranya bisa hadir, dan staf sekretariat yang harus menyiapkan kegiatannya. Rangkaian di bawah ini kami susun dari laman resmi sejumlah DPRD dan dari panduan penyelenggaraan reses terbitan Indonesia Budget Center.

Siapa yang menyiapkan di belakang layar

Anggota dewan tidak bekerja sendiri. Sekretariat DPRD menyediakan dukungan administrasi, dukungan persidangan, serta data dan informasi. Pada tingkat DPR RI, Peraturan DPR RI 1/2019 membagi peran antara asisten yang mengurus administrasi termasuk keuangan, dan tenaga ahli yang menyusun telaah isu daerah pemilihan, menyiapkan bahan kunjungan, mendampingi kegiatan, menghimpun aspirasi, lalu menyusun laporannya. Tenaga ahli fraksi bertugas mengonsolidasikan hasil reses anggota anggota dalam satu fraksi.

Siapa yang boleh hadir, dan siapa yang menyusun daftarnya

Secara prinsip reses ditujukan untuk konstituen, sehingga warga biasa berhak hadir. Praktiknya, hampir seluruh pertemuan berjalan lewat undangan, dan daftar undangan disusun tim daerah pemilihan anggota atau dititipkan kepada perangkat desa dan kelurahan. Panduan Indonesia Budget Center mengakui secara terbuka bahwa reses konvensional cenderung menempatkan konstituen sebagai objek, dan hanya sebagian orang yang berkesempatan menyampaikan masukan. Warga yang ingin hadir umumnya perlu menanyakan jadwal lewat perangkat desa, kantor kelurahan, atau sekretariat dewan setempat.

Bentuk surat undangan reses beserta susunan acaranya sengaja tidak kami muat di halaman ini, karena akan dibahas tuntas dalam artikel terpisah yang sedang disiapkan. Yang perlu diketahui pembaca di sini hanyalah bahwa undangan tersebut disiapkan sekretariat atau tim anggota, dan bukan dokumen yang formatnya ditetapkan seragam secara nasional.

Pertanyaan terpenting warga biasanya bukan apa itu reses, melainkan ke mana usulan mereka pergi setelah dicatat. Jawabannya bukan satu langkah, melainkan rantai panjang yang melewati beberapa dokumen perencanaan. Semakin panjang rantai, semakin banyak titik yang bisa memutusnya.

Contoh yang berlanjut dan contoh yang tidak

Rantai panjang tadi bukan berarti mustahil dilewati. Di Kota Cilegon, usulan warga saat reses untuk perbaikan Jalan Sumampir menuju Martapura di Kelurahan Kebondalem akhirnya direalisasikan bertahap lewat APBD, dan anggota DPRD Cilegon Rahmatullah menyatakan usulan reses itu sudah terealisasi sebagian, sebagaimana diberitakan Radar Banten pada 27 Oktober 2023. DPRD Kota Bandung pada 2022 juga menyatakan memiliki alokasi anggaran khusus untuk merealisasikan aspirasi hasil reses.

Di sisi lain, kajian akademik atas pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Timur pada 2021 di daerah pemilihan yang meliputi Pacitan mencatat masih banyak aspirasi yang dibutuhkan konstituen tetapi tidak terealisasi. Keluhan serupa berulang di banyak daerah, biasanya berupa usulan yang diajukan berkali kali dalam beberapa kali reses tanpa kejelasan.

Celah dataKami mencari angka agregat nasional tentang berapa persen aspirasi reses yang akhirnya menjadi program, dan tidak menemukannya. Tidak ada lembaga yang secara rutin mengukurnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu penilaian tentang efektivitas reses sampai hari ini masih bersandar pada contoh kasus dan kajian terbatas, bukan pada data yang bisa diperbandingkan antarwaktu.

Reses bukan kegiatan yang dibiayai sendiri oleh anggota dewan. Seluruhnya bersumber dari uang publik, hanya saja lewat dua pintu yang berbeda. Reses DPR RI dibiayai APBN melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DPR, sedangkan reses DPRD dibiayai APBD melalui belanja penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD, ditambah tunjangan reses yang melekat pada penghasilan anggota.

Komponen biayanya kurang lebih sama di semua tingkat, yaitu perjalanan dinas dan transportasi, konsumsi peserta, sewa tempat beserta perlengkapannya, honorarium narasumber dan notulis, serta bahan cetak dan publikasi. Yang berbeda jauh adalah besarannya.

Angka DPR RI yang bergerak sepanjang 2025

Dana reses anggota DPR RI naik dari Rp400 juta pada periode 2019-2024 menjadi Rp702 juta pada periode 2024-2029, berlaku efektif sejak Mei 2025 setelah disetujui Kementerian Keuangan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan kepada Kompas pada 11 Oktober 2025 bahwa kenaikan itu berasal dari perubahan indeks dan penambahan jumlah titik reses.

Perlu ditegaskan bahwa Rp702 juta adalah angka untuk 1 masa reses, bukan untuk setahun. Karena reses berlangsung 4 sampai 5 kali dalam setahun, angka tahunan yang beredar di sejumlah pemberitaan merupakan hasil perkalian, bukan satu pos anggaran resmi. Perbedaan pembacaan inilah yang membuat angka yang dikutip publik sering terpaut jauh.

Angka itu sempat hendak naik lagi. Pada Agustus 2025 muncul rencana penambahan Rp54 juta sehingga menjadi Rp756 juta, tetapi Dasco menyatakan rencana tersebut batal setelah gelombang unjuk rasa pada 25 sampai 31 Agustus 2025. Ketika angka Rp756 juta kembali muncul pada penyaluran reses Oktober 2025, DPR menyebutnya kekeliruan transfer oleh Sekretariat Jenderal.

Arah berikutnya justru turun. Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang pada 5 November 2025 tanpa didahului pengaduan, dengan alasan berkembangnya perbincangan publik soal dana reses. Putusannya memangkas jumlah titik reses tiap anggota dari 26 menjadi 22. Sehari setelahnya, pada 6 November 2025, Dasco menyatakan konsekuensinya dana reses turun dari Rp702 juta menjadi sekitar Rp500 juta, sambil mengakui angka pastinya masih dihitung.

Temuan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana reses

Besarnya anggaran bukan pelanggaran. Yang menjadi persoalan adalah ketika pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kegiatan yang benar benar terjadi. Badan Pemeriksa Keuangan berulang kali menemukan hal itu, dan temuannya tersebar di banyak daerah serta banyak tahun anggaran. Enam di antaranya kami rangkum di bawah ini.

Kritik terhadap reses biasanya berhenti pada penilaian tentang orangnya, misalnya anggota dewan yang dianggap kurang serius. Penilaian semacam itu mungkin benar dalam kasus tertentu, tetapi tidak menjelaskan mengapa persoalan yang sama muncul di daerah yang berbeda, pada periode yang berbeda, dan dengan orang yang berbeda pula. Karena itu tiap persoalan di bawah ini kami telusuri sampai sebab strukturalnya.

Reses termasuk topik yang mudah diberitakan dengan nada menuduh, terutama menyangkut anggarannya. Sebaliknya, ia juga mudah diberitakan dengan nada memuji ketika yang ditampilkan hanya foto pertemuan. Bagian ini menempatkan berbagai penilaian secara berdampingan beserta dasarnya, agar pembaca bisa menimbang sendiri.

Usulan di bawah ini bukan karangan kami. Seluruhnya pernah diajukan pihak lain, dan pengusulnya kami sebutkan. Yang kami lakukan hanya memilahnya menurut siapa yang berwenang mengerjakannya, karena usulan yang bagus sering mandek bukan karena isinya lemah, melainkan karena dialamatkan kepada pihak yang tidak punya kewenangan untuk menjalankannya.

Sepanjang halaman ini kami berusaha memisahkan tiga hal yang sering tercampur. Pertama, apa yang diwajibkan aturan, misalnya pembagian tahun sidang, kewajiban laporan, dan sumber pembiayaan. Kedua, apa yang terjadi di lapangan menurut panduan penyelenggaraan, kajian akademik, dan temuan pemeriksaan. Ketiga, apa yang dinilai berbagai pihak, mulai dari lembaga pemantau sampai pimpinan lembaga sendiri.

Dari pemisahan itu muncul satu kesimpulan yang cukup jelas. Reses adalah kegiatan yang aturannya rapi di bagian depan dan longgar di bagian belakang. Jadwalnya diatur, biayanya diatur, kewajiban laporannya diatur. Yang tidak diatur justru bagian yang paling menentukan bagi warga, yaitu apa yang harus terjadi setelah aspirasi dicatat, kepada siapa hasilnya harus diumumkan, dan dalam waktu berapa lama.

Menutup jarak itu tidak selalu menuntut perubahan undang undang. Sebagian besar langkah pada Bagian 9 bisa dijalankan tanpa menunggu siapa pun, cukup dengan keputusan anggota dewan sendiri. Warga pun bukan pihak yang pasif dalam urusan ini. Menanyakan jadwal reses kepada perangkat desa, hadir dan menyampaikan usulan secara tertulis, lalu menanyakan hasilnya pada reses berikutnya adalah tiga hal sederhana yang menaikkan biaya politik dari mengabaikan aspirasi.

Halaman ini akan kami perbarui bila terjadi perubahan aturan, perubahan besaran anggaran, atau muncul data baru tentang tindak lanjut aspirasi. Beberapa angka di dalamnya, terutama yang menyangkut dana reses DPR RI sepanjang 2025, masih bergerak dan sudah kami tandai apa adanya.

Pertanyaan di bawah ini kami susun dari pola pencarian dan pertanyaan yang berulang di ruang publik. Seluruh jawabannya merujuk pada bagian bagian sebelumnya di halaman ini.

Riset untuk halaman ini disusun pada 26 Agustus 2026. Kami menuliskan cara kerjanya secara terbuka supaya pembaca dapat menilai sendiri seberapa jauh angka angka di sini layak dipercaya.

• Cara kami memberi labelLabel hijau menandai ketentuan atau angka yang kami temukan konsisten di lebih dari satu sumber resmi. Label kuning menandai rujukan yang beredar luas tetapi belum kami cocokkan langsung ke naskah aslinya. Label merah menandai celah data, yaitu hal yang kami cari tetapi tidak kami temukan.
• Angka yang kami hitung sendiriTiga besaran biaya per anggota di Bagian 6 tidak disebut langsung oleh sumbernya. Kami memperolehnya dengan membagi total anggaran yang diumumkan dengan jumlah anggota. Kota Serang Rp1.383.750.000 dibagi 45 anggota menghasilkan Rp30.750.000, dan hasil itu cocok dengan rincian konsumsi Rp30 juta ditambah transportasi Rp150 ribu selama 5 hari. Provinsi NTB Rp6,5 miliar dibagi 65 anggota menghasilkan Rp100 juta. Sulawesi Selatan Rp11,9 miliar dibagi 85 anggota menghasilkan Rp140 juta.
• Cara kami menghitung lama masa resesJumlah hari dihitung dalam hari kalender dari tanggal mulai sampai tanggal selesai, keduanya ikut dihitung. Empat masa reses yang tanggal akhirnya sudah diumumkan berjumlah 105 hari. Seluruh blok pada garis waktu bersambung tanpa celah dan totalnya tepat 365 hari.
• Satu blok pada garis waktu adalah perkiraanTanggal selesai Reses V belum diumumkan sampai halaman ini disusun. Kami menggambarnya berakhir pada 14 Agustus 2026 mengikuti pola tahun sidang sebelumnya, dan menandainya dengan garis miring beserta keterangan. Bila DPR mengumumkan tanggal lain, hanya blok itu yang berubah.
• Angka dana reses DPR RI masih bergerakSepanjang 2025 angkanya berubah beberapa kali, dari Rp400 juta ke Rp702 juta, sempat direncanakan Rp756 juta lalu batal, kemudian dinyatakan turun menjadi sekitar Rp500 juta setelah putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Nominal akhirnya tidak pernah diumumkan secara pasti. Kami menyajikan seluruh riwayatnya, bukan satu angka tunggal.
• Celah data yang tidak berhasil kami tutupKami tidak menemukan angka nasional tentang berapa persen aspirasi reses yang akhirnya menjadi program, tidak menemukan data tingkat kehadiran anggota dalam reses secara agregat, dan tidak menemukan nama formulir penjaringan aspirasi yang berlaku baku secara nasional. Ketiganya kami nyatakan tidak tersedia, bukan kami isi dengan perkiraan.
• Kejanggalan sumber yang kami biarkan apa adanyaPada temuan BPK di Kabupaten Sarolangun, nilai temuan yang disebut Rp1,3 miliar tidak sama dengan rincian pencairan Rp983.479.000. Kami menampilkan keduanya tanpa menyelaraskannya, karena memperbaiki angka tanpa dasar sama saja dengan mengarang.
• Sumber yang belum kami tautkanSebagian rujukan pada Bagian 5 sampai Bagian 9, di antaranya laporan hasil pemeriksaan BPK di enam daerah, panduan penyelenggaraan reses Indonesia Budget Center, serta pemberitaan media daerah, kami sebutkan nama dan tanggalnya tetapi belum kami sertai tautan yang sudah kami buka satu per satu. Kami memilih tidak mencantumkan tautan yang belum kami periksa sendiri.

Dokumen dan laman resmi

• Jadwal Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Sekretariat Jenderal DPR RISumber tanggal masa sidang I dan reses I.
• Masuki Masa Reses, Momen DPR Perkuat Gotong Royong dengan Rakyat di Bulan Ramadan, dpr.go.idMemuat pengumuman resmi tanggal reses III.
• Ketua DPR RI Puan Maharani Buka Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025-2026, InfoPublikPembukaan tahun sidang pada 15 Agustus 2025.

Tanggal masa sidang dan masa reses

• Reses Berakhir, DPR Mulai Masa Persidangan Kedua 2025-2026 Hari ini, Tempo, 4 November 2025Penutupan masa sidang I dan lama reses I dalam hari kerja.
• DPR Kembali Memasuki Masa Reses Hari Ini, Tempo, 9 Desember 2025Tanggal reses II.
• DPR gelar rapat paripurna pembukaan masa sidang usai reses satu bulan, Antara, 4 November 2025Pembukaan masa sidang II.
• Puan Maharani resmi buka masa sidang IV DPR RI tahun 2025-2026, Antara, 10 Maret 2026Rentang masa sidang IV, 10 Maret sampai 21 April 2026.
• Buka Masa Sidang V 2025-2026, Gesuri, 13 Mei 2026Rentang masa sidang V, 12 Mei sampai 21 Juli 2026.
• DPR Gelar Rapur Penutupan Masa Sidang, kumparan, 21 Juli 2026Penutupan masa sidang V, awal reses V.
• DPR Gelar Paripurna Penutupan Masa Sidang, detikcom, 19 Februari 2026Penutupan masa sidang III.

Dana reses dan pengawasannya

• Dana Reses Anggota DPR Naik? Ini Penjelasan Dasco, Kompas, 11 Oktober 2025Kenaikan dari Rp400 juta menjadi Rp702 juta dan alasannya.
• Dana Reses DPR RI Naik Jadi Rp702 Juta, Hukumonline, 11 Oktober 2025Penegasan bahwa dana diberikan per masa reses, 4 sampai 5 kali setahun.
• Dasco Bantah Dana Reses DPR RI Mendadak Naik Jadi Rp702 Juta, Tirto, 12 Oktober 2025Rujukan Peraturan DPR 1/2020 Pasal 239 ayat 8 sebagai dasar dukungan keuangan reses.
• Dana Reses Anggota DPR Rp702 Juta, Formappi, IDN Times, 12 Oktober 2025Kutipan Lucius Karus dan rencana aplikasi pelaporan reses.
• Dasco: Dana Reses DPR Dipotong dari Rp702 Juta jadi Rp500 Juta, Tempo, 6 November 2025Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan dan pertimbangannya.
• Dasco Sebut Dana Reses Anggota DPR Jadi Rp500 Juta Imbas Putusan MKD, CNN Indonesia, 6 November 2025Pemangkasan titik reses dari 26 menjadi 22 dan riwayat rencana Rp756 juta.
• Duduk Perkara DPR Pangkas Dana Reses, CNN Indonesia, 7 November 2025Kronologi lengkap perubahan angka sepanjang 2025.
• ICW Curigai DPR Lagi-Lagi Hendak Membohongi Publik Tentang Pemangkasan Dana Reses, ICWPermintaan dokumen ICW pada 21 Agustus 2025 yang tidak direspons.
• Dasco Jelaskan Dana Reses DPR Berkurang Jadi Rp500 Jutaan, kumparan, 6 November 2025Penjelasan bahwa angka itu untuk 22 titik reses.

Bacaan lanjutan. Bila Anda tertarik pada peran anggota dewan sebelum ia duduk di kursinya, baca Apa Itu Caleg? Pengertian, Tugas, dan Jalan Menuju Kursi, karena reses adalah alat kerja yang akan dipegang setelah terpilih. Untuk memahami perjalanan aspirasi setelah masuk ke meja pemerintah, baca Kebijakan Publik: Pengertian, Ciri, dan Jenisnya, yang menjelaskan bagaimana sebuah usulan berubah menjadi keputusan. Sedangkan untuk melihat posisi reses dalam siklus lima tahunan yang lebih besar, baca Apa Itu Pemilu? Pengertian, Asas, Jenis, dan Cara Kerjanya.

Ditulis, dianalisis, dan dipublikasikan oleh Tim Riset Head Politika.